Dalam program Polantas Menyapa, polisi lalu lintas melakukan berbagai kegiatan langsung di masyarakat, mulai dari pembagian sembako hingga kolaborasi dengan pecalang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bali.

Irjen Agus juga mendorong masyarakat memanfaatkan layanan publik digital Polantas seperti SIGNAL, SINAR, E-BPKB, ERI, dan SIM Internasional untuk kemudahan pembayaran pajak kendaraan, perpanjangan STNK, dan pembuatan SIM secara online.

Menurut Azas Tigor, edukasi publik mengenai tertib lalu lintas perlu diperluas melalui berbagai cara, termasuk pembangunan taman lalu lintas, pembuatan brosur edukatif, pemasangan rambu lalu lintas interaktif, serta iklan layanan masyarakat.

“Saya pikir itu bagus yang sedang dilakukan. Programnya sudah baik, tinggal ditingkatkan lagi terutama dalam membantu masyarakat membangun kesadaran keselamatan berlalu lintas,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

The post Pakar Apresiasi Polantas Menyapa: Polisi Dekatkan Diri dan Digitalisasi Layanan untuk Keselamatan Berkendara appeared first on seketika.com.

Brigjen Pol Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri, menjelaskan bahwa Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2025 ini merupakan langkah awal sebelum dilaksanakannya Operasi Ketupat 2025 yang akan berlangsung selama arus mudik dan arus balik Lebaran.

“Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2025 merupakan operasi mandiri yang akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025,” ujar Agus pada Senin, 10 Februari 2025.

Agus menegaskan bahwa sasaran utama dari Operasi Keselamatan 2025 adalah meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan agar lebih tertib dalam berlalu lintas.

Selain itu, Polri juga akan memeriksa kondisi infrastruktur jalan guna memastikan keselamatan pengendara.

The post Polri Gelar Operasi Keselamatan 2025 Jelang Mudik Lebaran appeared first on seketika.com.

Pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya dalam Pasal 287 ayat (1) dan (2).

Pasal tersebut mengatur bahwa pengemudi yang melawan arus lalu lintas dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda.

Berikut adalah ketentuan dalam Pasal 287 UU Lalu Lintas:

Pasal 287 ayat (1): Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

The post Melawan Arus Lalu Lintas: Risiko Kecelakaan dan Sanksi Hukum Menanti appeared first on seketika.com.