“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu,” ujar Hasyim.

Dia juga meminta maaf kepada awak media jika selama menjabat sebagai Ketua KPU RI ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan.

“Kepada teman-teman jurnalis, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf,” katanya.

DKPP RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy’ari terkait kasus dugaan asusila.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

DKPP juga mengabulkan seluruh pengaduan pengadu dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

“Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan,” ujarnya.

The post Hasyim Asy’ari Diberhentikan DKPP Terkait Kasus Dugaan Asusila appeared first on seketika.com.

Menurut Hasyim, KPU berpendapat bahwa kepastian hukum terkait batas usia calon bupati, wali kota, atau gubernur ditentukan pada saat penetapan pasangan calon, yaitu pada 22 September 2024.

Dalam penjelasannya, batas usia genap 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota, dan genap 30 tahun untuk calon gubernur, dihitung pada saat penetapan pasangan calon.

Pernyataan ini disampaikan Hasyim terkait dengan kemungkinan KPU RI mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas usia calon kepala daerah.

Menurutnya, pelantikan pasangan calon kepala daerah bukanlah ranah kewenangan KPU, yang berwenang hanya sampai pada penetapan pasangan calon terpilih untuk Pilkada 2024.

“Setelah penetapan pasangan calon terpilih, proses selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat. Untuk bupati dan wali kota, SK diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden, sementara untuk gubernur, SK diterbitkan oleh Presiden,” tambah Hasyim.

Meskipun demikian, KPU saat ini sedang mengharmonisasikan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah setelah terbitnya putusan MA.

The post Batas Usia Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024 appeared first on seketika.com.

“Pendaftaran melalui jalur perseorangan akan dilakukan lebih awal. “

Seketika.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, mengungkapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 memiliki dua jalur pendaftaran calon kepala daerah yang berbeda.

Jalur pertama adalah pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik atau koalisi partai politik, sedangkan jalur kedua adalah pendaftaran perseorangan atau independen.

“Ada dua jalur pencalonan, yakni jalur partai politik atau koalisi partai politik dan jalur perseorangan,” ujar Hasyim melalui pernyataan resminya pada Minggu (31/3/2024).

Hasyim juga menyoroti bahwa pendaftaran melalui jalur perseorangan akan dilakukan lebih awal.

Hal ini dikarenakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dengan memenuhi syarat dukungan yang diperlukan berdasarkan jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 41 UU 10 Nomor 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sementara itu, pencalonan melalui jalur partai politik memerlukan perolehan kursi atau suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD/provinsi untuk pemilihan gubernur (pilgub), serta perolehan kursi atau suara DPRD kabupaten/kota bagi partai politik atau koalisi partai politik.

The post 2 Jalur Pendaftaran dan Jadwal Tahapan Pilkada Serentak 2024 appeared first on seketika.com.

“Penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh instansi terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Seketika.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, mengungkapkan bahwa sebanyak 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami kesalahan konversi pada Formulir Model C1-Plano, yang merupakan catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (15/2/2024) di Jakarta.

Meskipun demikian, Hasyim menegaskan bahwa KPU belum melakukan pemeriksaan rinci terkait jumlah suara yang terkonversi tidak tepat.

Menurutnya, kesalahan dalam konversi tersebut bersifat acak dan sudah diidentifikasi oleh sistem.

KPU telah meminta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan konversi tersebut.

Hal ini dilakukan agar pemindaian formulir menjadi jelas dan sesuai dengan yang tertulis.

Hasyim menjelaskan bahwa Formulir Model C1-Plano diunggah oleh KPPS menggunakan fitur foto dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

The post Ketua KPU RI Ungkap 2.325 TPS Alami Kesalahan Konversi Formulir C1-Plano pada Pemilu 2024 appeared first on seketika.com.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden akan mendapatkan pengamanan berupa personil, kendaraan, maupun lokasi setelah ditetapkan sebagai calon,”

Seketika.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bakal pasangan calon presiden, dan wakil presiden akan mendapatkan pengamanan khusus dari pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden akan mendapatkan pengamanan berupa personil, kendaraan, maupun lokasi setelah ditetapkan sebagai calon,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (4/11/2023).

Hasyim mengungkapkan, bahwa KPU akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak kepolisian setelah ditetapkannya bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Senin (13/11/2023).

