Rieke membeberkan bahwa Komnas HAM sebenarnya memikul tanggung jawab besar yang diperintahkan oleh sedikitnya lima undang-undang berbeda. Tugas itu mulai dari penyelidikan pelanggaran HAM berat, penghapusan diskriminasi ras, penanganan konflik sosial, hingga pengawasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Artinya, terdapat sedikitnya 5 Undang-Undang yang secara langsung memberikan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada Komnas HAM. Namun, dalam RKA tahun 2027, Komnas HAM hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp94,24 miliar,” ujar Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/06/2026).

Lebih lanjut, Rieke menyayangkan cara pembagian anggaran tersebut. Dari total dana yang ada, lebih dari separuhnya habis untuk membayar gaji pegawai dan membiayai operasional kantor. Akibatnya, fungsi utama Komnas HAM untuk membela hak rakyat justru kekurangan dana.

“Sekitar 75,9 persen anggaran terserap untuk kebutuhan administratif. Sementara, fungsi substantif utama Komnas HAM hanya memperoleh Rp5,66 milar atau hanya dialokasikan sebesar 6,01 persen dari total pagu anggaran. Padahal fungsi pengkaji, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, dan penyelidikan merupakan jantung pelaksanaan mandat negara di bidang HAM,” jelas Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut Rieke, situasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi saat ini Indonesia sedang memegang posisi terhormat di tingkat internasional sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Council). Komitmen global itu harus dibuktikan dengan dukungan dana yang nyata di dalam negeri.

“Kami berpandangan, kepemimpinan global tersebut harus tercermin dalam komitmen nasional melalui perencanaan pembangunan dan politik anggaran yang memadai di bidang HAM. HAM tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran. HAM adalah fondasi negara hukum, demokrasi, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Rieke menyampaikan rekomendasi agar Kementerian Keuangan meningkatkan anggaran operasional penanganan kasus secara bertahap dan mengintegrasikan sistem pengaduan HAM ke dalam sistem digital nasional.

“Politik anggaran negara harus mencerminkan keseriusan negara dalam melaksanakan mandat konstitusi dan lima undang-undang yang telah mempercayakan Komnas HAM sebagai salah satu garda terdepan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia,” pungkas Rieke.

The post Anggaran Komnas HAM Dikritik DPR, 75,9 Persen Habis untuk Administrasi appeared first on seketika.com.

Permintaan ekstradisi tertuang dalam surat perintah yang ditandatangani oleh Hakim Sebastián Ramos, yang memerintahkan terjemahan “mendesak” atas permintaan internasional dan dokumen pendukungnya.

Penggugat dalam kasus Argentina termasuk warga Venezuela yang mengaku mengalami torture, penahanan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa oleh pasukan keamanan dan agen intelijen Venezuela selama masa pemerintahan Maduro.

Kasus ini dilayangkan di Buenos Aires sejak 2023 oleh organisasi hak asasi manusia, yang mendasarkan tuntutan pada prinsip yurisdiksi universal kebijakan hukum yang memungkinkan pengadilan Argentina menuntut individu dari negara manapun atas kejahatan berat seperti genosida atau terorisme di mana saja.

Surat perintah itu kini harus disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Argentina kepada pemerintahan AS, namun kepatuhan Amerika diperkirakan rendah, mengingat Maduro dan istrinya, Cilia Flores, tengah menunggu persidangan di Brooklyn atas tuduhan narkotika.

Investigasi menyatakan Maduro bertanggung jawab atas pembatasan brutal terhadap lawan politik dan demonstran selama masa kepemimpinannya, termasuk tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

The post Argentina Tuntut AS Ekstradisi Nicolás Maduro dari AS, Mantan Presiden Venezuela Bisa Diadili atas Kejahatan Kemanusiaan appeared first on seketika.com.

