Larangan truk ODOL di Jawa Barat akan mulai diberlakukan efektif pada 2 Januari 2026. Artinya, seluruh kendaraan pengangkut barang yang memiliki dimensi dan muatan melebihi batas ketentuan tidak lagi diperbolehkan beroperasi di wilayah provinsi tersebut.

Kebijakan ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM dalam pertemuan dengan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, Perum Jasa Tirta II (PJT II), dan AQUA Group, di Bandung.

Dalam rapat koordinasi tersebut, turut hadir pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan dan industri.

Pemerintah Kabupaten Subang, PJT II, dan pihak industri seperti AQUA Group menyatakan dukungannya terhadap kebijakan larangan ODOL di Jawa Barat, meskipun membutuhkan masa transisi untuk menyesuaikan armada distribusi.

Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, keberadaan truk ODOL telah menimbulkan kerusakan parah pada infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di berbagai wilayah Jawa Barat.

The post Mulai Januari 2026, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Truk ODOL di Jawa Barat appeared first on seketika.com.

Syafiuddin menjelaskan bahwa besaran potongan aplikasi untuk mitra pengemudi sudah diatur dengan jelas dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022.

Keputusan ini mengatur pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi.

Dalam diktum kedelapan Kepmenhub tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan aplikasi hanya boleh mengenakan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi dengan maksimum 15%.

Selain itu, perusahaan aplikasi juga dapat memberlakukan biaya penunjang berupa dukungan kesejahteraan mitra pengemudi dengan maksimal 5%.

The post Syafiuddin Asmoro Tolak Potongan Aplikasi 30% untuk Driver Ojol, Sebut Bertentangan dengan Regulasi appeared first on seketika.com.

Penyesuaian ini bertujuan memberikan kenyamanan dan fleksibilitas lebih bagi pengguna jasa ferry yang melakukan perjalanan.

Sekretaris Perusahaan ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis dan mengutamakan kenyamanan pengguna.

“Kami memahami pentingnya fleksibilitas bagi pengguna jasa dalam merencanakan perjalanan. Oleh karena itu, mekanisme potongan biaya kini lebih sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih efisien dan ramah pengguna,” ungkap Shelvy pada Rabu (25/12/2024).

Dalam kebijakan terbaru, penalti untuk refund tiket yang sebelumnya dikenakan dua kali potongan sebesar 25 persen untuk biaya administrasi dan 50 persen dari harga tiket sekarang disederhanakan menjadi satu kali potongan sebesar 25 persen dari harga tiket.

Begitu pula dengan penalti untuk reschedule tiket, yang sebelumnya dikenakan dua kali potongan sebesar 25 persen untuk biaya administrasi dan 25 persen dari harga tiket kini hanya dikenakan satu kali potongan sebesar 10 persen dari harga tiket.

The post ASDP Terapkan Kebijakan Baru Penalty Refund dan Reschedule di Ferizy appeared first on seketika.com.

Dalam keterangan tertulisnya kepada pada Minggu, 1 September 2024, Toriq menjelaskan bahwa penggunaan NIK dalam subsidi KRL berpotensi menambah kerumitan dalam implementasi.

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyoroti risiko terkait privasi dan keamanan data. Ia mengkhawatirkan bahwa penggunaan data NIK yang sensitif dapat disalahgunakan atau mengalami kebocoran, sehingga merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, Toriq menilai bahwa skema subsidi berbasis NIK mungkin tidak fleksibel dalam menangkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

“Perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa membuat subsidi menjadi tidak merata dan memperlebar ketimpangan sosial di Jabodetabek,” tambahnya.

Sebagai solusi, Toriq mengusulkan beberapa langkah yang dianggap lebih efektif.

The post Toriq Hidayat Kritik Skema Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK appeared first on seketika.com.