Atase Penegakan Hukum FBI untuk Indonesia dan Timor Leste, Robert F. Lafferty, menyatakan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil dari kerja sama dan penyelidikan panjang antara FBI dan Polri.

“FBI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berhasil menuntaskan penyelidikan selama bertahun-tahun untuk membongkar jaringan phishing global yang canggih,” ujarnya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).

Robert menjelaskan, para pelaku mengembangkan perangkat berbahaya yang digunakan untuk melakukan penipuan siber dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 20 juta dolar AS. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti kuat sinergi internasional dalam memberantas kejahatan siber.

Dalam operasi tersebut, FBI berperan dalam penelusuran jejak digital serta pelacakan aliran dana di Amerika Serikat, sementara Polri melalui Bareskrim dan Polda NTT melakukan tindakan lapangan, termasuk penangkapan pelaku dan pengumpulan barang bukti digital.

“FBI memantau jejak digital dan aliran keuangan, sementara Polri melakukan operasi lapangan yang krusial untuk mengungkap pelaku dan mengamankan bukti,” jelasnya.

Lebih lanjut, Robert menyebut bahwa para pelaku memanfaatkan ruang siber untuk menyembunyikan aktivitas ilegalnya.

Namun, melalui pengungkapan ini, aparat penegak hukum berhasil menghancurkan jaringan yang selama ini beroperasi secara tersembunyi.

The post FBI Puji Polri, Jaringan Phishing Global Rp350 Miliar dari Kupang Akhirnya Terbongkar appeared first on seketika.com.

Situasi ini mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap platform digital, sekaligus memastikan setiap penyelenggara sistem elektronik menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan pengguna.

Dalam audiensi dengan Komnas Perempuan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan kekerasan berlangsung tanpa respons.

“Ketika kejahatan itu terjadi di platform, itu rumah mereka. Artinya yang melakukan penanganan di dalam adalah mereka. Kami tidak bisa masuk kecuali dengan kewenangan tertentu,” ujarnya di Jakarta Selatan, Rabu (15/04/2026).

Ia menambahkan pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi jika konten atau aktivitas di platform dinilai membahayakan publik.

“Kalau memang membahayakan sekali, kami bisa kenakan sanksi sampai pada penutupan. Mereka harus bertanggung jawab karena itu ranah mereka,” tegasnya.

Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyatakan tingginya laporan kasus kekerasan seksual online belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.

The post Lonjakan 2.000 Kasus Tiap Tahun, Pemerintah Siap Tutup Platform Digital yang Biarkan Kekerasan Seksual Online appeared first on seketika.com.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Meutya, pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak.

Risiko tersebut mencakup kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menyasar pengguna usia muda.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” katanya.

Ia menambahkan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) juga memperbesar tantangan di ruang digital karena memungkinkan manipulasi konten yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

The post Pemerintah Menunda Akses Media Sosial Bagi Anak Di bawah 16 Tahun appeared first on seketika.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Altman pada Kamis (19/02/2026) dalam forum tahunan AI Impact Summit di New Delhi, India.

Altman menegaskan dunia “sangat membutuhkan” regulasi terhadap AI. Ia bahkan mengusulkan pembentukan lembaga internasional yang berfungsi mengoordinasikan tata kelola AI global, serupa dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) yang mengawasi energi nuklir dunia.

“Kami memperkirakan dunia mungkin membutuhkan sesuatu seperti IAEA untuk koordinasi internasional AI,” ujar Altman. Lembaga tersebut, menurutnya, harus mampu merespons perubahan teknologi dengan cepat.

Menurut Altman, demokratisasi AI adalah kunci agar teknologi ini membawa manfaat luas bagi umat manusia.

“Demokratisasi AI adalah cara terbaik untuk memastikan umat manusia berkembang,” katanya.

Ia memperingatkan bahwa sentralisasi teknologi di satu perusahaan atau negara berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan bahkan risiko kehancuran.

Meski mendorong akses luas, Altman menekankan bahwa kebebasan inovasi tetap harus diimbangi regulasi dan perlindungan ketat, seperti yang berlaku pada teknologi canggih lainnya.

The post Sam Altman Desak Regulasi AI Global: Dunia Butuh ‘IAEA untuk Kecerdasan Buatan’ Sekarang Juga! appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Dirjen Wasdag) Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa normalisasi ini bukan bentuk pelonggaran tanpa syarat, melainkan bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang terukur dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

“Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan. Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan,” ujar Alexander di Jakarta, pada Sabtu (31/01/2026).

Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Digital, X Corp menyatakan telah menerapkan sejumlah langkah penanganan berlapis atas potensi penyalahgunaan layanan Grok.

Langkah tersebut meliputi penguatan pelindungan teknis, pembatasan akses terhadap fitur tertentu, penajaman kebijakan dan penegakan aturan internal, serta aktivasi protokol respons insiden.

Alexander Sabar menegaskan bahwa seluruh langkah yang diklaim oleh pihak X akan diverifikasi dan diuji secara berkelanjutan oleh Kemkomdigi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran, termasuk penyebaran konten ilegal dan pelanggaran prinsip pelindungan anak.

“Normalisasi ini disertai pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan ketidakkonsistenan atau pelanggaran lanjutan, Kemkomdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif, termasuk menghentikan kembali akses layanan,” tegasnya.

