Dalam acara Silaturahmi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 bertema “Bangkit Bersatu”, yang digelar di Gedung BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Cikarang, Gusti Ayu menyoroti peran strategis media sebagai bagian dari pilar demokrasi.

“Meskipun kadang-kadang kritikan yang disampaikan bermacam-macam. Ada yang halus, ada yang positif, ada yang solutif. Ada juga yang to the point, keras, pedas, dan juga ada yang offside,” ujar Gusti Ayu.

Menurut Gusti Ayu, ragam kritik yang disampaikan media merupakan “ramuan sehat” dalam memperkuat fungsi check and balances, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Ia menambahkan bahwa kebebasan pers merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

“PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar harus menjaga profesionalisme pers. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengawal rakyat agar mendapatkan pemberitaan yang benar, autentik, berkualitas, dan berimbang tanpa adanya tarik-menarik kepentingan apa pun,” tegasnya.

The post Kongres PWI 2025, Gusti Ayu: Kritik Pedas Pers Justru Sehat untuk Demokrasi appeared first on seketika.com.

Melansir dari Middle East Eye, Oudea-Castera menyatakan pada bulan September tahun lalu bahwa tidak ada anggota delegasi Prancis yang diizinkan menggunakan hijab selama Olimpiade. “Perwakilan dari delegasi kami di tim Prancis tidak akan mengenakan jilbab,” kata Oudea-Castera.

Amnesty International menyebut larangan tersebut sebagai bentuk ‘kemunafikan diskriminatif’ dari otoritas Prancis dan mengecam ‘kelemahan pengecut’ dari Komite Olimpiade Internasional karena tidak menentang kebijakan ini. Dalam laporan baru berjudul “We can’t breathe anymore. Even sports, we can’t do them anymore,” kelompok HAM ini meneliti dampak negatif larangan hijab terhadap wanita dan gadis Muslim di semua level olahraga di Prancis. Laporan tersebut menemukan bahwa larangan hijab melanggar hukum hak asasi manusia internasional.

Beberapa hari setelah pengumuman Oudea-Castera, Komite Olimpiade Internasional menjelaskan bahwa pembatasan tersebut tidak akan berlaku bagi atlet yang mewakili negara lain pada acara tersebut. Larangan tersebut bertentangan dengan peraturan IOC, yang menganggap jilbab yang dikenakan oleh banyak wanita Muslim sebagai pakaian budaya dan non-kultural.

Kelompok HAM menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya membatasi kebebasan beragama tetapi juga menghambat partisipasi wanita Muslim dalam olahraga. Mereka menuntut IOC untuk mengambil tindakan tegas guna melindungi hak-hak atlet Muslim dan memastikan bahwa olahraga tetap inklusif dan bebas dari diskriminasi.

The post Kelompok HAM Kritik Komite Olimpiade Internasional atas Larangan Hijab di Prancis appeared first on seketika.com.

Dalam rangkaian acara, Rahayu Hardita, dosen Pendidikan Sejarah dari Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), akan menyampaikan kuliah terbuka. Selain itu, paduan suara GITAKU juga turut hadir.

Aksi Kamisan ke-821 ini mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi.

“Mengundang kawan2 hadir @aksikamisan pada tg. 4/7/24 jam 3-5 sore di depan Istana Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta,” tulis Sumarsih Mari diunggahan Instagramnya.

Tragedi Biak di Papua, yang terjadi pada 6 Juli 1998, merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban dari negara. Tragedi ini melibatkan kekerasan terhadap demonstran yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka.

“26th tragedi Biak di Papua (6/7/1998) melengkapi daftar panjang pelanggaran HAM berat yang tak kunjung dipertanggungjawabkan oleh Negara,” lanjutnya.

Aksi Kamisan, yang telah berlangsung secara konsisten setiap Kamis yang ke 821, bertujuan untuk menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di Indonesia. Setiap pekan, para peserta aksi berdiri dengan payung hitam di depan Istana Presiden sebagai simbol duka dan tuntutan akan penegakan keadilan.

The post Besok Aktivis Gelar Aksi Kamisan ke-821 di Depan Istana Negara appeared first on seketika.com.

“Soal komitmen PSSI pada Palestina tak perlu diragukan. Seperti yang diucapkan oleh Ketum PSSI, kandang Indonesia adalah kandang Palestina juga”

Seketika.com, Jakarta – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah berkoordinasi dengan FIFA agar bendera Palestina diperbolehkan dikibarkan dalam kompetisi di bawah naungan FIFA.

Menurut Erick, FIFA tidak mempermasalahkan pengibaran bendera Palestina sebagai simbol dukungan pada kemanusiaan dan perlindungan HAM.

“FIFA menghargai kebebasan berekspresi. Apalagi pada perlindungan HAM dan kemanusiaan. Ini terutama dalam konteks pengibaran bendera Palestina. Jadi PSSI dalam hal ini menegaskan tidak ada pelarangan apalagi sanksi,” kata Erick.

Erick pun mengomentari isu yang berkembang bahwa Komite Disiplin PSSI menjatuhi sanksi pada Persiraja Banda Aceh akibat berkibarnya bendera Palestina.

Menurut Erick hal itu adalah sebuah disinformasi yang disebarkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Sebab, kata Erick, yang menjadi sorotan dalam kasus itu bukanlah bendera Palestina melainkan soal suporter melakukan pitch invasion.

The post Ketum PSSI Erick Thohir: Bendera Palestina Yes, Terobos Lapangan No appeared first on seketika.com.