Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai pelaksanaan APBN 2025 telah berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pasalnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara pada tahun-tahun mendatang.

“Realisasi tahun anggaran 2025 sudah berjalan dengan bagus. Untuk itu saya katakan bahwa kami di DPR memberi apresiasi kepada pemerintah, bahwa apa yang telah digariskan di dalam program prioritas Pak Presiden itu sudah berjalan dengan bagus,” ujar Muhidin usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/7/2026).

Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah meningkatkan pendapatan negara agar mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan belanja negara tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Tentunya ke depan ini tentu kita harus bagaimana meningkatkan pendapatan lagi, sehingga kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang telah kita sepakati, sehingga nanti betul-betul perjalanan daripada anggaran itu tetap berjalan dengan baik, secara efisien, efektif, dan mencapai sasaran,” lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dirinya pun menilai pengelolaan APBN 2025 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, menurut pandangannya, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan, namun secara umum pelaksanaannya menunjukkan hasil yang baik, termasuk dengan capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa APBN 2025 tetap berperan sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,11 persen, didukung konsumsi rumah tangga, investasi yang meningkat, serta inflasi yang tetap terkendali di level 2,92 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pun, pemerintah juga menyampaikan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif didukung berbagai paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun untuk menjaga konsumsi, memperkuat UMKM, sektor padat karya, perumahan, hingga mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, realisasi defisit APBN 2025 tetap berada pada batas aman sebesar 2,81 persen terhadap PDB.

Disampaikan juga bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menanggapi efektivitas pelaksanaan APBN, Muhidin menilai target-target pemerintah secara umum telah tercapai.

Ke depan, ia berharap optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem Coretax dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus mendukung penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Ke depan kita meminta supaya pajak itu lebih ditingkatkan cara pengisiannya, karena sekarang kan pakai Cortax ya, dengan Cortax ini betul-betul bisa terlayani wajib pajak dengan baik. Sehingga apa yang mereka harapkan dan penggunaannya nanti betul-betul bisa tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu tepat sasaran kepada orang-orang yang memang punya hak untuk menerima subsidi-subsidi itu,” tandasnya.

Sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan fiskal, ia juga menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2026. Pasalnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian di tengah dinamika perekonomian.

The post APBN 2025 Dipuji DPR, Pemerintah Diminta Tingkatkan Penerimaan Negara demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi appeared first on seketika.com.

Rieke membeberkan bahwa Komnas HAM sebenarnya memikul tanggung jawab besar yang diperintahkan oleh sedikitnya lima undang-undang berbeda. Tugas itu mulai dari penyelidikan pelanggaran HAM berat, penghapusan diskriminasi ras, penanganan konflik sosial, hingga pengawasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Artinya, terdapat sedikitnya 5 Undang-Undang yang secara langsung memberikan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada Komnas HAM. Namun, dalam RKA tahun 2027, Komnas HAM hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp94,24 miliar,” ujar Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/06/2026).

Lebih lanjut, Rieke menyayangkan cara pembagian anggaran tersebut. Dari total dana yang ada, lebih dari separuhnya habis untuk membayar gaji pegawai dan membiayai operasional kantor. Akibatnya, fungsi utama Komnas HAM untuk membela hak rakyat justru kekurangan dana.

“Sekitar 75,9 persen anggaran terserap untuk kebutuhan administratif. Sementara, fungsi substantif utama Komnas HAM hanya memperoleh Rp5,66 milar atau hanya dialokasikan sebesar 6,01 persen dari total pagu anggaran. Padahal fungsi pengkaji, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, dan penyelidikan merupakan jantung pelaksanaan mandat negara di bidang HAM,” jelas Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut Rieke, situasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi saat ini Indonesia sedang memegang posisi terhormat di tingkat internasional sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Council). Komitmen global itu harus dibuktikan dengan dukungan dana yang nyata di dalam negeri.

“Kami berpandangan, kepemimpinan global tersebut harus tercermin dalam komitmen nasional melalui perencanaan pembangunan dan politik anggaran yang memadai di bidang HAM. HAM tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran. HAM adalah fondasi negara hukum, demokrasi, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Rieke menyampaikan rekomendasi agar Kementerian Keuangan meningkatkan anggaran operasional penanganan kasus secara bertahap dan mengintegrasikan sistem pengaduan HAM ke dalam sistem digital nasional.

