“Uangnya ada, sudah teralokasikan, tetapi kan ada edaran Menteri PAN-RB yang menyatakan kita tidak boleh membayarkan gaji pegawai honorer. Nanti kalau dibayarkan ada penyimpangan keuangan,” ujarnya di Bale Pakuan Rabu (22/4/2026).

KDM, sapaan akrab gubernur, menegaskan jika tenaga guru honorer, termasuk pegawai yang bekerja di bagian administrasi dan tata usaha serta tenaga kebersihan, masih sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, KDM akan menemui Menteri PAN-RB untuk mencari solusi pembayaran gaji honorer di lingkungan sekolah.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, sebanyak 3.823 tenaga honorer guru dan administratif di Jawa Barat belum menerima gaji Maret dan April 2026 karena pembayarannya terbentur aturan Kementerian PAN-RB.

Pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi mempekerjakan tenaga honorer setelah dilaksanakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

The post Gaji Honorer Mandek, Padahal Anggaran Ada, Dedi Mulyadi Bongkar Penyebabnya appeared first on seketika.com.

Pemerintah sebelumnya sempat menunda pengangkatan CASN hingga Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Namun, kini terdapat upaya percepatan untuk memastikan pengangkatan dapat dilakukan lebih cepat.

Sufmi Dasco menjelaskan, “Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK.”

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, bahwa DPR telah memberikan masukan kepada KemenPAN-RB dan BKN beberapa hari lalu. DPR mendesak agar pengangkatan CASN 2024 di tahun 2025 dapat terlaksana lebih cepat.

“Kami meminta pemerintah untuk melakukan simulasi-simulasi dalam rangka mempercepat pendataan dan merapikan pendataan, serta mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025,” tambahnya.

The post Pekan Depan, CPNS dan PPPK 2025: Pemerintah Umumkan Pengangkatan CASN 2024 appeared first on seketika.com.

“Jadi boleh TNI-Polri itu bisa masuk ke lingkungan ASN dengan batas-batas tertentu. Jadi yang berkaitan dengan tugas fungsi pokoknya di lembaganya masing-masing dan pada level tertentu. Jadi tidak semua,”

Seketika.com, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengomentari wacana KemenPAN-RB mengenai penempatan TNI/Polri di jabatan ASN, yang bukan hal baru. Ini sejalan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) KemenPAN-RB mengenai manajemen aparatur sipil negara (ASN/PNS) dan penempatan jabatan ASN yang dapat diisi oleh anggota TNI dan Polri, serta sebaliknya.

“Sebenarnya kalau dalam perubahan UU yang baru ini, UU Nomor 20 Tahun 2023 ini, terkait masalah TNI-Polri itu tidak ada bedanya dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah,” ujar Doli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (13/3/2024).

Doli menjelaskan bahwa ada pembatasan dalam penempatan anggota TNI dan Polri di jabatan ASN yang diatur dalam RPP tersebut.

Dia menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri hanya dapat menempati posisi eselon I dan di tingkat pemerintah pusat.

“Jadi boleh TNI-Polri itu bisa masuk ke lingkungan ASN dengan batas-batas tertentu. Jadi yang berkaitan dengan tugas fungsi pokoknya di lembaganya masing-masing dan pada level tertentu. Jadi tidak semua,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Doli juga menyebutkan bahwa beberapa kementerian membutuhkan kualifikasi anggota TNI dan Polri.

Dia memberi contoh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

The post Anggota TNI-Polri Dapat Isi Jabatan Dilingkungan ASN Dengan Batasan Tertentu appeared first on seketika.com.