Muhaimin menjelaskan, keberadaan JKN memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanpa dibayangi risiko biaya pengobatan yang tinggi.

Menurutnya, capaian UHC Indonesia di berbagai kabupaten dan kota terbukti berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Sistem JKN yang kita miliki merupakan salah satu jaminan sosial terbesar di dunia. Cakupan JKN di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata UHC global yang hanya 60–70 persen,” ujar Muhaimin.

Lebih lanjut, Muhaimin mengungkapkan bahwa sejak awal implementasinya, Program JKN terbukti efektif sebagai instrumen perlindungan sosial.

JKN dinilai mampu mencegah jutaan keluarga jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan serta menurunkan lebih dari 70 persen beban pengeluaran kesehatan masyarakat.

The post Muhaimin Tegaskan UHC JKN Bukan Bantuan, Tapi Investasi Masa Depan Bangsa appeared first on seketika.com.

Menurut Menkes Budi, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri memang krusial, namun kualitas kesehatan masyarakat merupakan kunci paling mendasar.

Ia menekankan bahwa sehebat apa pun sumber daya manusia Indonesia, jika tidak sehat, maka tidak akan mampu berkontribusi secara optimal bagi bangsa.

“Yang paling penting untuk mencapai Indonesia Emas adalah sektor kesehatan dan pendidikan. Keduanya merupakan prioritas tinggi dalam misi besar ini,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan nasional, pemerintah telah menetapkan enam pilar transformasi kesehatan.

The post Menkes: Kesehatan dan Pendidikan Kunci Indonesia Emas 2045 appeared first on seketika.com.

Dalam sambutannya, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Syaifullah, menyoroti tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2023, tercatat 39 kematian ibu, dan dari Januari hingga Agustus 2024, ada 27 kasus yang dilaporkan.

“Jumlah kematian bayi juga menjadi perhatian serius, dengan 256 kasus pada tahun 2023 dan 142 kasus dari Januari hingga Agustus 2024,” ungkapnya.

Syaifullah juga mengutip hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan angka stunting di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mencapai 21,1 persen, dan meningkat menjadi 26,4 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

Mengusung tema ‘Peran Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan AKI, AKB, dan Stunting’, Syaifullah berharap semua komponen Pemkab Tangerang dan sektor terkait dapat memperkuat komitmen dalam penurunan angka-angka tersebut.

“Sinergi yang kuat antar berbagai pihak sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang,” tambahnya.

The post Upaya Pemkab Tangerang Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi appeared first on seketika.com.

Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya mengancam lapangan kerja, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi.

“Alih-alih membuka lapangan kerja, Kebijakan ini malah meredupkan sektor usaha, terutama IHT,” ungkap Willy dalam keterangan tertulis di Jakarta pada 23 September 2024.

Willy menyoroti bahwa ketentuan dalam PP 28/2024, termasuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), yang mengatur standardisasi kemasan polos tanpa merek, dapat menyebabkan penurunan produksi yang signifikan.

Warung-warung kelontong, yang bergantung pada penjualan rokok, akan merasakan dampaknya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memperkirakan dampak PHK tidak hanya akan dirasakan oleh industri tembakau, tetapi juga industri pendukung seperti industri kertas dan filter.

The post Kritik Terhadap PP 28/2024: Ancaman PHK di Industri Hasil Tembakau appeared first on seketika.com.

Named dalam kebijakan ini mencakup dokter, dokter gigi, serta dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Sementara itu, Nakes mencakup profesi lain yang diatur dalam ketentuan kesehatan, seperti perawat dan apoteker.

Menkes Budi menjelaskan bahwa pengurusan STR Rp0 memberikan banyak manfaat signifikan.

Kebijakan ini meringankan beban biaya bagi Named dan Nakes, serta meningkatkan standar pelayanan kesehatan tanpa beban biaya dan birokrasi yang rumit.

Kebijakan pengurusan STR ini merupakan bagian dari implementasi transformasi kesehatan pada tiga pilar: layanan rujukan, sumber daya manusia kesehatan, dan teknologi kesehatan.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp0 atau Nol Persen atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Layanan Penerbitan STR yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.

Kebijakan STR tanpa biaya ini berlaku bagi:

The post Biaya STR Rp0 untuk Tenaga Medis dan Kesehatan, Berlaku Seumur Hidup appeared first on seketika.com.