Kementerian Sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial PKH dan BPNT.

Pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui Aplikasi Cek Bansos maupun melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Seluruh proses pengusulan tidak dipungut biaya.

Langkah ini dilakukan agar warga yang layak menerima bantuan namun belum masuk dalam basis data pemerintah tetap memiliki peluang mendapatkan bantuan sosial.

Program PKH dan BPNT menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan miskin.

Melalui mekanisme usulan mandiri, masyarakat dapat memperbarui data kesejahteraan mereka sehingga berpeluang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jika dinyatakan memenuhi syarat, nama pemohon dapat diusulkan sebagai penerima bantuan pada periode penyaluran berikutnya.

Cara Daftar Bansos Secara Online

Pendaftaran digital dilakukan melalui Aplikasi Cek Bansos yang tersedia untuk perangkat Android dan iPhone.

Tahapannya meliputi:

• Unduh aplikasi Cek Bansos resmi.
• Buat akun menggunakan NIK, nomor KK, alamat, dan nomor HP aktif.
• Unggah foto e-KTP serta swafoto memegang KTP.
• Lakukan verifikasi akun menggunakan kode OTP.
• Masuk ke menu “Daftar Usulan”.
• Pilih “Tambah Usulan”.
• Tentukan jenis bantuan yang diajukan.
• Lengkapi dokumen pendukung dan kirim usulan.

Cara Daftar Melalui Desa atau Kelurahan

Bagi warga yang memilih layanan tatap muka, pengajuan dapat dilakukan melalui kantor desa atau kelurahan.

Dokumen yang perlu dibawa antara lain Fotokopi e-KTP, Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT atau RW

Petugas akan melakukan verifikasi data sebelum meneruskan usulan ke Dinas Sosial tingkat kabupaten atau kota.

Tidak semua pengajuan otomatis diterima. Calon penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

• Warga Negara Indonesia
• Masuk kategori miskin atau rentan miskin
• Data kependudukan aktif dan sesuai Dukcapil
• Tidak sedang menerima bantuan sosial sejenis dari program lain

Setelah berkas masuk, proses verifikasi lapangan biasanya dilakukan dalam waktu sekitar satu hingga dua minggu.

Cara Cek Status Penerima Bansos

Masyarakat dapat memantau hasil usulan melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.

Langkah pengecekan melalui situs:

• Masukkan NIK sesuai KTP.
• Isi kode verifikasi.
• Klik tombol pencarian data.

Hasil pencarian akan menampilkan status kepesertaan bansos berdasarkan data yang tercatat di DTKS.

Apabila kuota penerima pada periode berjalan telah terpenuhi, nama pemohon tidak otomatis gugur. Data yang telah lolos proses verifikasi dapat masuk dalam daftar tunggu untuk penyaluran periode berikutnya.

Masyarakat juga diingatkan agar berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan kelulusan bansos dengan meminta imbalan uang. Seluruh proses pengajuan resmi dilakukan secara gratis.

The post Belum Pernah Dapat Bansos? Begini Cara Daftar PKH dan BPNT Resmi dari Aplikasi Cek Bansos Kemensos appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar pembangunan aplikasi, melainkan penguatan ekosistem layanan publik lintas instansi yang terhubung, aman, dan berbasis data.

Dalam ekosistem ini, Bappenas mengawal tata kelola data, Kemendagri memperkuat identitas kependudukan digital, Komdigi memfasilitasi pertukaran data melalui SPLP, BSSN menjaga keamanan, sementara para pemilik data sektoral menyediakan data pendukung untuk memperkuat verifikasi penerima manfaat, dengan koordinasi terpadu melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

“Target akhirnya sederhana tetapi sangat penting: masyarakat yang memang berhak tidak boleh terlewat, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak menerima bantuan,” ujar Mira dalam jumpa media di Kementerian Komdigi, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan data ganda, data tidak mutakhir, hingga proses verifikasi yang panjang.

Karena itu, Pemerintah memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis data melalui pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Dalam kerangka ini, Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Kemendagri digunakan untuk memperkuat akurasi dan verifikasi identitas penerima manfaat, sementara Komdigi menghadirkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) guna memfasilitasi interoperabilitas data antarinstansi.

Dirjen Mira menjelaskan, SPLP bekerja layaknya “jembatan digital” yang memungkinkan pertukaran data antarlembaga berjalan lebih optimal. “SPLP memungkinkan sistem antarinstansi terkait dapat saling berbagi-pakai data sesuai kebutuhan, kewenangan, serta standar keamanan yang berlaku. Namun perlu diketahui pula bahwa SPLP tidak mengambil alih data milik instansi lain dan tidak memindahkan pangkalan data. Data tetap berada di instansi pemiliknya.” jelasnya.

