Santunan kali ini diberikan kepada 50 anak yatim yang dibina oleh Pengurus Cabang Harakah Majelis Taklim (PC HMT) Kabupaten Bandung.

Ketua PC HMT Kabupaten Bandung, Siti Nurhayati Agustina, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung, Ketua Pembina PP HMT Ida Fauziah yang juga menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, Ketua Umum PP HMT, Ketua PW HMT Jawa Barat, dan Baznas Kabupaten Bandung atas dukungan mereka terhadap acara pengajian rutin malam Jumat sekaligus santunan anak yatim.

“Kami menghaturkan jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza kepada semua yang telah men-support, terutama kepada Ibu Menaker Ida Fauziah yang juga selaku Ketua Pembina HMT. Harapan kami, program santunan kepada anak yatim seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun, selain program khitanan massal,” ujar Siti Nurhayati.

Siti Nurhayati menambahkan bahwa program-program tersebut diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi HMT, yaitu mencerdaskan, mendamaikan, dan mensejahterakan umat.

“Insya Allah, kami juga ingin menyampaikan bahwa HMT Kabupaten Bandung tetap mendukung Bapak Bupati Dadang Supriatna untuk melanjutkan kepemimpinan periode kedua,” tandasnya.

Wakil Ketua Baznas Kabupaten Bandung, Ustaz Abdul Rouf, berharap kolaborasi antara Baznas, HMT Kabupaten Bandung, HMT Jawa Barat, dan PP HMT semakin solid dan berkah.

“Ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberantas buta huruf Al Quran,” kata Rouf.

The post Bupati Bandung Dadang Supriatna Beri Santunan kepada Puluhan Anak Yatim appeared first on seketika.com.

“Aturan ini mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengapresiasi kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2024 melalui formula perhitungan yang baru. Menurutnya, kebijakan ini dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat serta berdampak pada terserapnya barang dan jasa yang diproduksi pengusaha. Ia menilai aturan baru tersebut menjadi solusi bagi pekerja dan pihak perusahaan.

“Formula baru yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saya rasa menjadi win win solution antara pekerja dan pemberi kerja, khususnya pihak pengusaha. Karena ada keseimbangan bagi semua pihak, termasuk Pemerintah sebagai pembentuk regulasi,” kata Arzeti dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (13/11/2023).

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menerbitkan regulasi baru tentang pengupahan yaitu Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2023. Aturan ini merupakan revisi atas PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mulai berlaku 10 November 2023.

Lewat PP No 51/2023 ini, kepastian kenaikan upah minimum bagi pekerja kini diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum yang mencakup 3 variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk a).

Indeks tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Formula ini juga merupakan bentuk penghargaan kepada pekerja dan buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Arzeti mengatakan, beleid baru tersebut menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha.

The post Formula Baru Perhitungan Kebijakan UMP 2024 Tingkatkan Daya Beli Masyarakat appeared first on seketika.com.