The post Kemkomdigi Normalisasi Akses Grok X Corp secara Bersyarat appeared first on seketika.com.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, penipuan online dan penyalahgunaan nomor anonim menjadi keluhan utama masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

“Sebagian besar penipuan online berawal dari nomor yang identitasnya tidak jelas. Registrasi biometrik memastikan setiap nomor terhubung dengan identitas yang valid,” ujar Meutya Hafid dalam peluncuran Senyum Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) di Jakarta Pusat, Selasa (27/01/2026).

Melalui sistem ini, pendaftaran kartu SIM menggunakan verifikasi wajah yang terhubung dengan NIK. Langkah ini menutup ruang penggunaan nomor sekali pakai yang sering dipakai untuk scam, phishing, dan penyalahgunaan OTP.

Meutya menegaskan, kebijakan ini bertujuan melindungi warga saat berkomunikasi melalui telepon dan pesan digital. Masyarakat diharapkan tidak lagi mudah menjadi korban panggilan atau pesan penipuan.

“Registrasi biometrik tidak membatasi warga. Kebijakan ini melindungi masyarakat sejak awal,” katanya.

Pemerintah juga membatasi jumlah nomor seluler dalam satu identitas serta mewajibkan penyelenggara seluler melindungi data pribadi pelanggan sesuai ketentuan hukum.

The post Registrasi SIM Berbasis Biometrik Resmi Berlaku, Pemerintah Bidik Penipuan Online appeared first on seketika.com.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kewaspadaan orang tua serta pendidik terhadap bahaya Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme Terorisme (IRET), khususnya yang berkembang di ruang digital.

Dalam kegiatan itu, Kompol Agus Isnaini, perwakilan dari Densus 88 AT Polri, menyampaikan materi mengenai pemahaman ideologi, tahapan proses radikalisasi, serta potensi ancaman penyebaran paham ekstrem melalui media digital dan media sosial.

Menurut Agus, orang tua dan guru memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi serta mencegah paparan ideologi menyimpang pada anak-anak dan remaja.

Oleh karena itu, peserta dibekali pengetahuan praktis serta imbauan mengenai langkah-langkah preventif mencegah penyebaran IRET, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.

“Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan guru terhadap bahaya IRET serta memahami cara pencegahannya sejak dini, terutama di era digital yang sangat terbuka,” ujar Kompol Agus.

Melalui kegiatan Vaksin Parenting Ideologi ini, Densus 88 berharap dapat membangun ketahanan keluarga dan sekolah dalam menghadapi ancaman radikalisme, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda.

(mediahub.polri)

The post Densus 88 Gelar Vaksin Parenting Ideologi di SMAN 70 Jakarta appeared first on seketika.com.

Langkah ini diambil sebagai upaya negara melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari ancaman pelanggaran hak asasi manusia, perendahan martabat, serta gangguan keamanan di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa praktik deepfake seksual nonkonsensual merupakan bentuk kekerasan berbasis digital yang tidak dapat ditoleransi.

Berikut Pernyataan Resmi Menteri Komunikasi dan Digital RI:

Jakarta, 10 Januari 2026

Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok.

Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital.

The post Pemerintah Blokir Sementara Grok, Ini Pernyataan Resmi Menteri Komunikasi dan Digital RI appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, mengungkapkan, “DJP menginformasikan adanya sejumlah situs tiruan yang menampilkan identitas mirip layanan Coretax, sehingga terlihat seperti situs resmi pemerintah.”

Situs-situs palsu ini berpotensi menyalahgunakan data masyarakat atau memanfaatkan informasi secara tidak semestinya.

Seluruh pengguna layanan Coretax berpotensi menjadi korban penipuan digital apabila mengakses situs selain domain resmi.

Komdigi menegaskan bahwa semua layanan Coretax hanya dapat diakses melalui situs resmi coretaxdjp.pajak.go.id.

Peringatan ini disampaikan pada Rabu, 19 November 2025, di Jakarta, menyusul temuan beberapa situs tiruan yang beredar luas di internet.

The post Waspada Scam! Situs Palsu Coretax Bisa Curangi Pajak Anda appeared first on seketika.com.

Langkah ini tidak mengejutkan mengingat Microsoft mencatat lebih dari 7.000 serangan kata sandi per detik pada tahun 2024 meningkat drastis dari tahun sebelumnya.

Penggunaan kata sandi dinilai semakin rentan, sehingga mendorong adopsi sistem autentikasi berbasis biometrik dan tanpa kata sandi.

Kunci sandi adalah metode autentikasi yang menghilangkan kebutuhan akan kata sandi rumit. Sebagai gantinya, Anda masuk menggunakan sidik jari, wajah, atau PIN perangkat Anda.

Setiap kunci sandi bersifat unik untuk layanan tertentu dan bekerja seperti kunci digital: satu bagian disimpan di perangkat Anda, dan satu bagian lainnya di server layanan yang Anda akses.

Untuk membuat kunci sandi di Microsoft Authenticator, cukup buka aplikasi, pilih akun yang ingin diamankan, lalu ketuk opsi “Atur Kunci Sandi”. Ikuti panduan yang ditampilkan.

The post Microsoft Matikan Fitur Authenticator: Kata Sandi Anda Hilang Jika Tak Lakukan Ini appeared first on seketika.com.