Dalam putusan yang dikeluarkan pada hari Jumat oleh Hakim Distrik AS Phyllis Hamilton, pengadilan menyatakan bahwa tindakan NSO Group dalam merekayasa ulang sistem WhatsApp untuk menyebarkan spyware adalah ilegal, namun tidak cukup “sangat mengerikan” untuk mendukung jumlah ganti rugi yang dijatuhkan sebelumnya oleh juri.

Kasus ini melibatkan Meta Platforms Inc., perusahaan induk dari WhatsApp, sebagai penggugat, dan NSO Group, perusahaan siber asal Israel yang dikenal luas karena perangkat lunaknya, Pegasus Spyware.

Meta menggugat NSO Group atas tuduhan peretasan dan pelanggaran privasi pengguna WhatsApp yang mencakup jurnalis, pengacara, dan aktivis hak asasi manusia.

Gugatan hukum ini diajukan pada akhir tahun 2019 di Pengadilan Federal California. Putusan terbaru dikeluarkan pada 18 Oktober 2025 di wilayah hukum San Francisco, California.

Hakim Hamilton dalam dokumen putusannya menyebut bahwa perilaku NSO Group menyebabkan “kerugian yang tidak dapat diperbaiki” kepada pengguna WhatsApp.

The post Spyware Pegasus dari NSO Group Dilarang Targetkan WhatsApp Oleh Pengadilan, Tapi Dendanya Cuma $4 Juta dari $168 Juta appeared first on seketika.com.

Langkah Israel ini langsung memicu kecaman internasional. Negara-negara seperti Turki, Kolombia, dan Pakistan mengecam keras tindakan Israel, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman terhadap warga sipil.

Pemerintah Italia, Prancis, dan Polandia juga meminta jaminan keselamatan bagi warga negaranya yang ikut serta, seraya mengupayakan pemulangan mereka.

Armada ini membawa bantuan kemanusiaan simbolis untuk Gaza, dengan tujuan utama untuk “mematahkan pengepungan ilegal Israel dan mengakhiri genosida terhadap rakyat Palestina,” menurut penyelenggara.

Namun, Kementerian Luar Negeri Israel menolak narasi tersebut dan menyebutnya sebagai “provokasi”, sambil mengklaim bahwa bantuan bisa disalurkan melalui jalur resmi.

Israel berargumen bahwa blokade laut terhadap Gaza adalah tindakan sah untuk mencegah penyelundupan senjata oleh Hamas.

The post Greta Thunberg Ditahan Israel! Dunia Kecam Intersepsi Armada Bantuan ke Gaza appeared first on seketika.com.

Menurut Ketua Komisi, Navi Pillay, penyelidikan menemukan bahwa Israel telah melakukan empat dari lima tindakan genosida sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Genosida 1948. Tindakan tersebut meliputi membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius, menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk menghancurkan kelompok dan mengambil tindakan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.

Laporan PBB ini menambahkan tekanan internasional terhadap Israel, yang sebelumnya telah menghadapi tuduhan serupa dari LSM dan pakar HAM.

Lebih dari 65.000 orang dilaporkan tewas di Gaza, dan sebagian besar penduduknya telah mengungsi lebih dari satu kali.

PBB juga memperingatkan terjadinya bencana kelaparan besar-besaran di Gaza akibat blokade dan serangan berkelanjutan oleh militer Israel.

Netanyahu diduga melakukan genosida bersama pejabat tinggi Israel lainnya. Komisi PBB menyatakan bahwa otoritas Israel gagal mengambil tindakan hukum terhadap pejabat yang menghasut kekerasan, dan menyebut hal ini sebagai bentuk keterlibatan negara.

The post PBB Tuduh Israel Lakukan Genosida di Gaza, Netanyahu Jadi Tersangka Utama! appeared first on seketika.com.

Menurut petugas kesehatan setempat, serangan Israel terbaru ini terjadi dua kali.

Serangan pertama menargetkan bagian atas rumah sakit saat seorang reporter dari kantor berita Reuters sedang melakukan siaran langsung.

