“Peningkatan antrean Haji dan Umrah, solusi untuk memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia harus mencakup semua opsi penyelenggaraan, termasuk keberangkatan mandiri (backpacker), sambil memastikan kewajiban negara dalam melindungi warganya”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti kebutuhan akan perubahan regulasi guna mengakomodasi kebijakan terbaru dari Pemerintah Arab Saudi yang memperbolehkan pelaksanaan umrah mandiri (backpacker) dengan menggunakan visa turis. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan semangat DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

HNW menganggap pelonggaran kebijakan ini memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan umrah secara lebih mudah sambil tetap mempertahankan tanggung jawab.

Sementara itu, revisi terhadap UU 8/2019 telah dimasukkan ke dalam Prolegnas DPR-RI sejak akhir tahun 2022.

“Kebijakan Haji dan Umrah Saudi semakin terbuka untuk kedatangan jamaah, dan Pemerintah Indonesia harusnya siap dengan aturan yang memudahkan jamaah. Pemerintah bersama DPR sedang merancang revisi UU Haji dan Umrah untuk meningkatkan fleksibilitas penyelenggaraan Haji, yang juga mencakup pelaksanaan Umrah,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta pada Rabu (21/02/2024).

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa UU 8/2019 membatasi penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah hanya oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berizin di Kementerian Agama.

Namun, dengan kebijakan visa turis Saudi, warga yang ingin melaksanakan Umrah kini dapat mengaksesnya secara langsung melalui aplikasi Nusuk yang disediakan oleh Pemerintah Saudi Arabia.

“Dengan demikian, akses untuk melaksanakan ibadah Umrah menjadi lebih mudah bagi warga dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Pasal 86 UU 8/2019 yang kaku direvisi untuk memperbolehkan penyelenggaraan ibadah umrah oleh perseorangan atau kelompok masyarakat, mengingat Saudi telah mengizinkannya. Tentu saja, regulasi baru ini harus tetap memastikan perlindungan bagi semua warga, termasuk jamaah umrah mandiri,” tambah Wakil Ketua MPR RI itu.

The post Perubahan Regulasi Umrah Mandiri, Antisipasi DPR RI dan Dampaknya pada Industri Perjalanan Wisata Religi appeared first on seketika.com.

“Masyarakat juga memantau proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang diperiksa oleh MKMK ini. Dan ada banyak fakta-fakta persidangan kode etik yang terungkap oleh para pelapor dan proses pemeriksaan di sidang,”

Seketika.com, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA berharap agar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan dibacakan besok pada Selasa (7/11) dapat menyelamatkan marwah kehidupan berkonstitusi, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan pengawal pelaksanaan Konstitusi.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi dan lembaga MK selaku pengawal konstitusi sangat menurun pasca putusan MK yang mengabulkan judicial review usia calon wakil presiden (cawapres), karena dianggap memberikan karpet merah kepada keponakan dari ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan adalah putra Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, untuk mudah maju sebagai cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

“Pasca putusan MK itu, saya mendengar dan membaca banyak sekali keluhan dari berbagai komponen masyarakat yang cinta Konstitusi dan Reformasi, sehingga berdampak pada munculnya ketidakpercayaan yang meluas terhadap MK. Bahkan, tidak sedikit yang menyindir MK sebagai Mahkamah Keluarga atau Mahkamah Keponakan. Ini jelas sangat menyedihkan karena MK justru didirikan di era Reformasi sebagai lembaga peradilan yang kredibel, untuk melaksanakan Konstitusi, untuk mewujudkan cita-cita Reformasi antara lain untuk penegakan hukum dengan memberantas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), bukan untuk malah membuka lebar pintu kembalinya nepotisme akibat dari dikabulkannya uji materiil soal dimudakannya usia cawapres,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (6/11).

Apalagi, lanjutnya, kemudian terjadi perkara pemeriksaan kode etik ini terhadap Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi dan paman dari Gibran karena dinilai melanggar kode etik dalam pemeriksaan dan pembuatan putusan perkara itu.

“Masyarakat juga memantau proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang diperiksa oleh MKMK ini. Dan ada banyak fakta-fakta persidangan kode etik yang terungkap oleh para pelapor dan proses pemeriksaan di sidang,” tuturnya.

Beberapa fakta yang terungkap adalah, pertama, ada 21 aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK dimana seluruh hakim MK dilaporkan, dengan Ketua MK Anwar Usman yang memperoleh laporan terbanyak.

Kedua, hampir semua pelapor ingin membatalkan putusan terkait syarat usia cawapres. Ketiga, banyak hakim MK terlihat sedih saat pemeriksaan, bahkan salah satu hakim MK yakni Prof Enny Nurbaningsih menangis saat diperiksa. Keempat, ada dugaan kuat Ketua MK Anwar Usman berbohong kala tidak ikut rapat permusyawaratan hakim (RPH). Kelima, adanya fakta baru bahwa dokumen permohonan perbaikan uji materi usia cawapres yang akhirnya dikabulkan MK itu, ternyata tidak ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukumnya.

The post Hidayat Nur Wahid Berharap Putusan MKMK Kembalikan Marwah dan Kepercayaan Rakyat Terhadap MK appeared first on seketika.com.