“Uangnya ada, sudah teralokasikan, tetapi kan ada edaran Menteri PAN-RB yang menyatakan kita tidak boleh membayarkan gaji pegawai honorer. Nanti kalau dibayarkan ada penyimpangan keuangan,” ujarnya di Bale Pakuan Rabu (22/4/2026).

KDM, sapaan akrab gubernur, menegaskan jika tenaga guru honorer, termasuk pegawai yang bekerja di bagian administrasi dan tata usaha serta tenaga kebersihan, masih sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, KDM akan menemui Menteri PAN-RB untuk mencari solusi pembayaran gaji honorer di lingkungan sekolah.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, sebanyak 3.823 tenaga honorer guru dan administratif di Jawa Barat belum menerima gaji Maret dan April 2026 karena pembayarannya terbentur aturan Kementerian PAN-RB.

Pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi mempekerjakan tenaga honorer setelah dilaksanakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

The post Gaji Honorer Mandek, Padahal Anggaran Ada, Dedi Mulyadi Bongkar Penyebabnya appeared first on seketika.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Adian saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, perdebatan terkait sertifikasi dan berbagai persyaratan administratif tidak boleh mengaburkan substansi utama, yakni peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Hak itu tidak boleh hilang karena birokrasi. Yang substansi tidak boleh kalah oleh hal-hal administratif. Mereka mencerdaskan rakyat kita,” tegasnya.

Adian menilai, jika negara benar-benar memandang guru sebagai pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia, maka tidak perlu ada perdebatan panjang soal kenaikan gaji.

Keberanian politik untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas, katanya, harus diwujudkan dalam kebijakan nyata.

“Tidak usah banyak perdebatan, naikin saja gajinya. Negara tidak akan rugi. Bangsa ini tidak akan rugi kalau gaji guru naik setinggi-tingginya,” ujar Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

The post Adian Napitupulu Desak Kenaikan Gaji Guru, Tegaskan Hak Tak Boleh Terhambat Birokrasi appeared first on seketika.com.

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan ini sebagai langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Namun, ia mengingatkan bahwa dampak kebijakan ini tidak hanya bisa dilihat dari besaran nominal per individu.

“Kalau dilihat nilai Rp100 ribunya tentu tidak begitu bersemangat. Tetapi kalau dikalikan dengan jumlah guru honorer, jumlah ini tentu sangat besar. Berdasarkan data, jumlah guru honorer mencapai 2,6 juta orang atau sekitar 56 persen dari total 3,7 juta guru di Indonesia. Artinya, tambahan Rp100 ribu per bulan ini akan membuat Kemendikdasmen mengeluarkan anggaran sekitar Rp3,12 triliun per tahun,” ujar Saleh dalam keterangan persnya, Sabtu (27/12/2025).

Menurut Ketua Komisi VII DPR RI itu, tambahan insentif ini setidaknya dapat membantu guru honorer memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meski belum sepenuhnya ideal.

“Guru honorer tentu bersyukur. Paling tidak, ada tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan dasar. Apakah ini sudah ideal? Tentu belum. Kemendikdasmen harus bekerja lebih keras agar ke depan insentif ini bisa ditingkatkan lagi,” katanya.

Meski kenaikan insentif guru honorer 2026 mendapat apresiasi, Saleh menyoroti kelompok lain yang perannya vital dalam dunia pendidikan, yakni tenaga administratif sekolah.

The post Insentif Guru Honorer Naik Rp100 Ribu, DPR Soroti Tenaga Administratif appeared first on seketika.com.

Fokus utama pendataan ini adalah guru honorer Kemenag yang belum terakomodasi meskipun telah mengabdi lebih lama.

Ali mengungkapkan bahwa banyak guru honorer di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang sudah mengajar bertahun-tahun namun belum tercatat dalam sistem, sementara ada juga guru honorer baru dengan masa kerja dua setengah tahun yang sudah terdata.

“BKN harus mendata ulang dan menghitung kembali tenaga honorer, terutama guru honorer Kemenag, karena kami menerima banyak aduan dari masyarakat terkait minimnya formasi guru Kemenag. Secara manusiawi, hal ini tidak adil. Kami berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan masalah ini dan memperhatikan nasib para guru honorer yang telah mengabdi dalam waktu yang lama,” ujar Ali Ahmad saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi II DPR dalam rapat kerja dengan BKN Kanreg Surabaya dan Pemprov Jawa Timur di Surabaya, pada Rabu (5/2/2025).

Legislator dari Dapil Jawa Timur V ini juga menambahkan bahwa banyak guru honorer Kemenag yang berharap dapat mengikuti seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

The post Guru Honorer Kemenag: Ali Ahmad Minta Kemenpan RB dan BKN Segera Perbaiki Pendataan Tenaga Honorer appeared first on seketika.com.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menekankan pentingnya transparansi dalam penyelesaian kasus ini. Ia meminta agar proses hukum terhadap Supriyani diungkap secara terbuka, guna menghindari persepsi negatif terhadap profesi guru.

“Kasus penahanan Supriyani harus diungkap secara transparan dan ia harus diperlakukan secara adil,” ujarnya.

Dugaan pemukulan ini berawal pada Rabu, 24 April. Meskipun Supriyani tidak mengakui melakukan tindakan tersebut, ia diminta untuk meminta maaf kepada orang tua siswa.

Diketahui, orang tua siswa adalah anggota kepolisian berpangkat Aipda di Polsek Baito. Supriyani mengaku diminta membayar uang damai sebesar Rp 50 juta agar tidak diperkarakan lebih lanjut, namun ia menolak karena merasa tidak bersalah.

Pada 29 April, Supriyani menerima panggilan dari Polsek Baito sebagai terlapor. Kemudian, pada pertengahan Oktober 2024, ia dipanggil oleh Kejari Konawe Selatan untuk dimintai keterangan dan akhirnya ditahan.

Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak sembarangan melaporkan dugaan pelanggaran yang melibatkan guru, apalagi tanpa adanya saksi dan bukti yang kuat.

Filep Wamafma berharap agar ke depannya, guru-guru di Indonesia dihargai dan status serta kesejahteraannya ditingkatkan.

“Profesi guru harus dihormati agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin maju,” tambahnya.

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peran guru sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

(dpdri)

The post Kasus Penahanan Guru Honorer Supriyani: Apa yang Terjadi? appeared first on seketika.com.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Heru didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin.

Pj Gubernur Heru menyampaikan bahwa sebanyak 4.000 guru honorer di DKI Jakarta akan direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Dalam pertemuan dengan kepala sekolah se-DKI Jakarta, kami menyampaikan bahwa 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik,” ujar Pj Gubernur Heru dalam keterangan pers dari Pemprov DKI Jakarta.

Pj Gubernur Heru menegaskan bahwa jumlah 4.000 guru honorer tersebut telah ditetapkan dan tidak akan bertambah karena pendataan telah selesai pada Desember 2023.

Angka tersebut sudah termasuk 107 guru yang terkena penataan. Oleh karena itu, kepala sekolah dilarang merekrut guru honorer baru tanpa izin dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta.

“Namun, data itu harus ada cut off date-nya. Tadi kami sepakat dengan kepala sekolah, bahwa cut off date-nya pada Desember 2023. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya, yaitu rekomendasi Dapodik” jelas Pj Gubernur Heru.

The post 4.000 Guru Honorer DKI Jakarta Akan Direkomendasikan Dapat Dapodik appeared first on seketika.com.