Dalam keterangannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara itu, BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah diberikan dengan harga Rp6.800 per liter.

Oleh karena itu, Presiden memberikan arahan agar pengusaha nelayan dengan kapal 30–200 GT turut mendapatkan harga kekhususan.

“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ungkapnya.

Menko Airlangga menambahkan bahwa harga BBM non-subsidi berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri dapat dipatok pada angka Rp18.600 per liter.

Dengan demikian, selisih dukungan sebesar sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” jelas Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, penggunaan dana BPDP dimungkinkan karena saat ini lembaga tersebut memiliki kecukupan dana untuk membiayai dukungan tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan ini akan diberikan dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan.

Menurutnya, harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.

“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menerbitkan surat keputusan. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan dukungan harga tersebut menggunakan dana non-APBN.

“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran. Penentuan titik-titik penyaluran akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” tegas Menteri Bahlil.

(BPMI Setpres)

The post Harga Khusus BBM Nelayan, Prabowo Beri Kebijakan untuk Kapal 30–200 GT appeared first on seketika.com.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan peralihan dari LPG ke CNG tidak akan merepotkan masyarakat. Pengguna cukup mengganti sumber gas tanpa perlu memodifikasi kompor dapur.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut teknologi tabung CNG terbaru sudah dirancang dengan sistem yang langsung terhubung ke kompor rumah tangga.

Menurutnya, mekanisme tersebut membuat proses perpindahan energi menjadi jauh lebih sederhana karena bersifat plug and play.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan impor LPG. Selama ini, kebutuhan LPG nasional masih banyak dipenuhi dari luar negeri.

Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar sehingga dinilai lebih efisien jika dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik.

Pemerintah juga menilai penggunaan CNG mampu menghasilkan pembakaran lebih baik. Api yang muncul disebut lebih biru, yang menjadi indikator proses pembakaran lebih optimal dan efisien.

The post Kompor LPG ke CNG Jadi Solusi Baru, Api Disebut Lebih Biru appeared first on seketika.com.

Saat ini terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat.

Dua perusahaan memiliki izin dari Pemerintah Pusat, sementara tiga lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat).

1. PT Gag Nikel

Pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII dengan luas wilayah 13.136 hektar di Pulau Gag ini telah memasuki tahap Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017 yang berlaku hingga 30 November 2047.

Perusahaan ini telah memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pada tahun 2014, lalu Adendum AMDAL di tahun 2022, dan Adendum AMDAL Tipe A yang diterbitkan tahun lalu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

The post 5 Tambang Resmi Yang Beroperasi di Raja Ampat appeared first on seketika.com.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan bahwa tarif tenaga listrik Triwulan II 2025 tetap, sama seperti pada Triwulan I 2025,” tegas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis (27/3).

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik dari PT PLN (Persero).

Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan perubahan parameter ekonomi makro, seperti:

• Nilai tukar rupiah (kurs)
• Indonesian Crude Price (ICP)
• Inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

The post Tarif Listrik Triwulan II 2025 Tetap, Daya Beli Aman! appeared first on seketika.com.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta bertujuan untuk menyampaikan aspirasi rakyat.

“Semalam kami meminta waktu untuk berkomunikasi sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan menyampaikan keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG,” ujar Dasco.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo langsung turun tangan dengan memerintahkan Kementerian ESDM untuk segera mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang sebelumnya tidak dapat beroperasi.

Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan LPG yang sempat terjadi akibat kebijakan penertiban yang berdampak pada distribusi.

The post Presiden Prabowo Perintahkan Kementerian ESDM Aktifkan Pengecer LPG Kembali appeared first on seketika.com.

Dalam pertemuan tersebut, JK menekankan perlunya perbaikan distribusi agar LPG 3 kg sampai tepat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang wajar.

Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Jusuf Kalla berbagi pengalaman terkait pengelolaan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah sejak pertama kali diluncurkan saat JK menjabat sebagai Wakil Presiden.

