Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak dengan pembebasan pajak BPHTB (Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) serta retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Kebijakan ini diharapkan dapat diterapkan pada akhir bulan Januari 2025. Benyamin Davnie menjelaskan bahwa keputusan Wali Kota ini akan memberikan insentif pajak bagi warga Tangsel yang memenuhi syarat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp7 juta per bulan.

Program ini juga bertujuan untuk mendorong pembangunan rumah sederhana bagi masyarakat yang tinggal di luar kompleks perumahan.

“Ini sedang kita susun dan insyaAllah mudah-mudahan akhir bulan ini bisa kita terapkan di Kota Tangerang Selatan. Nanti kita akan sosialisasi sejelas mungkin kepada masyarakat, termasuk persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan itu,” ujar Benyamin dalam keterangannya pada Selasa (21/01/2025).

The post Keringanan Pajak dan Retribusi untuk MBR di Kota Tangsel: Wali Kota Benyamin Davnie Siapkan Kebijakan Baru appeared first on seketika.com.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak, yang bervariasi antar wilayah.

Berikut adalah rincian mengenai kebijakan pemutihan pajak kendaraan di masing-masing provinsi:

1. Bali

Pemprov Bali memulai program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 14 Agustus hingga 30 September 2024.

Kebijakan ini mencakup penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, ada juga pembebasan BBNKB untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan BBNKB II adalah:

The post Jangan lewatkan, Pemutihan Pajak Kendaraan di 6 Provinsi Selama HUT RI ke-79 appeared first on seketika.com.