Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari pengembangan kasus sebelumnya pada bulan Maret, di mana tim berhasil menggagalkan pengiriman PMI menggunakan kapal jaring nelayan.

AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H. selaku Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri menyampaikan bahwa setelah pengungkapan tersebut, dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan berdasarkan informasi dari masyarakat, tim berhasil mengetahui lokasi rumah kontrakan yang digunakan sebagai tempat penampungan PMI secara Non-Prosedural.

Isa Imam menambahkan bahwa tim mendapatkan informasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dan melaksanakan pendalaman serta pemetaan lokasi penampungan PMI Non-Prosedural di Perumahan Melia Indah, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, tim melakukan pengamatan dan pemetaan terhadap rumah tersebut. Setelah dipastikan adanya kegiatan penampungan PMI secara Non-Prosedural, pada pukul 22.23 WIB, tim melakukan pengecekan terhadap rumah tersebut.

Dari hasil pengecekan, ditemukan 5 orang PMI Non-Prosedural yang ditampung di dalam rumah tersebut di bawah inisial A alias Anel.

The post Kronologi Pengungkapan Kasus Penampungan PMI Non-Prosedural oleh Tim Si Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri appeared first on seketika.com.

“Atas arahan beliau, peruntukan pajak daerah terhadap peningkatan infrastruktur lokal, peningkatan layanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses terhadap layanan dasar, serta keberlanjutan komunitas dan lingkungan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Dumai,”

Seketika.com, Dumai – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai mencatat bahwa selama tahun 2023, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah mencapai jumlah sebesar Rp 161.190.234.668,00.

Fahmi Rizal, selaku Kepala Bapenda Kota Dumai, menjelaskan bahwa realisasi PBB-P2 pada tahun 2023 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 159.000.000.000, mencapai 101,38% dari target tersebut.

Begitu pun, realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun yang sama mencapai Rp 115.207.227.603,00 dari target Rp 107.562.723.810,00, atau mencapai 107,11% dari target yang ditetapkan.

“Alhamdulillah, pencapaian ini patut disyukuri. Realisasi PBB-P2 Kota Dumai telah melampaui target dan bahkan menjadi yang tertinggi se-Provinsi Riau,” ungkap Fahmi saat ditemui di kantornya pada Jumat (8/3/2023).

Fahmi juga menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada Wali Kota Dumai, Paisal, atas bimbingan, pengawasan, dan arahannya.

Menurutnya, berkat bantuan tersebut, Bapenda Kota Dumai mampu menjalankan tugasnya secara maksimal.

“Atas arahan beliau, peruntukan pajak daerah terhadap peningkatan infrastruktur lokal, peningkatan layanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses terhadap layanan dasar, serta keberlanjutan komunitas dan lingkungan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Dumai,” ujarnya.

The post Pencapaian Penerimaan Pajak Kota Dumai Tahun 2023 Melebihi Target appeared first on seketika.com.