Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan.

“KUHP baru dan KUHAP baru berbeda dengan KUHP lama warisan Belanda dan KUHAP lama warisan orde baru,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

KUHP lama menganut asas monistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana hanya berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik atau pasal.

KUHAP lama tidak mengenal Restorative Justice, di mana Putusan Pemaafan hakim yang memiliki syarat penahanan super subyektif.

Sebaliknya, KUHP baru menganut asas dualistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidananya bukan hanya mensyaratkan terpenuhinya pemenuhan unsur delik atau pasal tetapi juga menilai sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana.

“Hal tersebut bisa dilihat di Pasal 36, Pasal 54 KUHP baru, ditambah lagi Pasal 53 KUHP baru mengatur hakim wajib mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum,” jelas wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.

The post Habiburokhman Tegaskan KUHP–KUHAP Baru Tidak Akan Pidana Sewenang-wenang terhadap Pengkritik Pemerintah appeared first on seketika.com.

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini, saya Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya.

Namun, di tengah kebebasan berpendapat itu, Kepala Negara juga menyoroti adanya insiden aparat yang dinilai menyalahi aturan.

Kepala Negara menegaskan bahwa langkah hukum telah ditempuh secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa negara tidak boleh tinggal diam jika demonstrasi bergeser menjadi tindakan anarki.

The post Presiden Prabowo Tegas: Hormati Aksi Damai, Tegakkan Hukum Pada Anarki & Makar appeared first on seketika.com.

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya, Puan menyampaikan bahwa kritik harus disikapi dengan bijaksana sebagai bentuk menyerap aspirasi masyarakat.

Apalagi, dalam demokrasi Indonesia negara harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk bersuara, termasuk melalui ekspresi kreatif di media sosial.

“Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elite,” kata Puan dalam keterangan rilisnya, Selasa (19/8/2025).

Hal tersebut disampaikan Puan dalam Sidang bersama DPR-DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (15/8/2025) lalu. Sidang bersama merupakan rangkaian sidang tahunan MPR RI.

Menurut Puan, dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik.

The post Puan Maharani Ingatkan Pemerintah: Kritik Rakyat Bukan Ancaman, Tapi Harapan appeared first on seketika.com.

Permohonan yang terdaftar dengan nomor perkara 143/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Muhammad Amir Rahayaan dan dua rekannya.

Menurut siaran pers MK pada Selasa (15/10/2024), Para Pemohon menilai bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 UU No. 1 Tahun 2023 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Pasal 218 ayat (1) menetapkan bahwa individu yang menyerang kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum dapat dikenakan pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan atau denda.

Ayat (2) menyebutkan bahwa tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penghinaan jika dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai pembelaan diri.

Sementara itu, Pasal 219 mengatur hukuman pidana hingga 4 tahun 6 bulan bagi mereka yang menyebarluaskan tulisan atau gambar yang menghina Presiden atau Wakil Presiden melalui media informasi.

The post MK Uji UU No. 1 Tahun 2023: Kontroversi Pasal Penghinaan Presiden appeared first on seketika.com.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan, “Kami telah mengamankan beberapa pelaku, dan informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya.”

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Trunoyudo mengajak semua pihak untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih baik dengan menghargai kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi.

“Kami imbau seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta menghormati kebebasan berpendapat yang merupakan hak konstitusional,” tambahnya.

Acara diskusi diaspora ini dihadiri oleh berbagai tokoh dan aktivis nasional yang membahas isu kebangsaan dan kenegaraan.

The post Pembubaran Paksa Diskusi Diaspora di Jakarta, Polisi Amankan Pelaku appeared first on seketika.com.

Selama aksi massa tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, memberikan apresiasi terhadap aksi jurnalis.

“Terima kasih atas unjuk rasa yang disampaikan aliansi jurnalis, pers mahasiswa dan organisasi pro demokrasi. Ini salah satu upaya kita untuk tetap menjaga semangat demokrasi, yang salah satu pilar utamanya adalah kebebasan berpendapat,” ujar Farhan, yang langsung berinteraksi dengan jurnalis di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (27/5/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Farhan menilai bahwa revisi UU Penyiaran berpotensi membuka pintu bagi aturan-aturan yang tidak mendukung kebebasan pers.

Oleh karena itu, Farhan bertekad untuk mengawal perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran.

Saat ini, revisi UU Penyiaran sedang dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

“Kita sedang memperjuangkan bagaimana caranya pasal-pasal yang mengganggu kebebasan berpendapat nggak masuk. Saat ini, prosesnya masih berada di Badan Legislasi, yang akan menentukan apakah revisi ini dapat dibahas dalam periode sekarang, yang akan berakhir pada bulan Agustus, atau akan dilanjutkan di DPR periode mendatang,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

The post Aksi Massa di Depan DPR RI: Tuntutan Revisi UU Penyiaran appeared first on seketika.com.