Penindakan pertama dilakukan terhadap tiga kontainer di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, pada Rabu (10/12/2025).

Sementara itu, penindakan kedua menyasar dua truk bermuatan ballpress ilegal yang melintas di ruas jalan tol Palembang–Lampung pada Rabu (3/12/2025).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menjelaskan bahwa dari tiga kontainer yang diamankan, dua kontainer berisi produk garmen ilegal, sedangkan satu kontainer lainnya berisi mesin.

Seluruh kontainer tersebut diangkut menggunakan KM Indah Costa yang tiba dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau, dengan muatan berasal dari luar negeri.

“Operasi ini merupakan bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan menjaga industri nasional dari praktik perdagangan ilegal,” ujar Djaka dalam keterangan pers di halaman Kantor Pusat Bea dan Cukai, Kamis (11/12/2025).

Petugas Bea Cukai kemudian mengamankan seluruh kontainer ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

The post Bea Cukai Bongkar Garmen Ilegal, STOP-CEK-LAPOR: Kontainer Asing & Truk Ballpress Disergap appeared first on seketika.com.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Perdagangan pada Selasa (23/7/2024), penyelidikan ini mencakup impor EPS dari tiga negara utama yaitu Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam.

Penyelidikan tersebut dimulai pada Senin (22/7/2024) oleh KPPI setelah menerima permohonan resmi dari PT Kofuku Plastic Indonesia (PT KPI) pada 21 Juni 2024.

Ketua KPPI, Franciska Simanjuntak, mengungkapkan bahwa KPPI menemukan bukti awal mengenai adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh pemohon.

“Berdasarkan bukti awal dari permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan oleh pemohon, kerugian serius atau ancaman kerugian serius ini terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk pada periode 2021–2023. Indikator tersebut mencakup penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan laba. Pemohon masih memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural secara optimal,” jelas Franciska.

Franciska menambahkan bahwa PT KPI telah melaporkan realisasi program penyesuaian struktural hingga saat ini yang baru mencapai 27,74 persen.

Menurut PT KPI, persentase ini masih terbilang kecil karena waktu tiga tahun yang diberikan dalam pengenaan BMTP sebelumnya tidak cukup untuk melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan.

The post Penyelidikan Perpanjangan BMTP Terhadap Impor EPS oleh KPPI appeared first on seketika.com.