Seleksi administrasi yang berlangsung pada 22 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026 mencatat 3.140 pendaftar dari berbagai latar belakang.

Dari jumlah tersebut, 378 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Sementara itu, 2.762 pendaftar dinyatakan belum lolos karena tidak memenuhi persyaratan administratif.

Faktor penyebab ketidaklulusan antara lain tidak memenuhi batas usia, ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen wajib, serta belum terpenuhinya ketentuan pengalaman di badan publik sebagaimana diatur dalam regulasi.

Peserta yang lolos berasal dari latar belakang pejabat publik pusat dan daerah, profesional, hingga akademisi.

Keberagaman ini dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat peran KIP sebagai lembaga yang menjamin pelaksanaan hak atas informasi publik di Indonesia.

The post Dari 3.140, Pansel Umumkan 378 Lolos Administrasi Calon Anggota KIP 2026–2030, Partisipasi Publik Tertinggi appeared first on seketika.com.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres dapat diakses publik secara transparan, tanpa ada pembatasan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan hak atas informasi publik.

“Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang dikecualikan KPU,” ujar Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers bertajuk Perkembangan Terkini Keputusan KPU Terkait Pengecualian Informasi, yang berlangsung di Gedung KPU, Selasa (16/9/2025).

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut para anggota KPU yakni Parsadaan Harahap, Iffa Rosita, August Mellaz, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat, serta Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Pembatalan keputusan ini membuka akses publik terhadap berbagai dokumen yang sebelumnya dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Berikut adalah dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang sebelumnya tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025:

The post Daftar Dokumen Capres-Cawapres, Keputusan 731 Tahun 2025 Resmi Dibatalkan KPU appeared first on seketika.com.

Pemkot Tangsel berhasil meraih peringkat pertama dengan skor 98,85, mengalahkan sejumlah daerah lainnya, termasuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Tangsel, Tb. Asep Nurdin, di Aula Pendopo Gubernur Banten, pada Selasa (10/12/2024).

Usai menerima penghargaan, Tb. Asep Nurdin mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menyampaikan bahwa prestasi ini diraih berkat dukungan seluruh stakeholder terkait dalam penyediaan informasi kepada masyarakat serta dukungan penuh dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait keterbukaan informasi publik.

“Alhamdulillah, Pemkot Tangsel mendapatkan penghargaan tertinggi dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan menempati urutan pertama badan publik atau pemerintah daerah terinformatif dengan capaian nilai tertinggi,” ujar Tb. Asep.

Keberhasilan ini merupakan pencapaian ke-5 kalinya bagi Pemkot Tangsel dalam kategori ini, dengan peningkatan nilai yang signifikan.

The post Pemkot Tangsel Raih Penghargaan Badan Publik Informatif 2024, Peringkat Teratas di Banten appeared first on seketika.com.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Zulpikar, menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan hasil dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan untuk mengukur implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tahun ini, 98 badan publik turut serta dalam proses Monev keterbukaan informasi.

Peserta penganugerahan ini berasal dari berbagai kategori, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Biro Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga Non Struktural (LNS) atau Vertikal, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Rudi Lesmana, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas penghargaan tersebut.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memastikan keterbukaan informasi menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik.

The post Pemkab Tangerang Raih Peringkat Kedua dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan oleh Penjabat Sementara Wali Kota Tangerang Selatan, Tabrani, dalam pemaparan komitmen dan inovasi di hadapan Komisi Informasi Banten pada penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-Provinsi Banten, pada Kamis (24/10/2024).

Tabrani menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak dasar warga negara dan pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal keterbukaan informasi,” tegasnya.

Pemkot Tangsel terus berupaya memperkuat dan menyempurnakan komponen informasi publik di website PPID.

Melalui fitur tracking permohonan dan keberatan informasi, masyarakat dapat dengan mudah memantau status pengajuan mereka secara daring.

The post Inovasi Keterbukaan Informasi Publik di Tangerang Selatan appeared first on seketika.com.

Menanggapi kritik tentang pemanfaatan teknologi oleh DPR untuk memviralkan aktivitas kerjanya, Firman menilai bahwa hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia.

Dukungan tersebut, menurutnya, sangat penting bagi DPR RI dalam mengawal isu-isu publik yang perlu diselesaikan.

“Suka tidak suka, ini adalah konsekuensi dari kemajuan teknologi. Kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa kami bekerja sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Kami bukan lembaga peradilan; sebagai politisi, kami harus mengedepankan etika dan moral sesuai perundang-undangan,” jelas Firman menjelang agenda Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/10/2024).

Terkait kritik publik terhadap DPR, Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa respon tersebut adalah bagian dari konsekuensi demokrasi yang harus dihormati.

Ia percaya bahwa kritik akan mendorong DPR untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam kinerjanya.

The post Firman Soebagyo: Dorong Transparansi dan Partisipasi Publik di DPR 2024-2029 appeared first on seketika.com.