“Politik anggaran negara harus mencerminkan keseriusan negara dalam melaksanakan mandat konstitusi dan lima undang-undang yang telah mempercayakan Komnas HAM sebagai salah satu garda terdepan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia,” pungkas Rieke.

The post Anggaran Komnas HAM Dikritik DPR, 75,9 Persen Habis untuk Administrasi appeared first on seketika.com.

Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong DJP untuk meningkatkan edukasi kepada wajib pajak, khususnya terkait penggunaan layanan Coretax.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kemenkeu atas kebijakan perpanjangan ini. Tentu, ini langkah yang responsif di tengah berbagai penyesuaian sistem yang sedang berlangsung. Apalagi, jika kita melihat data dari DJP, jumlah SPT yang sudah masuk baru berada di kisaran 60 persen. Artinya, masih ada sisa target yang perlu dikejar,” ungkap Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan RI pada Senin (6/4/2026).

Puteri menambahkan bahwa selama masa transisi ini, masih ada wajib pajak yang mengalami kebingungan dalam menggunakan Coretax, terutama karena adanya penyesuaian fitur dari sistem sebelumnya.

“Misalnya, dalam hal-hal teknis yang sering membingungkan, ketika statusnya kurang bayar, atau justru lebih bayar, apa yang jadi penyebabnya? Lalu, bagaimana jika ingin membuatnya menjadi nihil? Ini hal-hal yang di lapangan seringkali belum dipahami dengan baik,” urai Puteri.

Lebih lanjut, Puteri menilai momentum perpanjangan ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem Coretax, sehingga proses pelaporan dapat berjalan lebih mudah, lancar, dan efisien.

“Jangan sampai, karena minimnya panduan yang jelas, wajib pajak justru mencari jawaban dari sumber-sumber yang belum tentu valid. Apalagi sekarang banyak sekali konten di media sosial yang terlihat meyakinkan, tetapi tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, akhir-akhir ini juga mulai muncul di media sosial soal Jasa Joki untuk lapor SPT,” ucap Puteri.

The post Deadline SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026, DPR Soroti Kebingungan Wajib Pajak Pakai Coretax appeared first on seketika.com.

Seluruh langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Demikian disampaikan Direktur Utama LPDP, Sudarto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (26/2/2026) mengatakan sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2013, LPDP telah memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas talenta Indonesia.

“Hingga 2026, program beasiswa LPDP telah mendukung 58.444 penerima beasiswa gelar, serta 583.171 peserta program kolaborasi dengan Kemendikbudristek dan 42.160 penerima beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Agama,” kata Sudarto.

Dalam bidang penelitian, lanjutnya, LPDP telah mendanai 3.861 proyek riset melalui Dana Abadi Penelitian, yang berperan penting dalam memperkuat kapasitas riset nasional.

LPDP juga memberikan pendanaan kepada 23 perguruan tinggi untuk mendorong peningkatan kapasitas menuju world class universities, serta menyalurkan dukungan kepada 3.554 penerima manfaat Dana Abadi Kebudayaan untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian warisan budaya.

Penajaman fokus beasiswa ke bidang-bidang STEM dan industri strategis dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi erat dengan Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, Kementerian Agama, dan BRIN, dengan sasaran akhir membangun satu talent pool nasional yang terintegrasi menghubungkan lulusan, riset, dan kebutuhan industri secara berkelanjutan.

The post Viral ‘Cukup Aku WNI’, LPDP Rombak Total Skema Beasiswa: 58 Ribu Lebih Talenta Dibiayai, Kini Fokus STEM & Industri Strategis Menuju Indonesia Emas 2045 appeared first on seketika.com.

“Ini langkah berani dan perlu diapresiasi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Uang pajak harus benar-benar dari rakyat, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya oknum penjahat,” ujar Tommy Kurniawan, yang akrab disapa Tomkur, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa penegakan hukum di DJP seperti ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan, yang selama ini menjadi ujung tombak penerimaan negara.

Tommy juga mendorong agar pengelolaan pajak di Indonesia dilakukan secara lebih transparan dan efisien, mengingat potensi penerimaan pajak nasional sangat besar setiap tahunnya.

“Kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dana pajak bisa menjadi motor utama kemajuan bangsa. Kita punya potensi luar biasa untuk membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.

The post Bersih-Bersih Pajak, 26 Pegawai DJP Dipecat, Tommy Kurniawan: Ini Langkah Berani appeared first on seketika.com.

“Kepemimpinan yang kuat di level menengah,  terutama pejabat eselon III, IV, dan fungsional, memiliki peran krusial dalam menentukan kemajuan Indonesia” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu juga menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran strategis sebagai penahan syok dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Oleh karena itu, setiap pejabat di Kemenkeu dituntut untuk responsif, lincah, dan akuntabel dalam pengambilan keputusan.

“Keputusan Anda harus selalu dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan akurat,” tegas Sri Mulyani.

The post Sri Mulyani Ingatkan Pejabat Baru: Jika Sistem Lemah, Keuangan Negara Bisa Lumpuh! appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan Puan dalam sesi wawancara doorstop bersama awak media usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menanggapi pertanyaan seputar penunjukan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai serta Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak, Puan Maharani menilai bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari dinamika internal pemerintahan dan kebutuhan strategis menjelang dimulainya pemerintahan baru.

“Ya, kan pasti sudah dibicarakan di eksekutif, di Pemerintah. Pasti ada kebutuhan penting oleh eksekutif penunjukan nama-nama tersebut untuk membantu pelaksanaan di Kemenkeu,” ujar Puan Maharani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melantik sejumlah pejabat eselon I di Kemenkeu dalam rangka penyegaran struktur organisasi untuk menyambut pemerintahan Prabowo 2024–2025.

The post Presiden Prabowo Tunjuk Dirjen Pajak & Bea Cukai Langsung, Puan Maharani Angkat Bicara appeared first on seketika.com.

Dalam arahannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memegang peran penting sebagai Nagara Dana Rakca, penjaga dan pengelola keuangan negara yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

“Tugas penting di pundak Saudara-Saudara sekalian adalah melayani bangsa, mengelola keuangan negara secara kredibel, andal dan tepercaya. Tugas ini tidak mudah, karena pada hari-hari ini dan ke depan, tantangan perekonomian di bidang keuangan negara akan terus dinamis, kompleks dan berat,” ujar Menkeu.

Menkeu Sri Mulyani juga menekankan pentingnya sinergi antarunit di Kemenkeu sebagai kunci keberhasilan.

Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai organisasi integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan merupakan jangkar utama dalam setiap pelaksanaan tugas.

The post Sri Mulyani Lantik 22 Pejabat Eselon I Kemenkeu, Struktur Baru Dibentuk! appeared first on seketika.com.

“Saya tegaskan, saya ada di sini. Berdiri, dan tidak mundur,” ujar Sri Mulyani dengan tegas.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dirinya bersama tim Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk menjaga keuangan negara dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara optimal.

“Keuangan negara adalah instrumen yang sangat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo,” katanya.

Selain itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tugas utama Kementerian Keuangan.

The post Sri Mulyani Tegaskan Tidak Mundur Komitmen Menjaga Keuangan Negara, IHSG Hari ini Kembali Hijau appeared first on seketika.com.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai langkah ini sebagai langkah strategis yang positif. Menurutnya, keputusan tersebut akan meningkatkan efisiensi koordinasi antara Presiden dan Menteri Keuangan dalam pengambilan kebijakan penting, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dengan perubahan ini, efisiensi akan meningkat. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan APBN, sehingga langkah Presiden ini sangat strategis dalam meningkatkan koordinasi dan efisiensi pemerintahan,” ungkap Misbakhun saat ditemui di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Misbakhun, yang merupakan politisi dari Fraksi Partai Golkar, menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo merupakan hak prerogatif presiden.

Misbakhun menambahkan bahwa semua ini sesuai dengan arahan Presiden.

Sebagai pemegang hak prioritatif dan pemimpin tertinggi, beliau memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pola hubungan antara Presiden dan para Menteri..

The post Kabinet Merah Putih: Kemenkeu Langsung di Bawah Presiden, Langkah Strategis Prabowo Subianto appeared first on seketika.com.