The post Digitalisasi Bansos Mulai Juni 2026, Pemerintah Perluas Uji Coba ke 42 Daerah appeared first on seketika.com.

Sosialisasi bertajuk “Tantangan dan Kebijakan PBI-JK: Upaya Pemberian Jaminan Kesehatan Tepat Sasaran” itu diikuti oleh kepala dinas sosial dan operator data dinsos se-Indonesia. Kegiatan tersebut membahas perkembangan data kepesertaan serta mekanisme pengajuan reaktivasi bagi warga yang dinonaktifkan.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, Joko Widiarto, menegaskan proses reaktivasi dilakukan secara selektif berbasis data terbaru.

“Proses reaktivasi kami lakukan secara selektif dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan. Tujuannya agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Joko Widiarto.

Kemensos mengonfirmasi, dari 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan pada Februari 2026, sejumlah 106.153 peserta telah direaktivasi secara otomatis dan 44.500 peserta melalui mekanisme reguler.

Dari jumlah tersebut, 42.367 kembali aktif sebagai PBI-JK, sementara 2.133 peserta beralih segmen menjadi peserta mandiri atau PBI daerah.

Joko menyatakan, dalam mekanisme usulan desa, dokumen wajib yang harus diunggah adalah surat keterangan berobat dari fasilitas kesehatan, sementara Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa bersifat opsional.

“Surat dari fasilitas kesehatan diperlukan untuk memastikan peserta memang membutuhkan layanan, termasuk untuk kondisi persalinan maupun kebutuhan medis lainnya,” ujarnya.

The post 7 Cara Cepat Reaktivasi PBI-JK dari Kemensos, Bisa Aktif Lagi dalam 1 Hari! appeared first on seketika.com.

Ia menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status kepesertaan sedang nonaktif. Pemutakhiran data mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026.

Menurut Andra Soni, pemutakhiran tersebut tidak memangkas kuota maupun anggaran jaminan kesehatan.

Melainkan menonaktifkan peserta yang tidak lagi masuk kategori desil kesejahteraan dan mengalihkan kepesertaan kepada kelompok yang dinilai lebih berhak.

“Pembaruan data PBI-JK bertujuan agar bantuan iuran tepat sasaran sesuai desil kesejahteraan. Tidak ada pengurangan jaminan kesehatan. Yang ada penonaktifan berbasis data dan pengalihan segmen peserta,” kata Andra Soni, Selasa, (10/2/2026).

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan mekanisme perlindungan agar perubahan status kepesertaan tidak menghambat layanan medis.

Khususnya bagi pasien dengan penyakit berat yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.

Peserta PBI-JK nonaktif yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit milik provinsi dapat diaktifkan kembali melalui Dinas Kesehatan Provinsi lewat pihak rumah sakit sesuai ketentuan.

The post 480 Ribu Peserta PBI-JK Dinonaktifkan di Banten! Gubernur Andra Soni Tegas: Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Kronis appeared first on seketika.com.

Menanggapi polemik tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa penetapan maupun penonaktifan peserta PBI JK bukan kewenangan BPJS Kesehatan, melainkan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Perlu dipahami bahwa peserta PBI JK ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Penyesuaian ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026,” ujar Ghufron dalam keterangannya yang dikutip InfoPublik, Jumat (6/2/2026).

Ghufron menjelaskan, pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan iuran JKN benar-benar tepat sasaran, yakni diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Dinamika kondisi sosial dan ekonomi di lapangan membuat proses pemutakhiran data menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.

“Peserta yang dinonaktifkan akan digantikan dengan peserta baru, sehingga jumlah total peserta PBI JK secara nasional tetap sama,” jelasnya.

Meski status kepesertaan dinonaktifkan, Ghufron meminta masyarakat tidak panik. Pasalnya, terdapat mekanisme pengaktifan kembali bagi peserta yang masih memenuhi syarat.

The post Status JKN PBI Tiba-Tiba Nonaktif, Ini Penjelasan Resmi BPJS Kesehatan dan Cara Mengaktifkannya Kembali appeared first on seketika.com.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan hal tersebut usai meninjau langsung kondisi para korban di RS Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Sabtu (8/11/2025).

Dalam kunjungan itu, Mensos didampingi Direktur Medis RS Yarsi, dr. Muhammadi, untuk memastikan pelayanan medis dan dukungan psikososial bagi para korban berjalan maksimal.

“Pendampingan ini tidak hanya untuk korban yang dirawat, tetapi juga bagi keluarga mereka agar pemulihan fisik dan psikologis berjalan seimbang. Baik dalam bentuk trauma healing maupun rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Untuk berapa lama, tergantung hasil asesmen, bisa sebulan atau dua bulan. Kami akan dampingi terus,” ujar Saifullah Yusuf.

