Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengungkapkan bahwa peluncuran program ini adalah bentuk nyata kehadiran Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

“Kami ingin memastikan pekerja rentan mendapatkan haknya, baik melalui jaminan kematian maupun jaminan kecelakaan kerja,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan kecelakaan kerja melalui pembayaran iuran untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan iuran yang diberikan sebesar Rp 16.800 per orang per bulan, dengan menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan cabang Tangerang Cimone.

The post Pemkot Tangerang Luncurkan Program JKM dan JKK untuk Pekerja Rentan di 2025 appeared first on seketika.com.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyatakan keprihatinannya atas kejadian pada Pemilu 2024 sebelumnya, di mana beberapa penyelenggara pemilu adhoc meninggal dunia.

Hal ini memicu perhatian serius untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi petugas pemilu.

“Sehingga ini menjadi suatu keprihatinan bagi kami,” ujar Nana Sudjana saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur, Rabu (13/11/2024).

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memastikan anggaran perlindungan sosial bagi penyelenggara Pilkada 2024, yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU, Bawaslu, dan Pemprov Jateng.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap para petugas adhoc sepanjang tahapan Pilkada.

The post Penyelenggara Pilkada 2024 di Jateng Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Sosial appeared first on seketika.com.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian terkait, Kadin, Apindo, SP/SB, akademisi, DJSN, BPJS Ketenagakerjaan, ILO Jakarta, World Bank Jakarta, dan praktisi/pengamat jaminan sosial.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting karena jumlah penduduk Indonesia yang bekerja belum seluruhnya terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Padahal program tersebut memiliki banyak manfaat, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

“Begitu besarnya manfaat dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tapi belum imbang dengan jumlah kepesertaan yang ada,” ucap Menaker saat membuka Forum Komunikasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (4/9/2023).

Menaker membeberkan, data Sakernas BPS per Februari 2023 menunjukkan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 211,59 juta orang. Dari jumlah tersebut penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, yang didominasi penduduk bekerja di sektor informal sebanyak 83,34 juta orang (60,12%), sedangkan yang bekerja di sektor formal sebanyak 55,29 juta orang (39,88%).

The post Kumpulkan Stakeholders Kemnaker Gelar Forum appeared first on seketika.com.