“Kebijakan transfer ke daerah ini juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) sebagai shock absorber,”

Seketika.com, Jakarta – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Morowali menjadi salah satu daerah yang menerima insentif fiskal kinerja sebesar Rp 11.237.981.000, dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, Senin (6/11/2023).

Penerimaan insentif fiskal tersebut diterima langsung oleh, Penjabat (Pj) Bupati Morowali, Ir. H. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr.,MP,.di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3, Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat.

Insentif diserahkan untuk pengendalian inflasi dan diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 400 tahun 2023. Selain Morowali, insentif itu juga diberikan kepada 24 kabupaten lainnya, 6 kota, dan 3 provinsi yang sukses mengendalikan inflasi Periode Ke-III, dengan total sebesar Rp 340 Miliar, dengan alokasi tertinggi Rp 11,9 Miliar dan terendah Rp 8,6 Miliar.

Daerah dinilai berdasarkan sejumlah kategori antara lain pelaksanaan upaya pengendalian inflasi, kepatuhan dalam penyampaian laporan secara harian, stabilitas harga pangan yang diukur melalui indeks pengendalian harga, dan percepatan realisasi belanja yang khusus mendukung kegiatan pengendalian inflasi di daerah.

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berharap, daerah penerima insentif fiskal bisa menggunakan dananya untuk pengendalian inflasi di masa selanjutnya.

The post Sri Mulyani Serahkan Insentif Pengendalian Inflasi Daerah Ke Pj Bupati Morowali Rachmansyah Ismail appeared first on seketika.com.

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja

Seketika.com, Serang – Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Pemerintah Pusat pada 3 kategori. Yakni, kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kategori kinerja penurunan stunting, dan kategori kinerja percepatan belanja daerah.

Hal itu merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Provinsi Banten mendapatkan Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada TA 2023 sebesar Rp 18.337.287.000.

Insentif fiskal yang diraih Pemprov Banten tersebut terdiri dari kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem Rp 6.899.577.000, kategori kinerja penurunan stunting sebesar Rp 5.723.149.000 dan kategori kinerja percepatan belanja daerah Rp 5.724.561.000.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tersebut juga menimbang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023.

The post 18,3 Miliar Insentif Fiskal Diperoleh Pemprov Banten appeared first on seketika.com.