Termasuk, skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW). Menurut dia, ke depan rekrutmen guru harus disatukan melalui satu jalur nasional, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan formasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan riil di masing-masing daerah.

“Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem klaster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS,” kata Lalu dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Politisi Fraksi PKB itu menilai kebijakan multi-skema dalam pengangkatan guru selama ini justru menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari tumpang tindih regulasi, ketidakpastian status, hingga perlakuan yang dinilai diskriminatif terhadap tenaga pendidik.

Selain itu, Lalu juga menyoroti masih banyaknya guru PPPK di berbagai daerah yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji dan hak-hak lainnya akibat lemahnya koordinasi tata kelola antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Banyak guru yang justru menjadi korban dari sistem yang tidak sinkron. Ada yang telat menerima gaji, ada ketidakjelasan pengembangan karier, bahkan muncul disparitas kesejahteraan antarwilayah,” ujarnya.

Untuk itu, Wakil Rakyat asal Dapil NTB II itu meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan mencabut Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, sekaligus menghentikan rekrutmen guru melalui skema tersebut.

The post PPPK Paruh Waktu Dihapus Ini Usulan DPR Soal Guru CPNS appeared first on seketika.com.

Dalam kegiatan tersebut, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM memberikan SK kepada ratusan kepala sekolah dari berbagai daerah di Jabar.

Momentum ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas tenaga pendidik di seluruh jenjang sekolah.

Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya sikap humanis namun tegas dalam mendidik siswa.

Ia berjanji akan melindungi para guru dan kepala sekolah selama tindakan mereka tidak merugikan siswa serta bertujuan untuk mendidik.

“Saya pasti akan melindungi kepala sekolah dan guru selama tidak ada perilaku yang mencelakai siswa, dan tujuannya untuk mendidik. Kebenaran harus dimajukan. Kami juga telah menyiapkan pengacara melalui program bantuan hukum,” tegas Dedi.

The post Gubernur Dedi Mulyadi Mutasi 641 Kepala Sekolah, Dorong Siswa Jabar Jalan Kaki ke Sekolah appeared first on seketika.com.

Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), mengimbau seluruh guru untuk segera melakukan validasi data rekening mereka melalui laman Info GTK.

Verifikasi dan validasi data rekening sangat penting agar penyaluran tunjangan dapat berjalan tanpa hambatan dan tepat sasaran.

“Kepada Bapak/Ibu guru, segera lakukan validasi rekening melalui laman InfoGTK. Untuk memverifikasi data rekening, cukup klik ‘Iya’ atau ‘Tidak’ untuk memastikan semuanya sesuai. Jangan sampai tunjangan guru tertunda hanya karena data yang tidak sesuai,” ujar Dirjen Nunuk di Jakarta, Jumat (7/3).

Berdasarkan data yang diterima dari pemerintah daerah (Pemda), sekitar 900.000 data rekening guru telah masuk, dan 70% di antaranya telah dinyatakan valid oleh pihak bank.

The post Penyaluran Tunjangan Guru 2025, Kemendikdasmen: Bapak Ibu Guru Perlu Validasi Rekening di Laman InfoGTK appeared first on seketika.com.