Terlebih, Ia mengatakan bahwa Presiden RI sebelumnya telah meminta seluruh elemen, termasuk DPR RI, pemerintah, dan BUMN, untuk menjaga kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh.

“Kami kemarin baru mendapatkan instruksi presiden agar supaya DPR RI dan seluruh elemen masyarakat, termasuk juga pemerintah, eksekutif dan BUMN, untuk bisa menjaga ekonomi secara holistik,” ujar Hillary kepada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Ia mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak aspirasi dari pengelola SPBU swasta terkait keterbatasan kuota subsidi yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada penurunan usaha hingga memicu PHK.

“Saya mendapatkan aspirasi banyak bahwa ada keluhan-keluhan dari SPBU yang milik privat, bahwa saat ini karena keterbatasan kuota yang dibatasi oleh BPH Migas, banyak yang harus melakukan PHK,” katanya.

Hillary menjelaskan sejumlah investor yang membangun SPBU menggunakan pembiayaan perbankan juga terdampak akibat menurunnya operasional usaha. Bahkan, menurutnya, terdapat SPBU yang mengalami kolaps hingga berujung lelang aset.

“Yang berinvestasi dengan bank Himbara, itu terjadi kolaps dan akhirnya lelang,” lanjutnya.

Oleh karena itu, ia meminta PT Pertamina Patra Niaga turut memperhatikan keberlangsungan sektor privat yang menjadi mitra penyalur subsidi energi. Menurutnya, perlindungan terhadap sektor swasta penting untuk menjaga iklim investasi dan menekan angka PHK.

The post SPBU Swasta Terancam PHK, Hillary Lasut Soroti Dampak Pembatasan Kuota Subsidi BBM appeared first on seketika.com.