Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang Budiyono, pada bimbingan teknis implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, di Hotel Pollos, Rabu (8/11/2023). Menurutnya, jangan sampai para pelaku usaha menganggap pengawasan seperti momok, melainkan pendampingan yang justru memudahkan.

“Jangan sampai pelaku usaha repot atau disibukkan dengan kunjungan-kunjungan atau supervisi masing-masing OPD. Dengan konsep yang terintegrasi yang dikoordinir oleh DPMPTSP, masing-masing dinas bersatu melakukan pengawasan dengan jadwal tertentu. Kita datang bersama dan masing- masing OPD jika ada rekomendasi, sifatnya kolektif,” jelas Budiyono.

Disampaikan, terkait pengawasan adalah yang berhubungan dengan administratif dan teknis. Sehingga, pengawasan tersebut lebih ke klarifikasi atas surat-surat pernyataan mandiri dari pelaku usaha, yang telah diisi ke dalam sistem OSS RBA, apakah sudah dilakukan secara faktual atau belum.

“Misalnya, untuk kewajiban-kewajiban sektor olahan industry, harus mempunyai akun SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional), ” ujarnya.

The post Jangan Repotkan Urus Perizinan Bagi Pelaku Usaha appeared first on seketika.com.