Program ini melibatkan dana subsidi yang sangat besar, mencapai Rp87 triliun, dengan tujuan agar harga LPG 3 kg bersubsidi dapat terjangkau oleh masyarakat Indonesia.

“Pak JK menekankan bahwa distribusi LPG 3 kg bersubsidi yang efisien sangat penting, mengingat besarnya dana subsidi yang diberikan. Masyarakat harus mendapatkan harga gas yang sebaik mungkin,” kata Bahlil dalam keterangan resmi setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

The post LPG 3Kg Bersubsidi: Bahlil Lahadalia Menerima Wejangan Dari Jusuf Kalla appeared first on seketika.com.

“Langkah ini positif untuk mengurangi emisi karbon, tetapi pemerintah harus memastikan kesiapan distribusi dan teknologi kendaraan yang kompatibel dengan biodiesel B40,” ujar Jalal Abdul Nasir dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Politisi Fraksi PKS ini memaparkan bahwa banyak kendaraan di Indonesia belum dirancang untuk menggunakan bahan bakar dengan kandungan nabati tinggi seperti B40.

Oleh karena itu, ia mengimbau Kementerian ESDM untuk memprioritaskan uji coba menyeluruh sebelum kebijakan ini diterapkan secara masif.

“Kendaraan yang tidak kompatibel dengan biodiesel B40 berisiko mengalami kerusakan mesin. Pemerintah harus mengantisipasi hal ini dengan uji coba yang mendalam,” tambah Jalal Abdul Nasir.

Jalal yang merupakan Anggota Legeslatif asal Dapil Jabar VII juga menekankan risiko ekspansi kebun sawit yang dapat merusak hutan.

The post Jalal Abdul Nasir Soroti Kesiapan Infrastruktur & Dampak Sosial Penerapan Biodiesel B40 appeared first on seketika.com.

“Pelaksanaan rencana aksi ini merupakan langkah awal dalam mengurangi emisi karbon, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan Kota Tangerang Selatan”

Seketika.com, Tangerang Selatan – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Global Buildings Performance Network (GBPN) telah meluncurkan sebuah rencana aksi untuk mencapai bangunan nol emisi karbon di wilayah Tangerang Selatan. Fokus utama dari inisiatif ini adalah penerapan strategi konservasi energi dalam sektor bangunan.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan penurunan emisi karbon dan konservasi energi.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sangatlah krusial dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan kunci dibutuhkan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi antar pemerintah daerah, asosiasi, pengembang, pemilik bangunan dan para ahli yang dimulai pada program ini akan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan rencana aksi ke depannya. Terutama mendorong dukungan yang lebih luas dari masyarakat kota,” ujarnya.

Benyamin menegaskan bahwa pelaksanaan rencana aksi ini merupakan langkah awal dalam mengurangi emisi karbon, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan Kota Tangerang Selatan.

Selain berupaya meningkatkan efisiensi energi di gedung-gedung, Pemerintah Kota juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dekarbonisasi.

The post Rencana Aksi Bangunan Nol Emisi di Tangerang Selatan, Kolaborasi ESDM dan GBPN appeared first on seketika.com.

“Tentunya kita upayakan agar tepat sasaran penggunaannya dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat, sehingga akan berimbas pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,”

Seketika.com, Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang secara resmi menerima penyerahan aset Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Hibah BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) dan Badan Geologi Kementerian ESDM, oleh Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, bersama 32 perwakilan kepala daerah dari kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam kesempatannya, Sekda, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian ESDM atas pemberian hibah BMN tersebut, yang tentunya akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kota Tangerang.

“Tentunya kita upayakan agar tepat sasaran penggunaannya dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat, sehingga akan berimbas pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Herman, dalam sambutannya di acara yang bertempat di Atria Hotel Gading Serpong, Rabu, (08/11).

Lebih lanjut, Herman, juga berharap agar kerja sama dan sinergitas dapat terus terjalin dengan baik dan berkelanjutan.

The post Pemkot Tangerang Terima Hibah dari Kementerian ESDM appeared first on seketika.com.