Upacara Hardiknas 2026 digelar di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada 4 Mei 2026. Wakil Gubernur Cik Ujang bertindak sebagai pembina upacara dengan menyampaikan pesan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Momentum ini dimanfaatkan untuk menegaskan pentingnya pendidikan sebagai proses membentuk karakter dan potensi manusia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan sejumlah program konkret bagi guru. Salah satunya adalah bantuan beasiswa Rp3 juta per semester bagi guru yang belum memiliki pendidikan D4 atau S1.

Selain itu, peningkatan tunjangan sertifikasi yang kini dibayarkan langsung setiap bulan menjadi langkah nyata dalam memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik.

Upacara berlangsung khidmat dengan pembacaan amanat dari Menteri Abdul Mu’ti. Dalam pesan tersebut, pendidikan disebut sebagai proses memuliakan manusia melalui pengembangan potensi.

Pemprov Sumsel juga mendorong peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan seperti deep learning, kecerdasan artifisial (AI), hingga kepemimpinan sekolah dan bahasa Inggris.

The post Hardiknas 2026 Sumatera Selatan: Ini Kebijakan Baru untuk Guru appeared first on seketika.com.

Abidin menegaskan bahwa kesejahteraan guru madrasah menjadi tanggung jawab pemerintah melalui anggaran negara.

Oleh karena itu, tegasnya, keterlambatan pembayaran TPG dinilai tidak boleh terjadi, terlebih menjelang perayaan Idul Fitri.

“Keterlambatan pembayaran TPG madrasah berpotensi memicu gejolak sosial jika hak guru tidak diprioritaskan tepat waktu sebelum Lebaran,” ujar Abidin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan temuan saat masa reses DPR RI di daerah pemilihan, banyak guru madrasah mengeluhkan pembayaran TPG yang masih tertunda dan tidak sesuai jadwal.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera direspons oleh pemerintah agar para guru dapat menerima haknya tanpa harus menunggu hingga setelah Lebaran.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta Kementerian Agama mempercepat proses verifikasi data melalui sistem Simpatika agar sekitar 405.438 guru madrasah dapat segera menerima tunjangan profesi mereka.

The post TPG Guru Madrasah Terancam Telat Cair? DPR Desak Kemenag Bayar Sebelum Lebaran 1447 H appeared first on seketika.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Adian saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, perdebatan terkait sertifikasi dan berbagai persyaratan administratif tidak boleh mengaburkan substansi utama, yakni peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Hak itu tidak boleh hilang karena birokrasi. Yang substansi tidak boleh kalah oleh hal-hal administratif. Mereka mencerdaskan rakyat kita,” tegasnya.

Adian menilai, jika negara benar-benar memandang guru sebagai pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia, maka tidak perlu ada perdebatan panjang soal kenaikan gaji.

Keberanian politik untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas, katanya, harus diwujudkan dalam kebijakan nyata.

“Tidak usah banyak perdebatan, naikin saja gajinya. Negara tidak akan rugi. Bangsa ini tidak akan rugi kalau gaji guru naik setinggi-tingginya,” ujar Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

The post Adian Napitupulu Desak Kenaikan Gaji Guru, Tegaskan Hak Tak Boleh Terhambat Birokrasi appeared first on seketika.com.

Sejumlah kebijakan strategis secara bertahap dan berkelanjutan telah disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kepastian status, serta perlindungan bagi guru non-ASN.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kemendikdasmen dalam memastikan guru dapat menjalankan perannya secara profesional dan bermartabat.

“Kami menyadari dan memahami betul tantangan yang dihadapi guru, baik ASN dan non-ASN. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat sejumlah kebijakan strategis termasuk penataan status, sertifikasi, kesejahteraan dan perlindungan guru. Semua ini dilakukan bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait,” ujar Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Nunuk Suryani, di Jakarta, Senin (26/1).

Lebih lanjut, Dirjen Nunuk menguraikan bahwa komitmen tahun 2026 tersebut dibangun di atas berbagai langkah kebijakan yang telah dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Pertama, pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK (Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah secara konsisten telah mengangkat lebih dari 900 ribu guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK.

The post Kabar Gembira Guru Honorer! Pemerintah Anggarkan Rp14 Triliun untuk Tunjangan Guru Non-ASN pada 2026 appeared first on seketika.com.

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan ini sebagai langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Namun, ia mengingatkan bahwa dampak kebijakan ini tidak hanya bisa dilihat dari besaran nominal per individu.

