Fatwa yang dibahas dalam Munas XI MUI itu mengusung konsep pajak berkeadilan. Di dalamnya terdapat pandangan bahwa bumi, bangunan tempat tinggal, dan kendaraan bermotor tidak layak dikenai pajak berulang kali.

Khozin menjelaskan, fatwa tersebut merupakan pendapat hukum berbasis mekanisme istinbat dalam tradisi fikih Islam.

“Fatwa MUI didasari pada mekanisme istinbat hukum melalui sumber-sumber hukum Islam. Sebagai pendapat hukum, tentu ini akan menambah khazanah dalam kebijakan publik negara,” ujar Khozin dalam keterangan pers, Kamis (27/11/2025).

Menurut Khozin, penghapusan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) sangat berisiko mengganggu keuangan daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar kabupaten/kota.

Hal ini telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

“Kalau dihapus, akan berdampak serius pada fiskal daerah,” tegasnya.

The post Fatwa MUI soal Penghapusan Pajak Diperingatkan DPR: Bisa Guncang Fiskal Daerah appeared first on seketika.com.

Dalam rapat koordinasi pemerintah daerah yang berlangsung di Griya Agung, Palembang, pada Senin, 6 Oktober 2025, Gubernur Herman Deru menegaskan pentingnya strategi fiskal adaptif untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

Ia mendorong seluruh kepala daerah di Sumatera Selatan agar terus bersinergi dan melakukan langkah-langkah strategis dalam mendukung program prioritas nasional tanpa mengorbankan pembangunan di daerah masing-masing.

Rakor yang mengangkat tema “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Percepatan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia” ini dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan.

Gubernur Herman Deru menekankan bahwa kondisi fiskal yang menantang ini harus disikapi dengan cerdas melalui optimalisasi sumber daya yang ada serta penguatan koordinasi antar pemerintah daerah.

The post Dana Dipotong 39%, Herman Deru Tetap Ngotot Bangun Sumsel appeared first on seketika.com.

Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun KUA-PPAS 2026 Kota Tangerang, yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD Kota Tangerang 2026.

“Ini merupakan upaya kita menghadapi tantangan fiskal saat ini. Langkah-langkah rasionalisasi dan efisiensi anggaran perlu dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,” ungkap Sachrudin usai rapat di Ruang Paripurna DPRD Kota Tangerang.

Penyesuaian anggaran daerah Tangerang ini dilakukan menyusul penurunan alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dibandingkan proyeksi awal.

Beberapa langkah strategis yang disepakati antara lain:

• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
• Penyesuaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai sebesar 10%
• Pengurangan belanja barang dan jasa
• Evaluasi belanja hibah agar lebih selektif dan tepat sasaran
• Rasionalisasi belanja modal berdasarkan skala prioritas

The post KUA-PPAS 2026 Kota Tangerang Disahkan, Ini Bocoran Alokasi Anggarannya appeared first on seketika.com.