Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus, menjelaskan, “Berdasarkan Rapat Konsultasi yang menggantikan Rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada 12 September 2024, ditetapkan Badan Gizi Nasional sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI.” Rapat tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2024.

Komisi IX DPR RI merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memiliki tanggung jawab di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

Mitra kerja utama Komisi IX mencakup Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

The post DPR RI Tetapkan Badan Gizi Nasional sebagai Mitra Kerja Komisi IX appeared first on seketika.com.

“Nah, ini kalau bisa disosialisasikan juga bu menteri kepada masyarakat kita, karena banyak juga yang bertanya kepada kami peluang untuk bekerja di luar negeri terutama di Arab Saudi.”

Seketika.com, Jakarta – Komisi IX DPR RI mempertanyakan program SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal) yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara timur tengah dan Negara lainnya. Dimana aspek perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia harus dipastikan.

“Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang penempatan tenaga kerja di kawasan Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, pasti isu perlindungan menjadi isu yang utama,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menaker di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Dilanjutkan Netty, selain isu perlindungan yang menjadi isu utama dalam pelaksanaan SPSK, yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan atas pekerjaan di sektor informal di Negara tersebut. Sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, bisa melanjutkan usaha tersebut di tanah air.

Politisi Fraksi PKS ini mengaku di beberapa kesempatan selalu mengingatkan masyarakat bahwa pilihan bekerja di luar negeri harus menjadi pilihan emergency, darurat karena kalau istri meninggalkan suami ini bukan tanpa masalah, pasti akan ada pelanggaran moral. Karena ketika suami menerima penghasilan istri yang tengah berjauhan, akan beresiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk anak-anak yang terlantar. Hal tersebut merupakan potret keluarga migran.

“Yang juga sering menjadi pertanyaan pekerja Migran, bahwa mereka agak sulit kembali ke tanah air karena belum terbayang jenis kewirausahaan apa yang bisa mereka lakukan di tanah air. Nah disini dibutuhkan pendampingan oleh Kementerian ketenagakerjaan terhadap pekerja sektor informal agar ketika kembali ke tanah air bisa melanjutkan usahanya di tanah air. Sehingga tidak perlu berjauhan dengan suami dan keluarga,” pungkasnya.

The post Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Pertanyakan Program SPSK Pekerja Migran appeared first on seketika.com.

“Aturan ini mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengapresiasi kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2024 melalui formula perhitungan yang baru. Menurutnya, kebijakan ini dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat serta berdampak pada terserapnya barang dan jasa yang diproduksi pengusaha. Ia menilai aturan baru tersebut menjadi solusi bagi pekerja dan pihak perusahaan.

“Formula baru yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saya rasa menjadi win win solution antara pekerja dan pemberi kerja, khususnya pihak pengusaha. Karena ada keseimbangan bagi semua pihak, termasuk Pemerintah sebagai pembentuk regulasi,” kata Arzeti dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (13/11/2023).

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menerbitkan regulasi baru tentang pengupahan yaitu Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2023. Aturan ini merupakan revisi atas PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mulai berlaku 10 November 2023.

Lewat PP No 51/2023 ini, kepastian kenaikan upah minimum bagi pekerja kini diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum yang mencakup 3 variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk a).

Indeks tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Formula ini juga merupakan bentuk penghargaan kepada pekerja dan buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Arzeti mengatakan, beleid baru tersebut menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha.

The post Formula Baru Perhitungan Kebijakan UMP 2024 Tingkatkan Daya Beli Masyarakat appeared first on seketika.com.