Menanggapi polemik tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa penetapan maupun penonaktifan peserta PBI JK bukan kewenangan BPJS Kesehatan, melainkan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Perlu dipahami bahwa peserta PBI JK ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Penyesuaian ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026,” ujar Ghufron dalam keterangannya yang dikutip InfoPublik, Jumat (6/2/2026).

Ghufron menjelaskan, pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan iuran JKN benar-benar tepat sasaran, yakni diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Dinamika kondisi sosial dan ekonomi di lapangan membuat proses pemutakhiran data menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.

“Peserta yang dinonaktifkan akan digantikan dengan peserta baru, sehingga jumlah total peserta PBI JK secara nasional tetap sama,” jelasnya.

Meski status kepesertaan dinonaktifkan, Ghufron meminta masyarakat tidak panik. Pasalnya, terdapat mekanisme pengaktifan kembali bagi peserta yang masih memenuhi syarat.

The post Status JKN PBI Tiba-Tiba Nonaktif, Ini Penjelasan Resmi BPJS Kesehatan dan Cara Mengaktifkannya Kembali appeared first on seketika.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkes Budi dalam talkshow bertajuk “Ending Leprosy Without Stigma” yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Kamis (15/1).

Acara ini turut menghadirkan WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa, serta Samsul, seorang penyintas kusta yang berbagi pengalaman hidupnya melawan stigma dan diskriminasi.

“Kusta bukan kutukan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, penularannya sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Yang paling penting, kusta sudah ada obatnya dan bisa sembuh,” tegas Menkes Budi.

Menkes Budi menjelaskan bahwa stigma sosial menjadi hambatan terbesar dalam eliminasi kusta di Indonesia.

Ketakutan akan pengucilan membuat banyak penderita enggan melapor dan terlambat mendapatkan pengobatan, sehingga meningkatkan risiko kecacatan.

Menurutnya, edukasi berbasis fakta ilmiah adalah kunci utama untuk memutus rantai stigma sekaligus mempercepat penanganan kusta di masyarakat.

The post Menkes Budi Bongkar Fakta Mengejutkan: Kusta Bukan Kutukan, Bisa Sembuh dan Hampir Mustahil Menular! appeared first on seketika.com.

Muhaimin menjelaskan, keberadaan JKN memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanpa dibayangi risiko biaya pengobatan yang tinggi.

Menurutnya, capaian UHC Indonesia di berbagai kabupaten dan kota terbukti berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Sistem JKN yang kita miliki merupakan salah satu jaminan sosial terbesar di dunia. Cakupan JKN di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata UHC global yang hanya 60–70 persen,” ujar Muhaimin.

Lebih lanjut, Muhaimin mengungkapkan bahwa sejak awal implementasinya, Program JKN terbukti efektif sebagai instrumen perlindungan sosial.

JKN dinilai mampu mencegah jutaan keluarga jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan serta menurunkan lebih dari 70 persen beban pengeluaran kesehatan masyarakat.

The post Muhaimin Tegaskan UHC JKN Bukan Bantuan, Tapi Investasi Masa Depan Bangsa appeared first on seketika.com.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, sekaligus momentum memperkuat komitmen daerah dalam menekan kasus Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang salah satu daerah dengan jumlah kasus tinggi di Provinsi Banten.

Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, kader kesehatan, Puskesmas, camat, hingga masyarakat, wajib memahami peran masing-masing dalam penanggulangan TBC.

“Pahami peran masing-masing, pertegas komitmen, dan terus kawal penguatan Desa Siaga TBC hingga berdampak nyata terhadap penurunan kasus,” tegasnya.

Menurutnya, pendataan ulang warga menjadi langkah awal yang sangat penting agar pemerintah memiliki data akurat sebagai dasar kebijakan, mulai dari sosialisasi, skrining, hingga deteksi dini TBC.

Bupati memaparkan bahwa estimasi kasus TBC di Kabupaten Tangerang pada 2024 mencapai 13.625 kasus, dengan capaian penemuan 12.391 kasus atau 90,9%.

Meski capaian tersebut dinilai cukup tinggi, ia menekankan bahwa upaya pencegahan, penemuan kasus aktif, dan pengobatan berkelanjutan harus terus diperkuat untuk menekan angka penularan.

The post Bupati Tangerang Dorong Desa Siaga TBC untuk Tekan Lonjakan Kasus appeared first on seketika.com.