Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syarifudin menyampaikan, dalam kurun waktu 13 hari tersebut, penyidik telah menangani sebanyak 223 laporan polisi (LP) dengan total 330 tersangka.

“Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan elpiji ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp243.669.600.800 selama 13 hari,” ujar Nunung Syarifudin dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).

Selain mengamankan para tersangka, aparat juga menyita sejumlah barang bukti berupa 403.158 liter solar, 58.656 liter pertalite, 13.346 tabung LPG, serta 161 unit kendaraan roda empat dan roda enam.

Lebih lanjut, berdasarkan data sepanjang 2025 hingga 2026, tercatat sebanyak 65 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Dari jumlah tersebut, 46 perkara telah dinyatakan lengkap (P21), sementara 19 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan.

Nunung menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi energi, termasuk apabila melibatkan oknum aparat.

The post Terbongkar, Mafia BBM & LPG Subsidi Rugikan Negara Rp243,6 Miliar dalam 13 Hari appeared first on seketika.com.

Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menyampaikan, selama tahun 2025 pihaknya menangani 35 perkara tindak pidana korupsi, meningkat enam kasus dibandingkan tahun 2024.

“Dari total 35 perkara yang ditangani, jumlah tersangka yang telah ditetapkan sebanyak 19 orang,” kata Didik Agung Widjanarko di hadapan awak media.

Berdasarkan hasil penanganan tersebut, total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp23.277.295.851. Dari jumlah itu, Polda Sultra berhasil menyelesaikan tujuh perkara dengan nilai penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.510.358.900.

Kapolda menjelaskan, sejumlah perkara lainnya masih dalam tahap penyidikan dan menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar kelanjutan proses hukum.

“Penanganan tindak pidana korupsi kami lakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap perkara diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menunggu hasil audit resmi dari BPK,” tegasnya.

The post Polda Sultra Tangani 35 Kasus Korupsi Sepanjang 2025, Kerugian Negara Rp23,2 Miliar appeared first on seketika.com.

Presiden Prabowo menyaksikan momen bersejarah tersebut yang menandai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di kawasan PT Timah.

“Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai acara.

Barang rampasan yang diserahkan mencakup aset dalam jumlah besar dan beragam, antara lain:

• 108 unit alat berat;
• 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer);
• 94,47 ton crude tin dalam 112 petakan/balok;
• Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton);
• Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton);
• Mess karyawan 1 unit;
• Kendaraan 53 unit;
• Tanah 22 bidang seluas 238.848 m²;
• Alat pertambangan 195 unit;
• Logam timah 680.687,6 kg;
• 6 unit smelter, serta
• Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202.701.078.370, USD3.156.053, JPY53.036.000, SGD524.501, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840.

The post Prabowo Saksikan Langsung Rampasan Aset Tambang, Ungkap Kerugian Negara Rp300 Triliun appeared first on seketika.com.

Dalam keterangan tertulis pada Senin (1/9/2025), KPK memaparkan konstruksi perkara. HD diduga bekerja sama dengan KW selaku Kepala Divisi Pembiayaan I, serta DW selaku Direktur Pelaksana I di LPEI, dalam mengondisikan pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan milik HD, yaitu PT SMJL sebesar Rp1,06 triliun dan PT MAS sebesar USD 50 juta.

Padahal, berdasarkan hasil penyelidikan, kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan untuk memperoleh fasilitas kredit, karena kebutuhan operasionalnya tercatat hanya di bawah 15 persen dari total nilai pinjaman.

Lebih lanjut, dana kredit yang diperoleh tidak sepenuhnya digunakan untuk operasional perusahaan.

Sebaliknya, sebagian besar dana tersebut justru dialihkan untuk kepentingan pribadi HD, yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,7 triliun.

Atas perbuatannya, HD dijerat dengan pasal-pasal berikut:

The post Bobol Kredit Rp1,7 Triliun: Bos PT SMJL & PT MAS Dibekuk KPK appeared first on seketika.com.

Penyidikan ini dimulai dengan beberapa Surat Perintah Penyidikan (SPP) yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Surat-surat tersebut mencakup periode dari 24 Oktober 2024 hingga 15 Februari 2025. Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memperoleh bukti-bukti yang cukup melalui pemeriksaan terhadap 96 saksi, 2 ahli, serta penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, tujuh orang tersangka yang terlibat dalam praktik korupsi ini telah ditetapkan.

Para tersangka adalah RS, SDS, YF, AP, MKAR, DW, dan GRJ yang berasal dari berbagai posisi di PT Pertamina dan beberapa perusahaan terkait.

The post Kasus Korupsi Besar Pertamina: 7 Tersangka Ditahan, Kerugian Negara Rp193,7 Triliun, Ini Rinciannya appeared first on seketika.com.

Kasus ini bermula dari informasi yang diterima oleh tim penyidik Ditpolair Korpolairud mengenai pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke Tanjung Priok, Jakarta.

Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa pasir timah tersebut tidak hanya berhenti di Jakarta, melainkan dikirim ke sebuah gudang tertutup di Jalan Lurah Namat, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Menurut Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Donny Charles Go, gudang ini telah beroperasi sejak tahun 2023, mengolah dan memurnikan pasir timah menjadi balok timah ilegal untuk dijual tanpa izin.

Pada Kamis, 16 Januari 2025, sekitar pukul 16.00 WIB, tim gabungan dari Subdit Gakkum dan Subdit Intelair berhasil menggerebek gudang tersebut setelah berkomunikasi dengan penjaga gudang.