“Kalau dilihat nilai Rp100 ribunya tentu tidak begitu bersemangat. Tetapi kalau dikalikan dengan jumlah guru honorer, jumlah ini tentu sangat besar. Berdasarkan data, jumlah guru honorer mencapai 2,6 juta orang atau sekitar 56 persen dari total 3,7 juta guru di Indonesia. Artinya, tambahan Rp100 ribu per bulan ini akan membuat Kemendikdasmen mengeluarkan anggaran sekitar Rp3,12 triliun per tahun,” ujar Saleh dalam keterangan persnya, Sabtu (27/12/2025).

Menurut Ketua Komisi VII DPR RI itu, tambahan insentif ini setidaknya dapat membantu guru honorer memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meski belum sepenuhnya ideal.

“Guru honorer tentu bersyukur. Paling tidak, ada tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan dasar. Apakah ini sudah ideal? Tentu belum. Kemendikdasmen harus bekerja lebih keras agar ke depan insentif ini bisa ditingkatkan lagi,” katanya.

Meski kenaikan insentif guru honorer 2026 mendapat apresiasi, Saleh menyoroti kelompok lain yang perannya vital dalam dunia pendidikan, yakni tenaga administratif sekolah.

The post Insentif Guru Honorer Naik Rp100 Ribu, DPR Soroti Tenaga Administratif appeared first on seketika.com.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa profesi guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan hidup yang mulia.

Guru, kata Mu’ti, memiliki peran strategis dalam membimbing dan memuliakan murid agar tumbuh menjadi generasi yang berdaya saing di era global.

“Guru telah mendedikasikan kemampuan dan waktu untuk membimbing serta memuliakan murid. Karena itu, pemerintah berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan guru secara bertahap,” ujar Mu’ti dalam sambutannya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Kemendikdasmen telah menyiapkan sejumlah program peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru, baik bagi guru ASN maupun non-ASN.

Langkah tersebut mencakup peningkatan tunjangan sertifikasi dan bantuan insentif bagi guru honorer.

The post Naik Lagi! Guru Honorer Dapat Insentif Rp400 Ribu dan Beasiswa Rp3 Juta per Semester di 2025 appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan Menag dalam tausiyahnya pada acara Doa Bersama Seluruh ASN Indonesia yang digelar secara daring dan diikuti lebih dari 7.000 peserta.

“Nasib para guru sudah mulai banyak diperhatikan. Di Kementerian Agama kami meningkatkan 700 persen sertifikasi (pendidikan profesi) guru yang selama ini susah. Dan kita tambah kesejahteraan guru (Non PNS), tadinya hanya 1,5 juta, sekarang menjadi 2 juta per bulan,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Kamis (4/9/2025).

Menag menegaskan bahwa profesi guru memiliki peran vital sebagai pelayan umat dan bangsa.

Ia juga menyampaikan bahwa pengabdian para guru, baik PNS maupun Non PNS, adalah bentuk pelayanan tinggi bagi negara.

“Saya seorang guru. Bapak saya seorang guru. Saya sering mengatakan guru itu luar biasa. Guru-guru kita banyak,” tuturnya.

The post Tunjangan Guru Non PNS Naik Jadi Rp2 Juta! Kemenag Ungkap Langkah Luar Biasa appeared first on seketika.com.

Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), mengimbau seluruh guru untuk segera melakukan validasi data rekening mereka melalui laman Info GTK.

Verifikasi dan validasi data rekening sangat penting agar penyaluran tunjangan dapat berjalan tanpa hambatan dan tepat sasaran.

“Kepada Bapak/Ibu guru, segera lakukan validasi rekening melalui laman InfoGTK. Untuk memverifikasi data rekening, cukup klik ‘Iya’ atau ‘Tidak’ untuk memastikan semuanya sesuai. Jangan sampai tunjangan guru tertunda hanya karena data yang tidak sesuai,” ujar Dirjen Nunuk di Jakarta, Jumat (7/3).

Berdasarkan data yang diterima dari pemerintah daerah (Pemda), sekitar 900.000 data rekening guru telah masuk, dan 70% di antaranya telah dinyatakan valid oleh pihak bank.

The post Penyaluran Tunjangan Guru 2025, Kemendikdasmen: Bapak Ibu Guru Perlu Validasi Rekening di Laman InfoGTK appeared first on seketika.com.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa sektor pendidikan akan mendapatkan perhatian besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang mencatatkan alokasi anggaran pendidikan tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia.

“Kami menempatkan pendidikan nomor satu dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung saya kira pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan mendukung berbagai program inovatif yang dapat mendukung perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

“Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Sebagai langkah nyata, pemerintah mengalokasikan Rp81,6 triliun untuk kesejahteraan guru, termasuk gaji pokok untuk guru ASN serta tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN.

The post Presiden Prabowo Peringati Hari Guru Nasional 2024: Alokasi Anggaran Pendidikan Tertinggi dalam Sejarah appeared first on seketika.com.