Termasuk, skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW). Menurut dia, ke depan rekrutmen guru harus disatukan melalui satu jalur nasional, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan formasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan riil di masing-masing daerah.

“Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem klaster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS,” kata Lalu dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Politisi Fraksi PKB itu menilai kebijakan multi-skema dalam pengangkatan guru selama ini justru menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari tumpang tindih regulasi, ketidakpastian status, hingga perlakuan yang dinilai diskriminatif terhadap tenaga pendidik.

Selain itu, Lalu juga menyoroti masih banyaknya guru PPPK di berbagai daerah yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji dan hak-hak lainnya akibat lemahnya koordinasi tata kelola antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Banyak guru yang justru menjadi korban dari sistem yang tidak sinkron. Ada yang telat menerima gaji, ada ketidakjelasan pengembangan karier, bahkan muncul disparitas kesejahteraan antarwilayah,” ujarnya.

Untuk itu, Wakil Rakyat asal Dapil NTB II itu meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan mencabut Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, sekaligus menghentikan rekrutmen guru melalui skema tersebut.

The post PPPK Paruh Waktu Dihapus Ini Usulan DPR Soal Guru CPNS appeared first on seketika.com.

“Hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah Ini adalah perjuangan lama, perjuangan 22 tahun. Bahkan selama republik berdiri belum pernah ada undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga,” ujar Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa selama ini pekerja rumah tangga kerap berada dalam kondisi yang belum memiliki kepastian perlindungan, termasuk dalam hal upah dan hak-hak dasar lainnya.

Oleh karena itu, pengesahan undang-undang ini menjadi langkah penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang jelas dan adil bagi para pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia.

“Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga belum pernah ada. Selama ini, pekerja-pekerja rumah tangga, entah dibayar upah berapa, tidak jelas. Sekarang, pertama kali dalam sejarah NKRI, kita sahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada para pekerja atas dedikasi dan perjuangan mereka.

Presiden Prabowo menilai bahwa setiap pekerja yang mencari nafkah secara jujur dan halal adalah sosok yang mulia.

The post UU PPRT Disahkan, Ini Fakta Penting dari Pidato Prabowo dari Panggung Hari Buruh 2026 appeared first on seketika.com.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan pajak baru dalam waktu dekat.

Pernyataan ini muncul untuk merespons berbagai isu yang beredar, termasuk pajak jalan tol dan pajak bagi kelompok kaya.

Ia menekankan bahwa kebijakan pajak baru baru akan dipertimbangkan jika kondisi ekonomi nasional sudah lebih stabil.

Keputusan ini memberi kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Tidak adanya tambahan beban pajak diharapkan membantu menjaga daya beli dan mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu, klarifikasi ini meredam kekhawatiran publik terhadap isu pajak baru yang sempat memicu kebingungan.

Isu pajak jalan tol mencuat setelah muncul dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, terdapat rencana pengenaan PPN atas jasa jalan tol yang ditargetkan berlaku pada 2028.

The post Pajak Baru Indonesia: Ini Penjelasan Menkeu Soal Isu Pajak Tol appeared first on seketika.com.

Muhammadiyah merupakan mitra strategis dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, serta ekonomi keumatan.

Hal itu dikatakan Andra Soni saat menghadiri acara Silaturahmi Idul Fitri di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, Jl. Ki Ajurum No. 2 Cipocok, Kota Serang, Minggu (19/4/2026).

Turut hadir Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Haji Muhajir Efendi dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Menurut Andra Soni, penguatan pendidikan dan perlindungan anak-anak serta remaja merupakan salah satu isu strategis pemerintah. Terutama dalam mencegah dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

“Kebijakan ini akan benar-benar diterapkan dan dirasakan di lapangan,” katanya.

Menurut Andra Soni, saat ini ada perubahan besar dalam pergaulan anak-anak dan remaja yang semakin banyak hidup di dunia virtual, namun semakin sedikit berinteraksi di dunia nyata.

The post Gubernur Banten Ajak Muhammadiyah Awasi Gadget Anak, Ini Dampaknya Jika Diabaikan appeared first on seketika.com.

Dalam taklimatnya, Kepala Negara mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga dan mengendalikan arah pembangunan nasional, khususnya di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Di tahun pertama kita tidak dapat dipungkiri, kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata, prestasi yang nyata. Di tengah prestasi yang nyata ini kita menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan penuh konflik, peperangan di mana-mana yang telah mengakibatkan goncangan-goncangan stabilitas dunia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah mampu menavigasi berbagai tantangan global sekaligus menjaga stabilitas nasional.

Dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil menunjukkan kinerja baik dalam melaksanakan program dan kebijakan untuk kepentingan bangsa.

“Alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan bangsa. Kita mampu melewati berbagai risiko, dan telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, handal, serta mampu melaksanakan tugas bernegara dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyoroti bahwa meskipun dunia tengah menghadapi krisis, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga energi, kondisi Indonesia relatif tetap stabil dan berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

The post Di Tengah Dunia Bergejolak, Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Tetap Solid appeared first on seketika.com.

Kebijakan WFH yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari transformasi budaya kerja pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi digital.

“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” tegasnya dalam Apel Pagi di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (06/04/2026).

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menekan mobilitas dan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional, serta pengalihan anggaran ke program prioritas nasional.

Sebagai kementerian yang memimpin transformasi digital nasional, Kemkomdigi diminta menjadi contoh dalam menjalankan pola kerja fleksibel berbasis teknologi.

“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujar Meutya Hafid.

The post WFH Setiap Jumat Resmi Berlaku! Menteri Meutya Hafid Tegas: Layanan Publik Tak Boleh Melambat appeared first on seketika.com.

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (31/03/2026) dalam video konferensi yang dihadiri, antara lain, oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam video konferensi, Selasa (31/03/2026) malam.

Menko Perekonomian menekankan, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa yang adaptif, resiliens, dan tangguh serta mampu menjadikan momentum ini untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien.

“Kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh, stok BBM [bahan bakar minyak] nasional dalam kondisi aman, dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujarnya.

Kebijakan transformasi budaya kerja ini, pertama mencakup penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah.

The post WFH Setiap Jumat Mulai 1 April! Pemerintah Target Hemat Rp59 Triliun appeared first on seketika.com.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Meutya, pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak.

Risiko tersebut mencakup kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menyasar pengguna usia muda.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” katanya.

Ia menambahkan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) juga memperbesar tantangan di ruang digital karena memungkinkan manipulasi konten yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

The post Pemerintah Menunda Akses Media Sosial Bagi Anak Di bawah 16 Tahun appeared first on seketika.com.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), seperti diungkap pemandu acara Frisca Clarissa, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terbaik dalam program pengentasan kemiskinan.

Pelaksanaan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Program Sekolah Gratis sebagai bagian program pengentasan kemiskinan.

Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.

Dirinya juga memaparkan pengalaman pribadi bagaimana pemberdayaan melalui pendidikan berdampak pada pemberdayaan terhadap yang lain.

“Apa yang kami lakukan adalah arahan dari pemerintah. Salah satunya melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan kemiskinan Ekstrem, merupakan prinsip yang harus kita kerjakan bersama,” tegasnya.

Menurut Andra Soni sebelumnya perhatian terhadap desa kurang, akses terhambat. Sehingga terjadi perlambatan pada berbagai bidang termasuk ekonomi dan pendidikan.

“Sehingga Pemprov Banten juga bertanggung jawab dalam pembangunan jalan desa. Membantu infrastruktur kehidupan desa,” tambah Andra Soni.

The post Diakui Kemendagri, Program Andra Soni Jadi Contoh Nasional: Jalan Desa dan Sekolah Gratis Jadi Senjata Baru Lawan Kemiskinan appeared first on seketika.com.

Selama periode tersebut, tercatat ada 71,1 juta pelanggan yang menerima manfaat dari diskon listrik 50 persen pada Januari, dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.

Realisasi anggaran sementara untuk kebijakan ini mencapai Rp13,6 triliun. Bantuan ini khusus ditujukan untuk rumah tangga yang rentan terhadap tekanan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa kebijakan ini juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas harga, khususnya pada kelompok barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah.

“Kebijakan ini berperan dalam menurunkan inflasi administered price (inflasi terhadap barang-barang yang harganya diatur oleh Pemerintah), sehingga inflasi Indonesia dapat terkendali pada angka yang rendah,” ungkap Menkeu pada Senin (24/3).

The post Diskon Listrik 50% untuk Rumah Tangga, Dukung Daya Beli Masyarakat 2025 appeared first on seketika.com.