Dalam pemaparan tersebut, Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa pernyataan Presiden Prabowo mengenai penurunan BPIH 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah membangkitkan antusiasme dan optimisme banyak pihak.

Namun, Fikri menekankan bahwa untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan berbagai pertimbangan dan langkah strategis yang mendalam.

“Fraksi PKS DPR RI menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI atas proses pembahasan yang tajam, kritis, dan konstruktif hingga tahap akhir,” ujar Abdul Fikri Faqih.

Abdul Fikri Faqih menambahkan bahwa pendekatan yang diambil oleh Panja sejalan dengan prinsip dan visi Fraksi PKS, yang sejak awal selalu mengedepankan pembelaan terhadap kepentingan jemaah haji.

Fikri juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama RI atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

The post Fraksi PKS Setujui Penurunan BPIH 2025 dengan Catatan Penting untuk Jemaah Haji appeared first on seketika.com.

Dalam keterangan tertulisnya kepada pada Minggu, 1 September 2024, Toriq menjelaskan bahwa penggunaan NIK dalam subsidi KRL berpotensi menambah kerumitan dalam implementasi.

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyoroti risiko terkait privasi dan keamanan data. Ia mengkhawatirkan bahwa penggunaan data NIK yang sensitif dapat disalahgunakan atau mengalami kebocoran, sehingga merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, Toriq menilai bahwa skema subsidi berbasis NIK mungkin tidak fleksibel dalam menangkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

“Perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa membuat subsidi menjadi tidak merata dan memperlebar ketimpangan sosial di Jabodetabek,” tambahnya.

Sebagai solusi, Toriq mengusulkan beberapa langkah yang dianggap lebih efektif.

The post Toriq Hidayat Kritik Skema Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK appeared first on seketika.com.

“Pihaknya setuju jika BRIN menjadi integrator atau orkestrator. Asalkan Pemerintah menghidupkan kembali BATAN, LAPAN, BPPT, LIPI, dan Balitbang Kementerian teknis, yang sekarang melebur ke dalam BRIN”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto prihatin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak paham kedudukan BRIN dan Kemendikbudristek. Hal tersebut berawal dari pidato presiden di Konvensi dan Temu Tahunan Forum Rektor di Surabaya, dimana presiden menyebut BRIN harus menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas mendorong berbagai penelitian di perguruan tinggi.

“Pidato Jokowi tersebut sangat melenceng dari UU Sisnas-IPTEK. Karena dalam Undang-Undang itu, BRIN dinyatakan sebagai pelaksana dan integrator riset nasional. Sebaiknya Sekretariat Presiden meralat soal ini. Khawatir peneliti di BRIN yang tengah lesu semakin lesu dan tidak mau lagi melakukan riset. Apalagi sekarang ini di dalam BRIN melebur para peneliti dari seluruh lembaga riset baik BATAN, LAPAN, BPPT, LIPI, dan Balitbang Kementerian,” ujar Mulyanto dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, Selasa (16/1/2023).

Sejatinya, kata Mulyanto, pihaknya setuju jika BRIN menjadi integrator atau orkestrator. Asalkan Pemerintah menghidupkan kembali BATAN, LAPAN, BPPT, LIPI, dan Balitbang Kementerian teknis, yang sekarang melebur ke dalam BRIN.

Oleh karenanya, menurut Politisi dari Fraksi PKS ini, Presiden terlebih dahulu harus ubah Undang-Undangnya bila ingin mengoptimalkan peran BRIN menjadi orkestrator penelitian sebagaimana yang disampaikan.

“Presiden harus bisa mensinkronkan antara tugas dan fungsi lembaga dengan amanat Undang-Undang yang ada. Presiden jangan asal perintah. Padahal kenyataannya jauh dari ketentuan Undang-Undang,” tegasnya.

(ayu/dpr.go.id)

The post Komisi VII DPR RI Mulyanto Prihatin, Presiden Jokowi Tidak Paham Kedudukan BRIN dan Kemendikbudristek appeared first on seketika.com.

“Saya berharap jangan membabi buta mengambil sumber-sumber anggaran untuk APBN”

Seketika.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan pemerintah harus berpihak kepada para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, ia menilai kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen berpotensi merugikan bagi subjek pajak serta semakin memperlambat pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Saya kira Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus di pihak pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif kita sedang berusaha berkembang menjadi andalan devisa negara, tetapi di sisi lain malah semakin dibebani dengan pajak. Saya berharap jangan membabi buta mengambil sumber-sumber anggaran untuk APBN,” ungkap Fikri kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI. Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Menurut Politisi Fraksi PKS itu, kenaikan pajak hiburan seharusnya diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terkait.

