Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu gagasan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memuliakan masyarakat miskin dan memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kalangan kurang mampu, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kategori keluarga miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ini dirancang dengan sistem pendidikan berasrama dan gratis, khusus untuk anak-anak yang berasal dari keluarga di kategori Desa 1 dan 2 pada DTKS.

Menteri Sosial juga menegaskan bahwa target utama dari program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin di kategori Desa 1 dan 2 pada DTSEN yang ingin melanjutkan pendidikan.

Gus Ipul menjelaskan, mereka yang ingin bersekolah dan telah mendapatkan izin dari orang tua dapat tinggal di asrama Sekolah Rakyat.

The post Pilar Saga Ichsan Hadiri Sosialisasi Program Sekolah Rakyat untuk Masyarakat Miskin di Banten appeared first on seketika.com.

Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) berperan aktif dalam penanggulangan bencana banjir dengan menyediakan berbagai bantuan logistik dan shelter bagi warga yang terdampak.

Bantuan logistik untuk pengungsi mencakup kasur, bantal, obat-obatan, pakaian, makanan siap saji, dan tenda. Selain itu, Kemensos juga mendirikan dapur umum di Kecamatan Jatiasih untuk mendukung kebutuhan pangan pengungsi.

Kemensos juga menyiapkan layanan khusus, termasuk dukungan psikososial dan bantuan bagi anak-anak, serta prioritas bagi ibu hamil dan balita.

Hingga saat ini, Kemensos telah menyalurkan bantuan dengan total nilai Rp561 juta untuk mendukung pengungsi di Kota Bekasi dan sekitarnya.

The post Gerak Cepat Kemensos dan BNPB Tanggapi Banjir Bekasi appeared first on seketika.com.

“Anak-anak harus merasa aman dalam pengasuhan di panti asuhan. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang diambil berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak-anak, bukan sekadar memenuhi formalitas administrasi,” tegas Arzeti dalam rilisnya di Jakarta pada Kamis (10/10/2024).

Polisi mencatat bahwa ada 18 anak yang diasuh di panti tersebut, termasuk dua balita. Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dari tindakan keji para pelaku.

Menariknya, yayasan ini tidak terdaftar sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) di Kementerian Sosial, yang memperkuat dugaan pelanggaran administratif.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga mengusulkan pembentukan Badan Pengawas Khusus dengan kewenangan penuh untuk mengawasi operasional panti asuhan, daycare, dan yayasan sejenis.

Badan ini diharapkan dapat melakukan audit, memberikan sanksi, hingga menutup lembaga yang terbukti mengeksploitasi anak.

“Fungsinya adalah untuk mengaudit, dan jika terbukti bersalah, lembaga tersebut harus diberi sanksi berat hingga ditutup. Ini demi melindungi anak-anak dari eksploitasi,” ujar mantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 2019-2024.

Arzeti berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap operasional panti asuhan di seluruh Indonesia.

Dia juga mendesak agar setiap yayasan dipastikan terdaftar secara sah dan aman dalam menjalankan tugas pengasuhan.

“Ke depan, kami berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap seluruh yayasan. Hal ini penting untuk memastikan yayasan tersebut sah terdaftar dan aman dalam menjalankan operasionalnya,” papar legislator dari Dapil Jawa Timur I tersebut.

(dpr)

The post DPR RI Arzeti Bilbina Kecam Aksi Pencabulan di Panti Asuhan Yayasan Darussalam An’Nur appeared first on seketika.com.

Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pemberdayaan Sosial berupa sembako tahap 1 hingga 4, Bufferstock Penanggulangan Bencana, serta Bantuan Atensi berupa modal usaha dan alat bantu penyandang disabilitas.

“Kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk menyerap dan mendengar aspirasi langsung dari pemangku kepentingan. Perlu ditegaskan bahwa pengelolaan layanan sosial dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus tepat sasaran dan berdasarkan data valid yang telah diverifikasi dan divalidasi,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI, Moekhlas Sidik di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, Surakarta, Jawa Tengah, pada Senin (15/7/2024).

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mendorong pemerintah agar penyaluran bantuan dilakukan secara bergantian dengan penerima yang berhak lainnya.

“Kami juga mendorong pemerintah agar dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat tidak hanya berorientasi pada kedermawanan, melainkan juga pada pemberdayaan. Dengan demikian, penerima bantuan diharapkan tidak tetap setiap tahun, tetapi berganti-ganti,” jelasnya.

(dpr)

The post DPR RI dan Pemerintah Salurkan Rp6 Triliun Bantuan di Surakarta appeared first on seketika.com.