Ketua Presidium IPW, Sugeng Teguh Santoso, menyatakan bahwa tindakan Polres Jakarta Timur yang berhasil menangkap George Sugama layak mendapat pujian.

“Tindakan Polres Jakarta Timur yang akhirnya menangkap tersangka George Sugama yang menganiaya pekerja di tempat orang tuanya bekerja adalah patut diapresiasi,” ujarnya saat diwawancarai, dikutip pada Selasa (17/12/24).

Sugeng juga menyoroti adanya kesenjangan antara majikan dan buruh dalam kasus ini. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menekankan pentingnya pejabat pemerintahan, termasuk Polri, untuk selalu berpihak pada masyarakat kecil.

Hal ini tercermin dalam penanganan kasus penganiayaan ini, yang dianggap oleh IPW sebagai bentuk Polri yang membela kepentingan rakyat.

“Sudah saatnya Polri menunjukkan bahwa mereka membela rakyat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Kasatwil Polri, di mana Polri diminta untuk melindungi rakyat kecil, terutama yang kurang mampu,” jelas Sugeng Teguh Santoso.

The post Polres Jakarta Timur Tangkap Pelaku Penganiayaan Karyawan Toko Roti, IPW Apresiasi Tindakan Cepat appeared first on seketika.com.

“Tanpa keterlibatan mereka, kita hanya akan mengandalkan pembiayaan publik, baik dalam skala nasional maupun global, tanpa menarik minat dari sektor swasta sama sekali,”

Seketika.com, Washington – Menteri Keuangan (Menkeu)Berbicara mengenai transisi menuju ekonomi rendah karbon, ada satu hal yang begitu melekat. Investasi yang dibutuhkan sangatlah besar.

Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya sebesar kurang lebih $400 Miliar untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi tersebut,Indrawati menekankan pentingnya memprioritaskan inklusivitas dan keadilan dalam perencanaan iklim masa depan.

Ini juga selaras dengan G20 Transition Finance Framework, yang menekankan transisi yang adil dan terjangkau.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menkeu saat Working Dinner G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Rabu (17/04/) waktu setempat.

“Berbicara mengenai transisi menuju ekonomi rendah karbon, ada satu hal yang begitu melekat. Investasi yang dibutuhkan sangatlah besar. Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya sebesar kurang lebih $400 Miliar untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi tersebut,” ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani juga menyebutkan tentang Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai kerangka pendanaan tercampur untuk mengumpulkan sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa salah satu proyek pilot yang sedang berjalan adalah pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1. Dengan kapasitas 660 megawatt, proyek ini membutuhkan biaya sekitar $1,3 Miliar untuk dipensiunkan dalam 7 tahun ke depan.

The post Working Dinner G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, Menkeu Sri Mulyani: Prioritaskan Inklusivitas dan Keadilan dalam Transisi Iklim appeared first on seketika.com.

“ia mendukung pelaksanaan Hak Angket untuk memastikan bahwa proses pemilu 2024 berjalan sesuai dengan keinginan rakyat.”

Seketika.com, Jakarta – Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diadakan pada Selasa (5/3/2023), Anggota DPR RI, Luluk Nur Hamidah menyoroti aspirasi masyarakat yang mendorong DPR RI untuk menggunakan hak angket. Banyak pihak menginterpretasikan penggunaan hak angket sebagai potensi untuk memberikan kejelasan dan mengakhiri berbagai spekulasi mengenai pelaksanaan pemilu 2024.

“Kami menerima begitu banyak aspirasi bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus, kecurigaan yang tidak perlu,” katanya saat sesi interupsi di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/2/2024).

Luluk, yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI, mengingatkan tentang tanggung jawab moral dan politik anggota dewan untuk mendengarkan suara rakyat dan mengemukakannya.

“Alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent Majority saya kira akan akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional apapun langkah-langkah itu,” ujarnya sambil disambut tepuk tangan dari peserta rapat.

Ditambahkannya, pemilu adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat, dan oleh karena itu, tidak ada kekuatan di negeri ini yang berhak merampas atau merusaknya.

Pemilu harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi.

The post Pentingnya Penggunaan Hak Angket dalam Proses Pemilu 2024, Perspektif Anggota DPR RI appeared first on seketika.com.