Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan langkah tersebut diambil setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari pihak platform digital.

“Jadi harus dibuka semua bahwa pemerintah memberikan catatan merah kepada pihak Google yang menaungi YouTube,” kata Meutya Hafid di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital pada 7 April 2026, YouTube belum memenuhi kewajiban kepatuhan serta belum menunjukkan iktikad untuk segera menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Sehingga tidak ada pilihan, pemerintah tidak bisa memberi toleransi lagi untuk kemudian bergerak dari ranah pemeriksaan ke ranah sanksi. Sanksi yang kita jatuhkan hari ini, sesuai dengan surat yang dikeluarkan, adalah sanksi surat teguran kepada Google,” tegas Menkomdigi.

Meutya berharap, pemberian sanksi tersebut dapat mendorong perubahan sikap dan percepatan pemenuhan kewajiban oleh pihak Google.

“Kami juga mengimbau kepada platform-platform lainnya untuk kemudian segera memberikan kepatuhan dan juga rencana implementasi aksi sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya kepada para platform lainnya,” ujar dia.

Selain itu, ia meminta seluruh platform digital untuk segera melaporkan hasil asesmen profil risiko secara mandiri dalam waktu paling lama tiga bulan.

The post Google YouTube Ditegur Kemkomdigi, Ini Dampaknya bagi Pengguna Indonesia appeared first on seketika.com.

Kebijakan WFH yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari transformasi budaya kerja pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi digital.

“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” tegasnya dalam Apel Pagi di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (06/04/2026).

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menekan mobilitas dan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional, serta pengalihan anggaran ke program prioritas nasional.

Sebagai kementerian yang memimpin transformasi digital nasional, Kemkomdigi diminta menjadi contoh dalam menjalankan pola kerja fleksibel berbasis teknologi.

“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujar Meutya Hafid.

The post WFH Setiap Jumat Resmi Berlaku! Menteri Meutya Hafid Tegas: Layanan Publik Tak Boleh Melambat appeared first on seketika.com.

Kebijakan ini merujuk pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang mendorong pembatasan akses pada platform digital berisiko tinggi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan langkah tersebut sebagai bentuk kepatuhan platform global terhadap regulasi nasional sekaligus upaya konkret memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Dirjen Wasdag) Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh X.

“Kami mengapresiasi tindakan nyata yang diambil X sebagai bentuk komitmen kepatuhan sekaligus memastikan pelindungan terhadap anak di ruang digital,” ujar Alexander dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (18/3/2026)

Melalui surat resmi tertanggal 17 Maret 2026, platform X menyatakan komitmennya untuk memenuhi ketentuan PP TUNAS, khususnya terkait pembatasan akses layanan jejaring sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Sebagai bagian dari implementasi, mulai 27 Maret 2026, X akan melakukan identifikasi serta penonaktifan akun pengguna yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimum tersebut.

The post X Blokir Akun di Bawah 16 Tahun di Indonesia! Ini Alasan dan Dampaknya appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan langkah ini tidak memblokir seluruh layanan Wikimedia.

“Akses terhadap laman utama wikimedia.org dan seluruh konten informasi tetap tersedia. Pembatasan hanya berlaku pada fitur autentikasi, sehingga pengguna tidak dapat melakukan login atau pembuatan akun baru,” ujarnya di Jakarta.

Dengan kebijakan ini, masyarakat tetap dapat membaca dan memanfaatkan seluruh informasi yang tersedia di Wikimedia.

Selama masa pembatasan, aktivitas yang memerlukan akun pengguna seperti penyuntingan atau pembuatan artikel baru untuk sementara tidak dapat dilakukan.

Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

Aturan tersebut mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik, baik domestik maupun asing, yang layanannya tersedia dan/atau digunakan di wilayah hukum Indonesia, untuk melakukan pendaftaran.

The post Login Wikimedia Dibatasi Kemkomdigi! Ini Alasan, Dampak, dan Kapan Akses Normal Kembali appeared first on seketika.com.

Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pariwisata, setelah ditemukan banyak akomodasi yang dipasarkan secara daring tanpa izin resmi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa perlindungan wisatawan dan kepentingan masyarakat daerah menjadi prioritas utama.

“Fokus kami adalah melindungi kepentingan masyarakat dan daerah. Jangan sampai pemerintah daerah dan warga setempat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pajak untuk pembangunan, namun karena tidak terdaftar, keuntungannya justru lari ke negara lain,” ujarnya saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (24/02/2026).

Meutya menjelaskan bahwa maraknya akomodasi privat, seperti vila milik warga asing yang tidak berizin, telah merugikan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, Meutya menegaskan Kemkomdigi siap melakukan tindakan tegas terhadap platform digital yang memfasilitasi praktik ilegal tersebut, mulai dari sanksi teguran hingga pemutusan akses (takedown).

