Menurutnya, perkara yang menjerat Amsal memicu kekhawatiran di kalangan pekerja kreatif, khususnya anak-anak muda yang menekuni bidang produksi konten dan videografi.

Pasalnya, pekerjaan kreatif memiliki karakteristik berbeda dengan pengadaan barang yang biasanya memiliki standar harga baku.

“Kami menganggap Majelis Hakim, apa namanya, telah mengimplementasikan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang intinya hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dihukum dalam masyarakat,” kata Habiburokhman dalam Konferensi Pers di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Habiburokhman menjelaskan, dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip tersebut dinilai penting agar putusan pengadilan tidak hanya berpegang pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi suatu perkara.

Ia juga menilai pendekatan tersebut menjadi relevan dalam perkara yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif.

Sebab, mekanisme penentuan harga dalam pekerjaan kreatif tidak selalu dapat disamakan dengan pengadaan barang atau jasa yang memiliki standar harga pokok tertentu.

The post DPR Angkat Bicara! Putusan Bebas Amsal Sitepu Disebut Jadi Angin Segar bagi Pekerja Kreatif appeared first on seketika.com.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan.

“KUHP baru dan KUHAP baru berbeda dengan KUHP lama warisan Belanda dan KUHAP lama warisan orde baru,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

KUHP lama menganut asas monistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana hanya berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik atau pasal.

KUHAP lama tidak mengenal Restorative Justice, di mana Putusan Pemaafan hakim yang memiliki syarat penahanan super subyektif.

Sebaliknya, KUHP baru menganut asas dualistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidananya bukan hanya mensyaratkan terpenuhinya pemenuhan unsur delik atau pasal tetapi juga menilai sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana.

“Hal tersebut bisa dilihat di Pasal 36, Pasal 54 KUHP baru, ditambah lagi Pasal 53 KUHP baru mengatur hakim wajib mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum,” jelas wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.

The post Habiburokhman Tegaskan KUHP–KUHAP Baru Tidak Akan Pidana Sewenang-wenang terhadap Pengkritik Pemerintah appeared first on seketika.com.

Puan mengucapkan selamat kepada lima Calon Pimpinan KPK dan lima Calon Dewas KPK terpilih untuk masa jabatan 2024-2025.

“Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, independen, dan amanah,” kata Puan Maharani.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membacakan laporan mengenai proses pemilihan dan penetapan Calon Pimpinan KPK serta pemberian pertimbangan terhadap Calon Dewas KPK.

Habiburokhman menjelaskan bahwa dari sepuluh Calon Pimpinan dan sepuluh Calon Dewas KPK, Komisi III menggunakan mekanisme voting untuk memilih lima Calon Pimpinan KPK dan lima Calon Dewas KPK yang disetujui.

“Pemilihan melalui mekanisme voting dilakukan untuk menghormati hak konstitusional anggota DPR di Komisi III untuk menggunakan hak pilihnya masing-masing,” jelas Habiburokhman.

The post Tok ! DPR RI Setujui 5 Pimpinan dan Dewas KPK Baru untuk 2024-2025 appeared first on seketika.com.

Usut tuntas dan transparan. Harus dipastikan pelakunya ditangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta agar Polri mengusut tuntas dugaan adanya korban tewas dalam penanganan aksi demonstrasi di kebun sawit Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berakhir ricuh.

Dalam keterangannya, Taufik menyebutkan bahwa tidak boleh terjadi adanya korban tewas dalam unjuk rasa tersebut. Pihak kepolisian sudah seharusnya memahami Standard Operational Procedure (SOP) saat mengamankan demonstrasi warga.

“Saya prihatin dan menyayangkan ada tiga warga yang dilaporkan terkena tembakan, bahkan salah satunya dikabarkan tewas” kata Taufik dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria, Senin (9/10/2023).

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini meminta agar Polri menelusuri apa penyebabnya dan ke depan memastikan setiap menangani unjuk rasa tidak boleh lagi ada yang membawa peluru tajam.

Taufik juga mendesak agar jatuhnya korban dalam unjuk rasa tersebut diusut tuntas. Pihak Kepolisian dalam menangani sengketa warga dengan perusahaan semestinya bertindak sebagai mediator bukan menjadi eksekutor berhadap-hadapan dengan warga. “Usut tuntas dan transparan. Harus dipastikan pelakunya ditangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” kata Legislator Dapil Lampung I itu.

The post Anggota Komisi III Taufik Basari Minta Usut Tuntas Penembakan Warga di Kebun Sawit Seruyan appeared first on seketika.com.