Polisi menemukan berbagai peralatan produksi, balok timah siap jual, serta para pekerja yang sedang melakukan proses peleburan timah.

Dalam operasi ini, polisi mengamankan 207 batang balok timah seberat 5,81 ton, dua toples berisi pasir timah, alat XRF untuk mengukur kadar logam, cetakan timah, perangkat CCTV, surat jalan, serta tiga unit telepon genggam milik tersangka.

Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini:

1. MJ – Warga Negara Asing, kepala operasional gudang dan pemodal utama produksi balok timah ilegal.
2. AF – Warga Negara Indonesia, direktur CV. Galena Alam Raya Utama yang menaungi kegiatan ilegal tersebut.

Tujuh pekerja lainnya yang berada di lokasi hanya berstatus sebagai saksi, karena mereka bekerja dengan gaji bulanan Rp5 juta yang dibayarkan oleh tersangka MJ.

Kerugian Negara Mencapai Rp10 Miliar

Polisi mengungkap bahwa aktivitas ilegal ini telah berlangsung sejak 2023, dengan lima kali produksi dan empat kali pengiriman balok timah ilegal ke luar negeri, diduga ke Korea Selatan. Dari lima kali produksi, diperkirakan kerugian negara mencapai sekitar Rp10,038 miliar.

Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini, termasuk pengirim pasir timah dari Bangka Belitung.

Identitas pengirim sudah diketahui, dan polisi sedang memburu pelaku lainnya.

Selain itu, pihak kepolisian juga tengah menginvestigasi kemungkinan keterkaitan kasus ini dengan pengungkapan 2 ton timah ilegal di Bangka Belitung beberapa waktu lalu.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Para tersangka terancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Polisi Berkomitmen Mengungkap Jaringan Timah Ilegal

Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perdagangan timah ilegal di Indonesia.

(humas.polri)

The post Penggerebekan Tambang Ilegal Timah di Bekasi: Polisi Amankan 5,81 Ton Timah Ilegal dan Dua Tersangka, Rugikan Negara Rp10 Miliar appeared first on seketika.com.

Pada Kamis (19/12/2024), Muhammad Yusuf Hadi (MYH), Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, diperiksa oleh penyidik KPK di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. Kuningan Persada Kav-4, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai bagian dari proses penyidikan.

Empat Tersangka Dalam Kasus Korupsi PT ASDP dan PT Jembatan Nusantara

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni:

1. Ira Puspadewi (IP), mantan Direktur Utama PT ASDP.
2. Harry Muhammad Adhi Caksono (MAC), Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP (periode Juni 2020-sekarang).
3. Muhammad Yusuf Hadi (MYH), Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP.
4. Adjie (A), Bos PT Jembatan Nusantara Group.

Tiga tersangka dari PT ASDP sempat mengajukan gugatan praperadilan, namun hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan tersebut, dan proses penyidikan tetap berjalan.

The post Penyidikan Kasus Korupsi PT ASDP dan PT Jembatan Nusantara: Kerugian Negara Rp1,27 Triliun appeared first on seketika.com.

Kasus yang diungkap oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polrestabes Makassar ini melibatkan penyimpangan kredit modal kerja yang diterima oleh PT TKM dari salah satu bank BUMN, terjadi dalam periode 2016 hingga 2018.

Kapolda Sulsel mengungkapkan, “Indikasi kerugian negara dari kasus ini mencapai lebih dari Rp 60.672.761.539,00.”

Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini meliputi pengajuan fasilitas kredit dengan menggunakan dokumen kontrak palsu.

PT TKM mencairkan kredit dengan dokumen faktur invoice palsu dan mengalihkan pembayaran ke rekening bank lain, bukan ke rekening yang disepakati.

Kapolda menjelaskan bahwa PT TKM awalnya memiliki kontrak dengan PT ST senilai Rp 118,8 miliar. Untuk mendapatkan persetujuan dari bank, PT TKM memalsukan kontrak dan meningkatkan nilai jaminan dari Rp 118,8 miliar menjadi Rp 258,3 miliar.

The post Kredit Fiktif di Makassar: Kerugian Negara Rp 60 Miliar Terungkap! appeared first on seketika.com.

Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi melalui Direktur Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumsel, Kombes Bagus Suropratomo, mengungkapkan informasi ini dalam konferensi pers di Mapolda Sumsel pada Senin pagi, 21 Oktober 2024.

Kombes Bagus menyatakan, “Penangkapan terhadap tersangka BC ini dilakukan setelah penyelidikan intensif terkait tindak pidana penambangan tanpa izin.”

Tersangka berhasil dilacak di sebuah apartemen di Jakarta pada 11 Oktober 2024 dan ditangkap tanpa perlawanan.

Selama lima tahun, BC menjalankan bisnis tambang ilegal di Dusun II Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, di atas lahan HGU PT. Bumi Sawindo Permai dan area izin usaha pertambangan PT. Bukit Asam. Akibat tindakannya, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 556,8 miliar rupiah.

Dari lokasi penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa 5 ton batubara, 1 unit buldozer, 3 unit excavator, 4 unit dump truck dan Berbagai dokumen penting terkait aktivitas penambangan

The post Polda Sumsel Tangkap Bos Tambang Ilegal, Kerugian Negara Capai 556 Miliar appeared first on seketika.com.