Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan strategi penegakan hukum akan selalu menemui jalan terjal jika tidak dibarengi dengan internalisasi nilai moral di akar rumput.

Muhammadiyah, dengan jutaan pengikut dan ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), termasuk sekolah dan perguruan tinggi dipandang sebagai sekutu strategis guna mematikan sel-sel korupsi di ruang publik.

“Kemitraan ini memperkuat strategi KPK yang tidak sekadar bertumpu pada penegakan hukum, melainkan pembentukan karakter,” tegas Ibnu.

Lebih lanjut, Ibnu menilai luasnya jejaring Muhammadiyah di sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat, menjadi modal penting guna menanamkan nilai antikorupsi secara berkelanjutan hingga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Menurut Ibnu, KPK membutuhkan daya dorong besar guna mengubah perilaku publik agar berani menolak korupsi sekecil apa pun.

Dengan demikian, pembaharuan nota kesepahaman ini menjadi langkah nyata memperkuat kerja sama dalam upaya pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan, dakwah, serta penguatan nilai integritas di ruang publik.

The post KPK–Muhammadiyah Perkuat Pendidikan Antikorupsi Lewat MoU Pencegahan Korupsi appeared first on seketika.com.

Peringatan ini menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin mengingatkan bahwa korupsi harus dihindari dengan tegas.

“Intinya, anjuran untuk tidak korupsi, kalau korupsi tak sikat,” tegas Jaksa Agung Burhanuddin, mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi tindak pidana korupsi dan selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas mereka.

Jaksa Agung Burhanuddin juga menekankan pentingnya bagi kepala daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan menghindari tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.

The post Retret Kepala Daerah: Jaksa Agung Ingatkan Hindari Korupsi atau Kalau Korupsi Tak Sikat appeared first on seketika.com.

“Dalam bahasa Jawa, ada istilah pokil, yang merujuk pada tindakan curang untuk meraih keuntungan pribadi. Hal ini adalah bentuk dari apa yang kita kenal dengan korupsi. Oleh karena itu, setiap pihak harus berhati-hati,” ungkap Wawan dalam Seminar Integrity in Action yang bertema “The Power of Integrity”, yang diselenggarakan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (TWC) di Gedung Kesenian Tri Murti, Prambanan, pada Jumat (3/1/2025).

Wawan juga memaparkan bahwa sebanyak 466 pelaku tindak pidana korupsi berasal dari sektor swasta.

Angka ini menempatkan sektor swasta sebagai kelompok dengan pelaku terbanyak setelah eselon I, II, III, dan IV yang mencatatkan 423 kasus, serta anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam 358 kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk sektor swasta.

Untuk itu, Wawan mengajak seluruh jajaran PT TWC untuk aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Mari kita semua bersama-sama menyatakan diri untuk tidak korupsi dan aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi. Jadilah teladan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya menutup sambutannya.

The post Wawan Wardiana: Konflik Kepentingan Sebabkan Korupsi, Peran Swasta Penting dalam Pemberantasan appeared first on seketika.com.

Ketiga pegawai tersebut diduga terlibat dalam praktik penyimpangan anggaran yang berawal dari tindakan percaloan, dengan total uang yang terkumpul mencapai Rp10 miliar.

Dana ini didapat dari sejumlah pengusaha yang membayar fee suap untuk proyek tertentu. Hasil klarifikasi menunjukkan potensi terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Saya minta agar kasus ini diproses hingga tuntas. Saya juga bersyukur karena laporan pengaduan sudah diterima oleh Polda Metro Jaya,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman, Senin (21/10/2024).

Ketiga pegawai tersebut berasal dari golongan eselon II dan III dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.

Mentan berkomitmen untuk menelusuri kemungkinan praktik serupa di lingkungan Kementerian Pertanian.

The post Mentan Andi Amran Tangani Kasus Penyimpangan Anggaran 10 M dengan Tegas appeared first on seketika.com.

Orientasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai tugas pokok, fungsi, serta peran strategis para peserta di tingkat kabupaten maupun unit kerja masing-masing.

Pengetahuan tentang sistem pemerintahan, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai pelayanan publik menjadi fokus utama dalam kegiatan ini.

Pj Bupati Tangerang, Andi Ony, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas.

“Saya ingin mengingatkan agar kita selalu menjaga kerja sama yang baik dengan rekan kerja, atasan, serta masyarakat yang dilayani. Kita semua dituntut untuk bekerja dengan efisien, efektif, dan memberikan pelayanan terbaik,” ujar Andi Ony.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Prima Saras Puspa, menyambut para peserta dengan penuh antusiasme.

The post Orientasi Klasikal PPPK Kabupaten Tangerang 2024 Dimulai appeared first on seketika.com.

