Larangan yang diberlakukan sejak pekan lalu ini memicu kemarahan warga, terutama kalangan muda dari generasi Z, yang merasa kebebasan berekspresi mereka dibungkam oleh RUU pengaturan media sosial yang diajukan oleh pemerintah.

Aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Parlemen Kathmandu berkembang menjadi kerusuhan setelah polisi mulai menembaki massa.

Pemerintah Nepal menyatakan bahwa perusahaan media sosial harus mendaftar secara resmi di negara tersebut, menunjuk kantor penghubung, dan tunduk pada regulasi lokal.

Beberapa platform seperti TikTok dan Viber telah mematuhi aturan ini, sementara Meta, Google, dan X belum memberikan respons resmi atas permintaan pemerintah.

Situasi semakin memanas setelah Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhak, mengundurkan diri pada Senin malam dalam rapat darurat kabinet.

The post Nepal Bergolak! 19 Tewas Usai Protes Larangan Media Sosial appeared first on seketika.com.

“Saya sebagai mantan jurnalis sangat menyayangkan jika ada ancaman terhadap kebebasan pers. Kami mendukung kejadian ini untuk dilaporkan dan diproses hukum oleh Kepolisian,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid seusai Sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan jelang Idulfitri 1446 H di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/03/2025).

Menkomdigi juga menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga kebebasan pers dengan memastikan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

“Presiden selama ini sangat terbuka terhadap masukan, termasuk yang datang dari masyarakat melalui media sosial. Tidak jarang, beberapa kebijakan kami koreksi berdasarkan masukan tersebut,” tambahnya.

Menkomdigi Meutya Hafid juga menyatakan bahwa pemerintah mendukung langkah yang akan diambil oleh Dewan Pers maupun aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan terkait kebebasan pers secara adil dan transparan.

The post Teror Kepala Babi ke Jurnalis, Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Kebebasan Pers Pilar Demokrasi yang Tak Tergoyahkan appeared first on seketika.com.