Dari total 15 korban ledakan Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading yang dirawat di RS Yarsi, satu pasien masih berada di ruang ICU, sementara lainnya menunjukkan perkembangan positif dan telah berstatus rawat jalan.

Selain di RS Yarsi, sejumlah korban juga dirawat di RS Islam Jakarta yang bersebelahan dengan lokasi tersebut.

The post Ledakan di Masjid SMAN 72, Kemensos Turun Tangan, Korban Dapat Trauma Healing appeared first on seketika.com.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, total terdapat lebih dari 100 ribu penerima bansos yang teridentifikasi sebagai penerima bansos anomali.

“Dari jumlah tersebut, 55 ribu orang sudah tidak lagi menerima bansos. Saat ini kami sedang memproses sekitar 44 ribu penerima lainnya untuk dihentikan bantuannya,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (12/8/2025).

Selain ASN dan pegawai BUMN, data juga menunjukkan sejumlah profesi lain seperti anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, hingga pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut tercatat sebagai penerima bansos yang tidak layak.

Menurut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 27.932 pegawai BUMN terindikasi menerima bansos, padahal seharusnya tidak masuk dalam kriteria penerima.

Untuk mencegah kasus serupa, Kemensos menggencarkan pemutakhiran data bansos secara rutin setiap tiga bulan.

The post 55 Ribu Penerima Anomali Termasuk ASN & Pegawai BUMN Dicoret dari Bansos! appeared first on seketika.com.

Berikut jadwal pencairan bansos PKH dan BPNT untuk tahun 2025:

• Tahap 1: bulan Januari – Maret 2025 (proses sudah selesai)
• Tahap 2: bulan April – Juni 2025 (proses berlangsung, pencairan dilakukan bulan Mei-Juni)
• Tahap 3: bulan Juli – September 2025
• Tahap 4: bulan Oktober – Desember 2025

Cara cek bansos online 2025 yang super gampang:

1. Buka situs resmi cek bansos Kemensos
   Pertama, buka browser di HP kamu (bisa juga lewat laptop), lalu kunjungi website resmi dari Kementerian Sosial: https://cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data lokasi sesuai KTP
   Setelah masuk ke halaman utama, kamu akan diminta mengisi lokasi tempat tinggal.
   Isi lengkap mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pastikan semua sesuai dengan alamat di KTP kamu ya!

• Ketik nama sesuai KTP
• Langkah selanjutnya, ketik nama lengkap kamu sesuai KTP. Hindari typo atau kesalahan huruf, karena bisa bikin datamu enggak ketemu di sistem.
• Masukkan kode Captcha
• Sebelum klik “Cari Data”, kamu harus isi kode captcha yang muncul di layar. Ini buat mastiin kalau kamu bukan robot. Tulis 4 hurufnya dengan benar, terus klik tombol Cari Data.

Kalau kamu terdaftar sebagai penerima bansos, sistem bakal langsung nampilin info lengkap seperti Nama lengkap, Usia dan Jenis bantuan sosial yang diterima

Tapi kalau datamu enggak ketemu, akan muncul tulisan: “Tidak Terdapat Peserta/PM”. Artinya, kamu belum terdaftar sebagai penerima manfaat.

(kemensos)

The post Cek Bansos 2025 Lewat HP Sekarang, Cuma Butuh NIK appeared first on seketika.com.

Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) berperan aktif dalam penanggulangan bencana banjir dengan menyediakan berbagai bantuan logistik dan shelter bagi warga yang terdampak.

Bantuan logistik untuk pengungsi mencakup kasur, bantal, obat-obatan, pakaian, makanan siap saji, dan tenda. Selain itu, Kemensos juga mendirikan dapur umum di Kecamatan Jatiasih untuk mendukung kebutuhan pangan pengungsi.

Kemensos juga menyiapkan layanan khusus, termasuk dukungan psikososial dan bantuan bagi anak-anak, serta prioritas bagi ibu hamil dan balita.

Hingga saat ini, Kemensos telah menyalurkan bantuan dengan total nilai Rp561 juta untuk mendukung pengungsi di Kota Bekasi dan sekitarnya.

The post Gerak Cepat Kemensos dan BNPB Tanggapi Banjir Bekasi appeared first on seketika.com.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa kemitraan antara Kemensos, Kemendikbud, dan BPS ini juga merupakan bagian dari pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN).

“”Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid,” ujar Gus Ipul dalam rapat terkait DTSEN bersama BPS di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa proses pemadanan data guru memerlukan komunikasi yang intens antara Kementerian Dikdasmen, Kementerian Agama (Kemenag), dan BPS.

Pemadanan ini melibatkan pencocokan data guru berdasarkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status sertifikasi, serta status pegawai.

The post Kemensos Kolaborasi dengan Kemendikbud & BPS untuk Salurkan Bansos Guru Non-ASN appeared first on seketika.com.