Bantuan tersebut telah disalurkan kepada delapan Aras Nasional, tiga perwakilan aras daerah, tujuh Sinode, dan 50 gereja lokal yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau. Inisiatif ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung kebebasan beragama di seluruh Indonesia.

“Dana bantuan operasional gereja ini digunakan untuk mendukung pengembangan kegiatan sosial keagamaan yang bermanfaat bagi jemaat dan masyarakat sekitar. Kami berharap, melalui program ini, gereja dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial yang memperkuat ikatan komunitas,” jelas Dirjen Bimas Kristen, Jeane Marie Tulung, di Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

“Program ini memberikan manfaat signifikan bagi gereja-gereja, memungkinkan mereka untuk meningkatkan dan memperluas aktivitas sosial berbasis gereja. Kami berharap bantuan ini juga mendorong keterlibatan jemaat dalam pelayanan sosial bagi masyarakat di sekitarnya,” sambungnya.

Jeane Marie Tulung berharap langkah ini dapat meningkatkan kerukunan antarumat beragama dan mempererat hubungan antarwarga, sehingga mendukung persatuan dan toleransi di tengah keberagaman agama di Indonesia.

Dengan penyaluran bantuan ini, gereja-gereja di berbagai daerah kini memiliki dukungan untuk memperbaiki dan meningkatkan operasional mereka.

The post Bantuan Rp7,8 Miliar untuk Gereja: Dukungan Operasional dan Sosial dari Ditjen Bimas Kristen Kemenag appeared first on seketika.com.

“Jika hal itu benar terjadi, maka sangat disayangkan karena kebebasan menjalankan perintah agama masih dipersoalkan, apalagi ini rumah sakit yang harusnya tidak pandang bulu dalam melayani,” ujar Netty dalam rilisnya, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dugaan pelarangan ini, lanjut Netty, semakin diperkuat oleh viralnya surat protes dari seorang dokter di media sosial. Dokter tersebut mengungkapkan bahwa ia terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena masalah jilbab.

“Ini sangat tidak masuk akal. Di ruang publik dan instansi pemerintah, penggunaan jilbab adalah hal yang umum,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Netty juga menilai bahwa profesionalitas tenaga medis tidak seharusnya diukur dari penggunaan jilbab, melainkan dari kode etik dan standar profesional yang berlaku.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), untuk segera mengecek kebenaran informasi mengenai pelarangan jilbab ini.

The post Netty Prasetiyani Aher Prihatin Soal Dugaan Pelarangan Jilbab di RS Swasta Jakarta appeared first on seketika.com.