Tak lama kemudian, ketika jurnalis dan tim penyelamat bergegas menaiki tangga untuk membantu, serangan kedua menghantam lokasi yang sama, menewaskan lebih banyak korban.

Di antara korban tewas adalah lima jurnalis, termasuk Mariam Dagga, 33 tahun, seorang jurnalis visual yang bekerja untuk The Associated Press.

Video yang dirilis oleh saluran pan-Arab Al Ghad memperlihatkan detik-detik terakhir para korban saat menaiki tangga luar rumah sakit sebelum ledakan besar mengguncang lokasi, diiringi kepulan asap tebal.

The post Tragedi di Gaza: Israel Serang Rumah Sakit, 20 Tewas Termasuk Jurnalis appeared first on seketika.com.

Para aktivis, termasuk Thunberg dan anggota Parlemen Eropa keturunan Palestina Rima Hassan, berlayar dari Sisilia dengan membawa bantuan penting seperti susu formula bayi, makanan, dan perlengkapan medis.

Namun, kapal tersebut dihentikan oleh militer Israel yang menyebut pelayaran itu sebagai “aksi hubungan masyarakat.”

Israel menyatakan bantuan akan dialihkan ke Gaza melalui jalur resmi.

Koalisi Freedom Flotilla menyebut tindakan Israel sebagai “pembajakan” karena kapal berada di perairan internasional saat dihentikan.

The post Greta Thunberg Ditahan Israel! Misi Kemanusiaan ke Gaza Dianggap Ancaman? appeared first on seketika.com.

Surat tersebut ditujukan kepada Perdana Menteri Keir Starmer, dengan permintaan mendesak agar Inggris mengakhiri keterlibatannya dalam apa yang disebut sebagai “kengerian di Gaza.”

Surat ini diorganisir oleh Choose Love, organisasi kemanusiaan yang berfokus pada bantuan pengungsi.

Penandatangan surat ini termasuk aktor terkenal seperti Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, dan Riz Ahmed, serta musisi seperti Paloma Faith, Annie Lennox, dan grup Massive Attack.

Mereka menyerukan agar Inggris segera menghentikan semua ekspor senjata ke Israel, memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan, dan memperjuangkan gencatan senjata permanen.

The post Dua Lipa & 300 Selebriti Inggris Desak Hentikan Penjualan Senjata ke Israel appeared first on seketika.com.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, didampingi Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir serta unsur pemerintah daerah, hadir langsung dalam proses evakuasi ODGJ ini.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Sumbar dalam menjunjung hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Menurut Kapolda, pemasungan ODGJ bukanlah solusi, melainkan pelanggaran hak dasar manusia.

“Penderitaan mereka tidak boleh diabaikan. Negara hadir untuk melindungi,” tegas Irjen Gatot kepada media.

The post 15 Tahun Dipasung, ODGJ di Padang Pariaman Akhirnya Diselamatkan Polda Sumbar! appeared first on seketika.com.

Pihak militer belum menjelaskan secara rinci skala atau tujuan spesifik dari eskalasi baru ini, namun dipastikan bahwa para prajurit cadangan akan mulai bertugas dalam minggu mendatang.

Keputusan ini muncul di tengah situasi yang semakin memburuk di Gaza, baik dari sisi keamanan maupun kemanusiaan.

Sejak 2 Maret, Israel telah menutup akses masuk untuk bantuan kemanusiaan, termasuk obat-obatan, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Blokade ini memperparah krisis kemanusiaan di Gaza, meninggalkan jutaan warga sipil tanpa akses terhadap kebutuhan dasar. Kondisi ini memicu kecaman internasional dan memperkuat tekanan terhadap Israel di ranah hukum global.

Menurut data otoritas kesehatan Palestina, sekitar 52.500 orang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak telah tewas akibat serangan militer Israel di Gaza.

The post Israel Panggil Puluhan Ribu Pasukan Cadangan: Operasi Gaza Siap Meledak Lagi? appeared first on seketika.com.