“Kami membutuhkan penjelasan terkait dua kasus travel umroh yang bermasalah ini, supaya ada kejelasan hukum yang bisa kita terima dan keadilan bagi para korban,” ujar Nasyirul dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama jajaran Polda Sulawesi Tenggara serta kuasa hukum para korban di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Selain itu, ia menilai penanganan perkara dana jamaah umroh tidak cukup hanya menggunakan pasal penipuan atau penggelapan.

Menurutnya, penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) perlu dipertimbangkan agar dana jamaah dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada para korban.

“Kalau hanya sekadar penipuan, saya pikir ini kurang pas demi rasa keadilan korban. Saya meminta juga dikenakan pasal TPPU supaya dana ini bisa dipulihkan dan dikembalikan kepada para jamaah,” tegasnya.

Di sisi lain, Nasyirul turut menyoroti pentingnya koordinasi antara kepolisian daerah dan Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan terhadap biro perjalanan haji dan umroh.

Pengawasan yang lebih kuat, ungkapnya, diperlukan mengingat kasus penipuan travel umroh masih kerap terjadi di sejumlah daerah.

“Koordinasi antara Polda dan Kementerian Agama perlu diperkuat agar pengawasan terhadap travel haji dan umroh lebih maksimal,” pungkasnya.

(dpr)

The post Komisi III DPR RI Desak Penerapan TPPU Pada Dua Travel Umroh Bermasalah Agar Dana Jamaah Kembali appeared first on seketika.com.

Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI, berdasarkan hasil pendalaman dan keterangan para pihak, menilai terdapat dasar hukum yang kuat untuk menghentikan perkara tersebut demi kepentingan hukum.

Ia juga menekankan, Komisi III DPR menjalankan fungsi pengawasan agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai prinsip keadilan substantif dan tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal.

“Komisi III DPR RI meminta agar perkara ini dihentikan demi kepentingan hukum, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 65 huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” ujar Habiburokhman.

Ia menjelaskan bahwa Pasal 34 KUHP secara tegas mengatur mengenai pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman yang melawan hukum.

Dalam konteks perkara Hogi Minaya, Komisi III DPR menilai peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pembelaan diri terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Habiburokhman juga mengingatkan agar aparat penegak hukum memedomani prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP, yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum, keadilan harus lebih diutamakan daripada kepastian hukum semata.

The post Komisi III DPR RI Minta Kasus Hogi Minaya Dihentikan appeared first on seketika.com.

Menurut Martin, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang lebih berat ini sangat tepat mengingat kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun akibat praktik korupsi yang melibatkan Harvey Moeis.

Ia menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi dan menegaskan bahwa korupsi tidak dapat ditoleransi.

“Putusan ini sejalan dengan harapan masyarakat. Dengan kerugian negara yang begitu besar, hukuman yang lebih berat adalah langkah yang tepat untuk memberikan efek jera dan menegakkan hukum,” ujar Martin dalam keterangan persnya pada Kamis (13/2/2025).

Martin mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan dengan putusan pertama yang hanya menjatuhkan 6,5 tahun penjara.

The post Martin Daniel Tumbelaka Komisi III DPR RI: Putusan Harvey Moeis Jadi 20 Tahun Sesuai Harapan Masyarakat appeared first on seketika.com.

“Permasalahan sertifikat tanah tidak bisa hanya diselesaikan berdasarkan viralitas di media sosial atau prinsip ‘no viral, no justice’. Kita harus menempuh proses hukum yang tepat untuk memastikan keadilan,” ujar Ujang Bey dalam RDP Komisi II DPR RI dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil BPN Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur, serta berbagai pihak lainnya yang berlangsung di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/02/2025).

Ujang Bey mengungkapkan bahwa sertifikat tanah yang dimiliki seseorang harus memberikan hak penuh atas tanah yang bersangkutan.

Namun, jika terjadi sengketa antara BPN dan pengadilan, proses hukum adalah jalan yang harus ditempuh untuk penyelesaiannya.

“Jika sertifikat yang Anda miliki bagaikan memiliki sapi tetapi hanya pegang tulang, sementara dagingnya dimiliki orang lain, itu jelas ketidakadilan. Penyelesaian harus dilakukan melalui langkah hukum yang sesuai,” tambahnya.

The post Ujang Bey Tekankan Pentingnya Langkah Hukum untuk Selesaikan Masalah Sertifikat Tanah appeared first on seketika.com.

Sarifuddin menilai bahwa perpanjangan SIM dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dilakukan setiap lima tahun cenderung menjadi beban administratif yang tidak perlu.

Ia berpendapat bahwa biaya perpanjangan SIM selama ini sering kali dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pengurusan SIM, STNK, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dilakukan sekali saja seumur hidup.

“Perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB sebaiknya dilakukan sekali saja seumur hidup. Selain memberatkan masyarakat, kewajiban perpanjangan setiap lima tahun hanya menguntungkan vendor tertentu,” ungkap Sarifuddin dalam Rapat Kerja dengan Kakorlantas Polri di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Meskipun perpanjangan SIM dan STNK kini bisa dilakukan secara daring, Sarifuddin menyoroti adanya berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, seperti koneksi internet yang tidak stabil, data yang tidak sesuai, dan gangguan sistem yang sering terjadi.

The post Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding Usulkan SIM Seumur Hidup, Hapus Perpanjangan 5 Tahun appeared first on seketika.com.