“Untuk teknis pengamanannya nanti akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak kepolisian setelah menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ujarnya.

Menurut Hasyim, setelah ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanggung jawab pengamanan akan menjadi kewenangan pihak kepolisian.

“Setelah menjadi calon yang akan bertanggung jawab untuk pengamanan dan seterusnya adalah pihak kepolisian,” katanya.

The post Capres-Cawapres Pilpres 2024 Dapat Pengamanan dari Kepolisian appeared first on seketika.com.

Posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu taat dan patuh pada ketentuan yang telah diatur dalam UU Pemilu maupun Putusan MK.

Seketika.com, Jakarta – Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Idham Holik, dan Betty Epsilon Idroos bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno memimpin Konferensi Pers Tindak Lanjut KPU terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, di Media Centre KPU, Senin (16/10/2023).

Hasyim menyampaikan bahwa KPU menyikapi putusan MK ini dan akan mengkaji amar putusan MK. KPU juga akan menyusun draft perubahan Peraturan KPU, serta bersurat ke pemerintah dan DPR.

Sementara itu Idham menjelaskan bahwa posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu taat dan patuh pada ketentuan yang telah diatur dalam UU Pemilu maupun Putusan MK. Bahwa dalam hal terdapat kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, maka diberlakukan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu harus meminta izin kepada Presiden dan surat permintaan izin tersebut disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Sebelumnya Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan bakal calon wakil presiden Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan mulai tanggal 19-24 Oktober 2023 pukul 0800-16.00 WIB dan 25 Oktober 2023 pukul 08.00-23.59 WIB di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta. Selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen syarat pencalonan maupun syarat calon, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.

Selain itu,  KPU juga mengingatkan wajib bagi partai atau gabungan partai menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU paling lambat satu hari sebelum pendaftaran. Adapun pemeriksaan kesehatan rencananya akan dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta

(KPU.go.id)

The post Ketua KPU Tindak lanjuti Putusan MK Dalam Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden appeared first on seketika.com.

Wajib bagi partai atau gabungan partai menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU paling lambat satu hari sebelum pendaftaran

Seketika.com, Jakarta – Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan bakal calon wakil presiden Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pengumuman terkait pendaftaran kepada masyarakat, melalui konferensi pers, di Media Center KPU, Senin (16/10/2023).

Hadir Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Idham Holik, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Pada kesempatan ini Hasyim menyampaikan beberapa hal, yakni waktu pendaftaran bagi calon presiden dan bakal calon wakil presiden Pemilu 2024 adalah tanggal 19-24 Oktober 2023 pukul 0800-16.00 WIB dan 25 Oktober 2023 pukul 08.00-23.59 WIB di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta. Selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen syarat pencalonan maupun syarat calon, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. “Kami memandang perlu, menyampaikan kepada publik, masyarakat luas, pemilih Indonesia tentang kegiatan pendaftaran capres cawapres untuk Pemilu 2024,” kata Hasyim.

Sementara Idham menyampaikan bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai atau gabungan partai yang mempunyai kursi minimal 20 persen DPR atau minimal 25 persen suara DPR Pemilu 2019 dan partai tersebut juga jadi bagian peserta pemilu 2024. “Selanjutnya berkaitan dengan aturan-aturan persyaratan, kami sepenuhnya merujuk pada aturan perundangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 169 dan 227 UU 7 Tahun 2017,” ucap Idham.

Idham juga mengingatkan wajib bagi partai atau gabungan partai menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU paling lambat satu hari sebelum pendaftaran. Adapun pemeriksaan kesehatan rencananya akan dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. “Kami juga sudah menyampaikan agar parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan bakal capres cawapres agar memenuhi semua persyaratan administrasi yang dipersyaratkan karena KPU akan menerima pendaftaran tersebut apabila dokumennya lengkap, baru akan terima. Jika dokumen tidak lengkap kami akan kembalikan dan persilakan partai atau gabungan partai memperbaiki direntang waktu masa pendaftaran (19-25 Oktober 2023),” tutup Idham.

Turut mengikuti pejabat Eselon I dan II di Lingkungan KPU.

(dianR/idan-hilvan/ed diR/KPU.go.id)

The post Jadwal Pendaftaran, Verifikasi dan Kesehatan Capres Cawapres 19-25 Oktober 2023 appeared first on seketika.com.