Langkah ini merupakan bentuk nyata implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi halal sebagai bagian dari program prioritas nasional.

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa seluruh makanan yang disediakan dalam program MBG telah memenuhi standar halal dan thoyyib, sekaligus bergizi dan aman.

Hasil koordinasi antara BPJPH dan BGN menetapkan bahwa setiap SPPG di seluruh Indonesia wajib memiliki penyelia halal yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH).

Dengan adanya penyelia halal, seluruh rantai produksi makanan mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian akan berada di bawah pengawasan sesuai standar Jaminan Produk Halal (JPH).

The post Semua Makanan Gratis Wajib Halal! Pemerintah Terapkan Sertifikasi di Seluruh SPPG appeared first on seketika.com.

“Saya kira harus diurus, makanan itu yang memeriksa siapa lembaga pemeriksa halalnya? Dan siapa yang memeriksa prosesnya. Nanti ketahuan siapa lembaga pemeriksa halalnya,” ujar Yahya Cholil Staquf, dikutip pada Rabu (23/4/2025).

Yahya Cholil Staquf menilai sangat penting untuk menyelidiki lebih lanjut tentang lembaga pemeriksa halal terkait produk yang bermasalah tersebut.

Penelusuran ini bertujuan memastikan bahwa proses sertifikasi halal dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, lembaga pemerintah yang mengelola sertifikasi halal, seperti BPOM dan BPJPH, harus bertanggung jawab atas kejadian ini.

The post PBNU Desak Evaluasi Sertifikasi Halal Usai Temuan Produk Mengandung Babi appeared first on seketika.com.