“Bekerjalah dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati”

Seketika.com, Tangerang Selatan – Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie resmi melantik 1023 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jumat, 31 Mei 2024. Acara pelantikan berlangsung di Aula Gedung G PKN STAN, Jl. Bintaro Utama 5, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Pondok Aren.

Dalam sambutannya, Benyamin menekankan pentingnya bekerja dengan sepenuh hati dan menjaga integritas sebagai pelayan publik.

Ia mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja dengan dedikasi dan hati-hati dalam menjalankan tugas mereka.

“Bekerjalah dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati. Ya itu akan menjadi motto, model, filosofi bagi kita ya dalam konteks dengan peradaban saat ini. Bekerja dengan hati, karena mereka (publik) keluarga bukan orang lain yang harus kita selesai begitu saja setelah pelayanan,” ujarnya.

Benyamin juga menambahkan bahwa pegawai harus siap melayani masyarakat meski melebihi jam kerja, menekankan bahwa pelayanan yang baik adalah prioritas utama.

Benyamin mengajak para pegawai baru PPPK untuk selalu bekerja dengan integritas dan hati-hati, mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku.

Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para PPPK untuk memulai babak baru dalam karir mereka dengan semangat dan komitmen yang tinggi.

The post Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie Lantik 1023 Pegawai PPPK di PKN STAN appeared first on seketika.com.

“Polda Sulsel siap untuk bersinergi dengan KPU serta seluruh pihak terkait guna menjamin kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak di Sulawesi Selatan. Kita akan bekerja keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung,”

Seketika.com, Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, bersama Pejabat Utama Polda Sulsel menerima audiensi dan silaturahmi dari Ketua KPU Provinsi Sulsel beserta rombongan di Mapolda Sulsel pada Kamis (18/4/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Provinsi Sulsel, Hasbullah, menyampaikan laporan tentang perkembangan situasi politik terkini di wilayah Sulawesi Selatan, dan juga memaparkan kesiapan KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

KPU Sulsel juga menjelaskan tentang bagaimana persiapan yang telah dilakukan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak di daerah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulsel menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPU Sulsel atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan untuk dapat mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas di wilayah Sulawesi Selatan.

Kapolda Sulsel juga menegaskan bahwa pihaknya siap untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 dengan menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung.

“Polda Sulsel siap untuk bersinergi dengan KPU serta seluruh pihak terkait guna menjamin kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak di Sulawesi Selatan. Kita akan bekerja keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung,” ujar Kapolda Sulsel.

Pertemuan Kapolda Sulsel dan KPU Sulsel menunjukkan komitmen bersama dari berbagai pihak dalam menjaga integritas dan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak, demi terwujudnya proses demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

(mediahub.polri)

The post Sinergi Kapolda Sulsel dan KPU untuk Sukseskan Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

“Dengan adanya pengawasan dari KY, diharapkan hakim dapat menghasilkan putusan yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pencari keadilan,”

Seketika.com, Jakarta – Komisi Yudisial (KY) mengajak generasi muda untuk menanamkan integritas sejak dini, karena keberadaan hakim dan aparat penegak hukum yang berintegritas diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan adil.

“Tugas seorang hakim sangat berat. Sebagai profesi yang mulia, hakim dianggap sebagai ‘Wakil Tuhan’. Putusan hakim harus mencantumkan prinsip ‘demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Artinya, hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, dirinya sendiri, atau pencari keadilan, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagi mereka yang bercita-cita menjadi hakim, penting untuk menanamkan nilai integritas sejak dini,” ajak Pranata Humas Ahli Muda, Festy Rahma Hidayati, kepada ratusan siswa SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang, di Auditorium KY, pada hari Senin, 26 Februari 2024.

Festy menjelaskan bahwa sebutan “Wakil Tuhan” mengisyaratkan kedudukan yang terhormat bagi seorang hakim dibandingkan dengan profesi atau jabatan lainnya.

Oleh karena itu, KY berperan dalam menjaga dan menegakkan kemuliaan serta integritas hakim, dengan harapan agar visi peradilan bersih yang diusung oleh KY dapat terwujud.

“Peradilan bersih adalah peradilan di mana hakim menghasilkan putusan yang adil dan bebas dari korupsi,” tambahnya.

Festy menambahkan bahwa semangat pembentukan KY muncul karena keprihatinan akan kondisi peradilan yang belum mampu memenuhi harapan publik akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 24 B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, KY resmi dibentuk dengan dua wewenang utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.

The post Menanamkan Integritas ke Generasi Muda, Peran Komisi Yudisial dalam Membentuk Generasi Hakim yang Bersih appeared first on seketika.com.