Sehingga, menghasilkan persentase kenaikan pajak yang tepat sekaligus tidak memberatkan. Oleh karena itu, ia pun mengingatkan pemerintah untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Indonesia ini memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif. Harusnya kita akan mendorong tumbuh dan berkembang mereka, bukan dibebani dengan pajak,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.

The post Pemerintah Harus Berpihak Pada Pelaku Ekonomi kreatif, Kenaikan Pajak Hiburan Perlambat Pertumbuhan Sektor Parekraf appeared first on seketika.com.

“Di Kementerian Pariwisata, ada lomba Desa Wisata, di kota tidak ada. Yang perlu diperhatikan dalam undang-undang ini adalah kota tidak boleh terlewatkan. Menikmati perkotaan, kita perlu memperhatikan budaya kota tersebut,”

Seketika.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) harus memuat regulasi yang komprehensif. Hal ini dinilai penting agar sektor pendukung pariwisata Indonesia bisa berkontribusi terhadap terciptanya Pariwisata Indonesia yang berkelanjutan.

Sebab itu, ia menyampaikan sejumlah rekomendasi guna memperkaya pembahasan RUU Kepariwisataan. Pertama, pembahasan RUU Kepariwisataan perlu rekognisi pembelajaran masa lampau. Rekognisi ini, baginya, akan membantu untuk menentukan kekuatan sumber daya Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas bangsa.

“Selama ini pembahasan pariwisata di Komisi X itu belum jelas (strategi dan regulasinya). Maka, ini perlu dinormakan. Saya banyak melihat potensi yang dimiliki oleh pelaku wisata yang sebenarnya memang capable,” ujar Fikri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Sahid, Politeknik Pariwisata Makassar, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Tidak hanya itu saja, terkait dengan sumber daya manusia, Politisi Fraksi PKS itu mendukung skema pendidikan pariwisata juga turut mempelajari aspek wirausaha. Walaupun begitu, ia berharap Politeknik Pariwisata Indonesia juga menjalin kerjasama dengan industri. Menurutnya, keahlian yang telah diperoleh oleh mahasiswa pariwisata bisa tersalurkan.

“Pokoknya, sekolah pariwisata penting bukan hanya mendorong hard skill, tapi juga soft skill. Hal ini perlu ditekankan dalam undang-undang. Pariwisata ini kan dari hulu ke hilir, hulunya itu SDM,” Paparnya.

The post Benahi Hulu Hingga Hilir, Abdul Fikri Faqih Rekomendasi RUU Kepariwisataan appeared first on seketika.com.

“Nah, ini kalau bisa disosialisasikan juga bu menteri kepada masyarakat kita, karena banyak juga yang bertanya kepada kami peluang untuk bekerja di luar negeri terutama di Arab Saudi.”

Seketika.com, Jakarta – Komisi IX DPR RI mempertanyakan program SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal) yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara timur tengah dan Negara lainnya. Dimana aspek perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia harus dipastikan.

“Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang penempatan tenaga kerja di kawasan Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, pasti isu perlindungan menjadi isu yang utama,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menaker di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Dilanjutkan Netty, selain isu perlindungan yang menjadi isu utama dalam pelaksanaan SPSK, yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan atas pekerjaan di sektor informal di Negara tersebut. Sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, bisa melanjutkan usaha tersebut di tanah air.

Politisi Fraksi PKS ini mengaku di beberapa kesempatan selalu mengingatkan masyarakat bahwa pilihan bekerja di luar negeri harus menjadi pilihan emergency, darurat karena kalau istri meninggalkan suami ini bukan tanpa masalah, pasti akan ada pelanggaran moral. Karena ketika suami menerima penghasilan istri yang tengah berjauhan, akan beresiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk anak-anak yang terlantar. Hal tersebut merupakan potret keluarga migran.

“Yang juga sering menjadi pertanyaan pekerja Migran, bahwa mereka agak sulit kembali ke tanah air karena belum terbayang jenis kewirausahaan apa yang bisa mereka lakukan di tanah air. Nah disini dibutuhkan pendampingan oleh Kementerian ketenagakerjaan terhadap pekerja sektor informal agar ketika kembali ke tanah air bisa melanjutkan usahanya di tanah air. Sehingga tidak perlu berjauhan dengan suami dan keluarga,” pungkasnya.

