Menurut Dedi, upaya penataan kota tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus dilakukan secara gotong royong antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, hingga masyarakat.

“Terima kasih kepada ASN Pemprov Jabar dan ASN Kota Bandung yang terus bahu-membahu membersihkan lingkungannya masing-masing. Minimal satu kilometer menuju kantor harus dalam kondisi bersih, tertata, indah, dan berestetika,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat yang turut terlibat dalam pemulihan wajah Kota Bandung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk mengembalikan karakter Bandung sebagai kota yang berwibawa, modern, dan berorientasi masa depan.

Meski demikian, Dedi menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan krusial yang harus ditangani bersama, terutama sampah yang masih ditemukan menumpuk di sejumlah titik.

“Kita harus pastikan tidak ada lagi tumpukan sampah di sudut-sudut kota. Ini harus ditangani bersama,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung akan mengoptimalkan peran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti serta mendorong pengembangannya menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi.

The post Dedi Mulyadi : Sampah, Macet, hingga PJU Gelap Jadi Sorotan, Pentingnya Kolaborasi Erat Antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung appeared first on seketika.com.

Salah satunya dengan menertibkan jalur-jalur arteri dari operasional angkutan tradisional —seperti delman, becak, dan angkot yang kerap memicu perlambatan lalu lintas.

Sebagai gantinya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemdaprov Jabar telah menyiapkan kompensasi bagi para pengemudi angkutan tradisional yang terdampak aturan pembatasan operasi selama masa mudik tersebut.

“Kawasan seperti Padalarang (Bandung Barat) yang sebelumnya tidak masuk, sekarang kita tambah. Termasuk juga di titik-titik kepadatan seperti Garut. Total se-Jawa Barat ada sekitar 5.000 penerima yang mendapat kompensasi ini,” ujar KDM, sapaan akrab gubernur, di Polres Garut, Sabtu (14/3/2026)

Setiap kusir delman, tukang becak, atau sopir angkot yang terdaftar akan menerima dana sebesar Rp1.400.000.

Angka ini merupakan akumulasi dari kompensasi harian sebesar Rp200.000 selama masa pembatasan operasional di jalur mudik.

KDM menjelaskan, berbeda dengan tahun sebelumnya yang difokuskan pada satu pekan sebelum dan sesudah Idulfitri, tahun ini skema disesuaikan dengan pergerakan masyarakat.

“Uangnya sudah masuk semua. Nanti ada pembagiannya, sebagian cair sebelum Idulfitri, dan sebagian lagi disalurkan setelah Idulfitri saat sektor pariwisata sedang ramai-ramainya,” jelas KDM.

Pemdaprov Jabar juga menetapkan aturan yang tegas. Kompensasi diberikan dengan syarat para pengemudi angkutan tradisional disiplin untuk tidak beroperasi melintasi jalur-jalur utama mudik yang telah ditentukan.

The post 5.000 Pengemudi Delman dan Angkot di Jabar Dapat Kompensasi Rp1,4 Juta Saat Mudik, Ini Syaratnya appeared first on seketika.com.

Larangan truk ODOL di Jawa Barat akan mulai diberlakukan efektif pada 2 Januari 2026. Artinya, seluruh kendaraan pengangkut barang yang memiliki dimensi dan muatan melebihi batas ketentuan tidak lagi diperbolehkan beroperasi di wilayah provinsi tersebut.

Kebijakan ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM dalam pertemuan dengan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, Perum Jasa Tirta II (PJT II), dan AQUA Group, di Bandung.

Dalam rapat koordinasi tersebut, turut hadir pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan dan industri.

Pemerintah Kabupaten Subang, PJT II, dan pihak industri seperti AQUA Group menyatakan dukungannya terhadap kebijakan larangan ODOL di Jawa Barat, meskipun membutuhkan masa transisi untuk menyesuaikan armada distribusi.

Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, keberadaan truk ODOL telah menimbulkan kerusakan parah pada infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di berbagai wilayah Jawa Barat.

The post Mulai Januari 2026, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Truk ODOL di Jawa Barat appeared first on seketika.com.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, usai menerima kunjungan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jumat (10/10/2025).

“Ya tentu saja saya menyambut baik, karena ini sejalan dengan program Pemprov Jabar dalam bidang transportasi,” ujar KDM.

Jalur KA Padalarang–Cicalengka memiliki panjang sekitar 42 kilometer, dan rencananya akan dikembangkan sebagai jalur kereta listrik tanpa menggunakan dana APBN, melainkan melalui investasi BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa proyek elektrifikasi KA Padalarang-Cicalengka akan dimulai pada tahun 2026, dengan target penyelesaian paling lambat tahun 2027.

“Insya Allah kita mulai tahun 2026, ya. Dan itu tidak menggunakan APBN, tetapi kita libatkan pihak BUMN, BUMD dan swasta,” jelas Dudy.

The post Jalur KA Listrik Padalarang–Cicalengka Dibangun Tanpa APBN, Dedi Mulyadi: Ini Lompatan Transportasi Jabar appeared first on seketika.com.