“Penting bagi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk konsisten memberikan penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat, keluarga, sekolah, dan anak didik, agar mereka dapat menghindari kasus kekerasan seksual.”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, menyoroti kasus kekerasan seksual yang viral terhadap seorang siswi SMP berinisial N di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Siswi tersebut disekap dan diperkosa oleh sepuluh orang pria, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubug.

Menurut informasi terbaru dari Polda Lampung, tujuh dari sepuluh pelaku kekerasan seksual tersebut telah ditangkap, sementara tiga lainnya masih buron.

“Berdasarkan informasi dari Polda dan Kejaksaan Tinggi Lampung, tujuh pelaku sudah ditangkap, tinggal tiga lagi. Kami sebagai perempuan, ibu, dan masyarakat merasa geram, marah, dan terluka dengan kasus semacam ini,” jelas Adde saat melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Bandar Lampung, Lampung, pada Selasa (30/4/2024).

Tak hanya pemerkosaan, tetapi juga kasus hubungan seksual sedarah yang cukup tinggi di Lampung menjadi sorotan Adde. Kasus semacam itu tidak boleh didiamkan atas nama kemanusiaan.”

“Karena itu, saya mendorong pihak kejaksaan dan kepolisian untuk menangkap para pelaku kejahatan seksual tersebut. Setelah tertangkap, mereka harus dituntut semaksimal mungkin. Ini tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga agar masyarakat dapat mencegah kejadian serupa di masa depan,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

The post Adde Rosi Khoerunnisa Soroti Kekerasan Seksual di Lampung appeared first on seketika.com.

“Tidak hanya berkolaborasi dengan pihak eksternal, Menteri AHY juga berkomitmen menegakkan keadilan dari internal Kementerian ATR/BPN. “

Seketika.com, Surabaya – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bersama Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim), mengungkapkan hasil Target Operasi (TO) Tindak Pidana Pertanahan di wilayah Jatim dalam sebuah konferensi pers di Kantor Polda Jatim pada Sabtu (16/03/2024).

Setidaknya, empat kasus telah ditetapkan sebagai target operasi, sementara tiga target operasi tambahan menjadi prioritas penyelesaian di tahun 2024.

Tindak pidana pertanahan yang umumnya disebabkan oleh mafia tanah, menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), harus segera diberantas. Ia menyatakan bahwa mafia tanah tidak hanya merugikan rakyat tetapi juga negara.

“Mafia tanah telah menyengsarakan masyarakat. Korbannya terancam kehilangan hak atas tanahnya dan juga bangunan yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu-satunya dan ini jelas-jelas perilaku yang tidak adil. Mafia tanah juga merugikan negara dan menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga menghambat investasi,” ujar Menteri AHY.

Sejak 2018, upaya pemberantasan Mafia tanah dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI.

Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah yang bertugas mengungkap Tindak pidana pertanahan oleh Mafia tanah.

The post Kolaborasi ATR/BPN, Polda, dan Kejaksaan Tinggi Ungkap Hasil Target Operasi Tindak Pidana Mafia Tanah di Jawa Timur appeared first on seketika.com.