The post Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Pertanyakan Program SPSK Pekerja Migran appeared first on seketika.com.

“Sebetulnya yang menjadi penyebab biaya haji bengkak itu kan di biaya penerbangan dan nilai tukar rupiah ya, menurut kami dimusim haji banyak sekali pihak maskapai yang melakukan mark up itu juga menjadi penyebabnya,”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai usulan kenaikan biaya haji menjadi Rp105 juta tidak efektif. Menurutnya, usulan tersebut akan semakin menambah beban calon jemaah haji.

“Sekarang yang menjadi ukuran kenaikan biaya haji itu kan nilai tukar rupiah kemudian biaya akomodasi. Menurut kami nilai tukar rupiah sebelumnya sudah diperhitungkan oleh pemerintah,” pungkasnya dalam Rapat Panja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Legislator Fraksi PKS tersebut mengatakan BPIH digunakan untuk membiayai beberapa komponen, diantaranya biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di embarkasi, demarkasi, imigrasi, layanan Armuzna, premi asuransi, perlindungan, dokumen perjalanan, biaya hidup dan pembinaan jemaah haji.

“Sebetulnya yang menjadi penyebab biaya haji bengkak itu kan di biaya penerbangan dan nilai tukar rupiah ya, menurut kami dimusim haji banyak sekali pihak maskapai yang melakukan mark up itu juga menjadi penyebabnya,” tuturnya.

The post Komisi VIII Iskan Qolba Lubis: Usulan Kenaikan Biaya Haji Dinilai Tidak Efektif appeared first on seketika.com.

“Sudah lama kita suarakan bagaimana Food Estate itu jangan dianggarkan terus-menerus karena tingkat kegagalannya sudah terlihat.”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti terjadinya bencana kelaparan di Papua yang disebabkan situasi kemarau Panjang karena tidak terencananya manajemen pertanian di Indonesia. Untuk itu, ia menilai manajemen logistik pangan Pemerintah perlu dilakukan evaluasi.

“Jadi pertanian kita tidak terstruktur, tidak terencana dengan baik, sehingga banyak kegagalan-kegagalan. Food estate Itu juga menjadi salah satu penyebab di mana program ini sebenarnya tidak bisa menyelesaikan masalah,” tuturnya kepada Parlementaria seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Sehingga legislator Fraksi PKS itu terus menegaskan bahwa terjadinya kegagalan pangan ini harus dievaluasi. “Semuanya tidak serta-merta masalah kekurangan pangan yang ada di situ, tetapi bagaimana manajemen logistik pangan dari pemerintah yang memang amburadul hari ini. Contohnya,sudah digelontorkan impor tetapi beras masih mahal. Nah penguasaan logistik ini menjadi penting untuk kemudian dikuasai oleh negara,” jelasnya.

Politisi dapil Jawa Barat IV itu juga mengungkapkan, Komisi IV selama ini terus menerus meminta agar melakukan evaluasi terhadap Food estate. Karena Food Estate dinilai telah gagal dalam membantu ketahanan pangan serta mengantisipasi Krisis pangan terlebih melihat dengan adanya bencana kelaparan di Papua ini.

The post Komisi IV Slamet: Bencana Kelaparan Papua Bukti Gagalnya Food Estate dan Manajemen Logistik Pangan appeared first on seketika.com.

“Di dunia hadits dikenal istilah ‘muttafaq ‘alaih’ bila dua perawi besar Bukhari dan Muslim menyampaikan hadits yang sama. Derajat hadits tersebut pun menjadi semakin kuat. Maka seperti itulah perumpamaan bila NU dan Muhammadiyah telah bersuara senada tentang peristiwa Rempang,” ujar Aus dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Minggu (17/9/2023).

Baru-baru ini, imbuhnya, NU melalui Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyatakan bahwa perampasan tanah rakyat yang yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqtha’ (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan), maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh Pemerintah adalah haram.

Sementara Muhammadiyah mengeluarkan 8 sikap yang di antaranya meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN.

“Maka sikap dua Ormas Islam besar di Indonesia itu menjadi pemandu masyarakat atas simpang siur berita tentang Rempang yang beredar,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

The post Respon NU dan Muhammadiyah Terkait peristiwa di Pulau Rempang appeared first on seketika.com.