“Bagi OTA yang belum mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), kami bisa langsung lakukan pemutusan akses. Sementara bagi yang sudah terdaftar namun tetap memasarkan akomodasi ilegal yang tidak patuh aturan pariwisata, kami menunggu rekomendasi sanksi dari Kemenpar,” tegas Meutya.

The post OTA Nakal Siap Diblokir! Pemerintah Sikat Penginapan Ilegal, 72,8% Tak Punya Izin appeared first on seketika.com.

Dengan mengusung tema “Anak di Dunia Digital: Aman atau Sekadar Diawasi?”, para mahasiswa berkesempatan berdiskusi langsung dengan narasumber yang kompeten di bidang digital.

Kegiatan itu menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya respons positif terhadap penyelenggaraan acara. Salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Farah, menilai kegiatan ini memberikan wawasan baru terkait pemanfaatan ruang digital secara bijak.

“Sangat bermanfaat. Selain menambah wawasan mengenai ruang digital seperti pembuatan konten dan penggunaan Artificial Intelligence (AI), kami juga belajar tentang berbagai risiko yang dapat muncul jika teknologi digunakan tidak semestinya,” ujar Farah usai kegiatan kepada InfoPublik di Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis (12/01/2026).

Mahasiswi Jurusan Komunikasi tersebut menilai bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pengawasan juga perlu diperkuat.

Hal itu tidak hanya untuk mencegah tindakan kriminal, tetapi juga melindungi generasi muda dari penyalahgunaan teknologi digital.

The post 300 Mahasiswa Serbu CommuniAction di Malang! Anak di Dunia Digital: Aman atau Cuma Diawasi? appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Dirjen Wasdag) Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa normalisasi ini bukan bentuk pelonggaran tanpa syarat, melainkan bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang terukur dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

“Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan. Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan,” ujar Alexander di Jakarta, pada Sabtu (31/01/2026).

Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Digital, X Corp menyatakan telah menerapkan sejumlah langkah penanganan berlapis atas potensi penyalahgunaan layanan Grok.

Langkah tersebut meliputi penguatan pelindungan teknis, pembatasan akses terhadap fitur tertentu, penajaman kebijakan dan penegakan aturan internal, serta aktivasi protokol respons insiden.

Alexander Sabar menegaskan bahwa seluruh langkah yang diklaim oleh pihak X akan diverifikasi dan diuji secara berkelanjutan oleh Kemkomdigi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran, termasuk penyebaran konten ilegal dan pelanggaran prinsip pelindungan anak.

“Normalisasi ini disertai pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan ketidakkonsistenan atau pelanggaran lanjutan, Kemkomdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif, termasuk menghentikan kembali akses layanan,” tegasnya.

The post Kemkomdigi Normalisasi Akses Grok X Corp secara Bersyarat appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa pembayaran denda tersebut telah dilakukan pada 12 Desember 2025, setelah pemerintah menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak Platform X.

“Pembayaran denda administratif telah dilakukan oleh X pada 12 Desember 2025 setelah sebelumnya kami menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak X,” ujar Alexander di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Setelah dilakukan komunikasi intensif, Platform X memberikan respons resmi melalui surat elektronik dengan menunjuk perwakilan yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti proses pembayaran denda administratif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Kemkomdigi menyambut baik itikad Platform X dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Menurut Alexander, langkah ini menunjukkan kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan PSE terhadap regulasi yang berlaku guna menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif,” jelasnya.

The post Telat Moderasi Konten Porno, Platform X Didenda Rp80 Juta oleh Kemkomdigi appeared first on seketika.com.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan program Asta Cita, khususnya perlindungan masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi judi online.

“Ini juga secara serius kami tindak lanjuti arahan Bapak Presiden, khususnya mendukung program beliau dalam Asta Cita. Sebagaimana diketahui, kemarin juga Bapak Presiden menyampaikan di forum APEC terkait dengan bagaimana Indonesia serius menangani judi online (judol),” ujar Ivan di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

PPATK mencatat, sepanjang 2024, total transaksi judi online mencapai Rp359 triliun.

Namun, hingga kuartal III 2025, angka itu berhasil ditekan menjadi Rp155 triliun, atau turun 57 persen.

Selain itu, nilai deposito pemain juga menurun signifikan, dari Rp51 triliun menjadi Rp24,9 triliun, penurunan lebih dari 45 persen.

The post Transaksi Judi Online Turun 57%: Kolaborasi PPATK dan Kemkomdigi Buktikan Efektivitas appeared first on seketika.com.

Pemblokiran ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bersinergi dalam menindak aktivitas ilegal di ruang digital.

Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pada Selasa, 14 Oktober 2025, di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat.

Menurut Meutya Hafid, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memutus aliran dana ilegal dari aktivitas judi online yang merugikan masyarakat.

“Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online ini benar-benar terputus,” ujar Meutya.

Pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan hasil patroli siber dan laporan masyarakat yang masuk ke Kemkomdigi.

The post 23.929 Rekening Judi Online Diblokir! Pemerintah Bongkar Jaringan Keuangan Ilegal appeared first on seketika.com.