Dalam pemungutan suara yang berlangsung, perolehan suara untuk calon anggota Dewan Pengawas KPK adalah Benny Jozua Mamoto: 46 suara, Chisca Mirawati: 46 suara, Wisnu Baroto: 43 suara, Guz Rizal: 40 suara, Sumpeno: 40 suara, Mirwazi: 14 suara, Iskandar MZ: 8 suara, Heru Kreshna Reza: 2 suara, Elly Fariani: 1 suara dan Hamdi Hassyarbaini: 0 suara.

Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, mengungkapkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang KPK, khususnya Pasal 37a Ayat 2, jumlah anggota Dewan Pengawas KPK adalah lima orang.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Komisi III DPR RI kemudian memilih lima anggota Dewas KPK dengan perolehan suara terbanyak.

The post 5 Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029 di Tetapkan Komisi III DPR RI appeared first on seketika.com.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berlangsung di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024), Stevano menyatakan bahwa praktik judi online semakin meresahkan dan mengancam stabilitas sosial.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengingatkan bahwa jika tidak ada pengawasan ketat, kemungkinan terjadinya praktik serupa di tubuh PPATK bisa saja terjadi.

Stevano meminta agar Kepala PPATK memberikan komitmen yang jelas untuk memastikan tidak ada oknum di institusi tersebut yang terlibat dalam melindungi praktik judi online.

“Peristiwa yang terjadi di Kemkominfo bisa saja terjadi di PPATK. Apa langkah konkret yang akan diambil oleh Kepala PPATK untuk memastikan tidak ada oknum di institusi Anda yang membekingi judi online?” tegas Stevano.

Stevano menegaskan bahwa masalah judi online harus segera mendapat perhatian serius dari semua pihak, terutama PPATK yang memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah aliran dana ilegal.

The post Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus Soroti Maraknya Judi Online yang Libatkan Oknum Kemkominfo appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi laporan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, yang menyebutkan lebih dari seribu anggota DPR, DPRD, dan Kesetjenan terlibat dalam judi online.

Dia meminta agar PPATK menyampaikan hasil laporan pemeriksaannya untuk diserahkan kepada Komisi III.

“Yang nantinya setelah menjadi laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Komisi III DPR. MKD juga berhak memanggil siapa pun kalau nanti misalnya menikmati, misalnya menyangkut nama Bambang Pacul yang melakukan transaksi (judi online) di dalam laporan pemeriksaannya (yang menyebutkan) Bambang Pacul diduga melakukan transaksi tidak wajar. (Maka) Bambang Pacul bisa dipanggil ke MKD” papar Bambang di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Komisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap data anggota DPR yang terlibat judi online agar diproses secara kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa fenomena judi online telah merambah ke semua elemen masyarakat, termasuk orang-orang di institusi negara.

Menurut Habiburokhman, pemain judi online bisa dipidana, bukan hanya penyelenggaranya saja. Fenomena maraknya pemain judi online merupakan penyakit masyarakat. Berdasarkan norma hukum pada Pasal 303 KUHP, pemain judi online bisa dipidana.

The post Ketua Komisi III DPR RI: Anggota Dewan Terlibat Judi Online Bisa Diproses di MKD appeared first on seketika.com.

“Kita bersihkan PT Antam agar bisa kembali bersinar seperti emas 24 karat,”

Seketika.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat mengusut kasus dugaan korupsi tujuh ton emas di PT Aneka Tambang (Antam). Proses hukum itu dinilai sebagai momentum ‘bersih-bersih’ Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Apalagi kalau kita lihat, spirit pemberantasan korupsi antara Kejagung dan Kementerian BUMN ini serupa. Pucuk pimpinannya pun sama-sama tidak ada yang pernah mau menolerir para pencuri uang negara. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengusut para oknum PT Antam yang diduga terlibat,” urai Sahroni, Senin (27/1/2024).

Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem itu, ini merupakan kasus besar dan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun. “Negara mengalami kerugian yang tidak main-main. Tapi, saya 100% tidak yakin kalau tidak ada penyelenggara negara yang terlibat,” tegas Sahroni.

Legislator Dapil Jakarta III itu mendesak semua pihak yang terlibat harus dijerat. Dia meyakini ada keterlibatan pejabat negara dalam kasus tersebut. “Karena di mana-mana, korupsi itu pasti terjadi akibat adanya penyalahgunaan kewenangan. Makanya, saya minta Kejagung cepat usut oknum di PT Antam, pasti banyak yang terlibat,” tukasnya.

Sahroni pun berharap pengusutan kasus ini membuat PT Antam kembali berkinerja baik. “Kita bersihkan PT Antam agar bisa kembali bersinar seperti emas 24 karat,” ujar dia.

The post Ahmad Sahroni Desak Kejagung Gerak Cepat Usut Dugaan Korupsi 7 Ton Emas Di Antam appeared first on seketika.com.

Menurutnya, fenomena serupa juga pernah terjadi seusai pemilu 2019 lalu. Menurutnya, pengajuan cerai cenderung meningkat seusai pesta demokrasi jika dibandingkan dengan hari biasa.

“Daripada keteteran karena kaget terima banyak permohonan gugatan cerai, pengadilan agama mending bersiap-siap dari sekarang. Karena percaya enggak percaya, yang beginian banyak benarnya. Pasti (permohonan gugatan) melonjak, percaya deh,” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga mengingatkan agar masyarakat matang dari aspek finansial sebelum melakukan pencalegan. Sehingga, bisa fokus memperjuangkan visi dan misinya.

“Kalau sudah siap mengabdi boleh (caleg). Kalau belum siap, sebaiknya jangan. Nanti stres, karena sudah pasti nggak balik modal”

The post Ini Saran Ahmad Sahroni Ke Pengadilan Agama Antisipasi Banyaknya Caleg Gagal appeared first on seketika.com.