“Dari perhitungan sementara Tim Auditor BPKP, diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah,”

Seketika.com, Jakarta – Guna mendalami pengadaan server dan sistem penyimpanan di PT SCC yang diduga tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap empat saksi. Namun, dari keempat saksi yang diperiksa, satu saksi tidak hadir.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya pada Kamis (15/2/2024), “Tim penyidik di gedung Merah Putih KPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bernama Zainur Saiman (Head Of Project Manager PT Sigma Cipta Caraka dari tahun 2016 hingga 2020), Sandy Suherry (Sales Head PT Sigma Cipta Caraka, Februari 2015 hingga April 2017), dan Muhammad Achsan (Direktur Utama PT Prima Arbain Mandiri periode 2010 hingga 2019). Tiga saksi tersebut hadir.”

Ali juga menyebutkan bahwa satu saksi yang tidak bisa hadir adalah Eka Zulkarnain (Direktur Teknik PT Berdikari Insurance Tahun 2017 hingga 2020).

“Saksi tidak hadir dan akan dijadwalkan ulang pemeriksaannya,” katanya.

Sebelumnya, KPK telah mengusut dugaan korupsi di PT Sigma Cipta Caraka (SCC) atau Telkomsigma yang telah memasuki tahap penyidikan.

“KPK telah meningkatkan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC (Telkom Group) dari tahun 2017 hingga 2022,” tambah Ali.

The post Dugaan Korupsi Pengadaan Server di PT SCC: KPK Selidiki Dan Periksa 4 saksi, Seorang Saksi Tidak Hadir appeared first on seketika.com.

“KPK menggaris bawahi tentang komitmen nyata dari pimpinan lembaga baik di pusat maupun daerah. Kenaikan maupun penurunan skor SPI merupakan potret nyata potensi korupsi, sehingga diharapkan skor SPI dapat dijadikan panduan untuk perbaikan ke depan,”

Seketika.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 dengan skor indeks 70,97 dari skala 0-100. Skor ini mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya dengan skor indeks 71,94.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penurunan nilai rata-rata nasional SPI harus disikapi dan ditindaklanjuti secara serius. Karenanya, Tanak mengajak seluruh penyelenggara negara di pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk kembali menguatkan integritas.

“Adanya penilaian integritas ini diperlukan untuk efisiensi sumber daya, mengurangi beban instansi serta yang juga penting menghasilkan perbaikan yang terintegrasi dengan nilai tambah. Penurunan tren ini, secara sederhana dapat dimengerti bahwa risiko korupsi di lembaga pemerintah masih cukup rentan,” kata Tanak dalam sambutan peluncuran SPI 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/1).

Dari pengukuran tersebut KPK memberikan 7 rekomendasi penguatan dari 4 perbaikan utama yang meliputi biaya politik tinggi; digitalisasi pelayanan publik; penangan konflik kepentingan; dan komtimen pimpinan lembaga.

Rekomendasi pertama, secara fundamental KPK menilai biaya demokrasi yang terlalu mahal jadi pemicu perilaku koruptif pada dua komponen tersebut. “Hal tersebut tercermin dalam proses Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, karena itu sistem ini perlu dievaluasi dan dicarikan opsi lain. Hulu dari kondisi ini merupakan timbulnya perilaku koruptif pada pengadaan barang dan jasa serta perjanjian jual beli jabatan,” tandas Tanak.

Kedua, KPK mendorong perbaikan sistem pengadaan barang jasa secara spesifik. Akselerasi implementasi e-katalog, sebut Tanak menjadi solusi menutup celah korupsi. “Di samping itu dengan adanya fitur audit sebagai pengawasan secara digital dapat mengidentifikasi ketidakwajaran dalam pengadaan barang jasa. Hal itu dapat dimulai dari integrasi sistem informasi milik Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri,” papar Tanak.

The post KPK Rilis Hasil SPI 2023: Risiko Korupsi pada Lembaga Pemerintah Cukup Rentan appeared first on seketika.com.

“Tiga hambatan utama yang menjadi kendala bagi kemajuan karier perempuan adalah faktor domestik, tugas pengasuhan, cuti melahirkan, 80 persen menjadi hambatan. Yang kedua ini paling penting faktor lingkungan kerja, nah, yang ketiga adalah hambatan individu,”

Seketika.com, Jakarta – Demi mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif, kesetaraan gender di dunia kerja perlu diperjuangkan. Laki-laki dan perempuan seyogyanya memiliki kesempatan yang sama dalam meniti karier. Namun, perempuan lebih rentan mengalami diskriminasi sehingga permasalahan kesetaraan gender masih menjadi isu yang kompleks sampai saat ini.

Maka dari itu, guna meningkatkan kesadaran akan hak kesetaraan serta memperkuat peran perempuan di lingkungan pekerjaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Diskusi bertajuk Kuatkan Peran Perempuan KPK Wujudkan Lingkungan Kerja Inklusif, yang digelar di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (20/12).

Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor, yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan, pekerja perempuan harus lebih banyak memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan, sehingga dapat menghilangkan stigma yang sudah mengakar di masyarakat.

“Ke depannya harus dimotivasi bahwa perempuan juga harus ikut serta dalam promosi jabatan. Pimpinan juga harus mendorong karyawan perempuannya. Kalau tidak ada promosi, berarti masih ada stigma perempuan itu kecerdasannya rendah, atau mereka merasa malu, belum lagi karena proses reproduksi yang memang menyita waktu dan itu dianggap masalah. Itu adalah diskriminasi,” jelas Maria.

Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah kekerasan berbasis gender. Menurut Maria, relasi kuasa jadi penyebab terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja.

“Data Komnas Perempuan, laporan yang langsung mengadu ke Komnas Perempuan cukup tinggi, khususnya kekerasan seksual. Angka yang masuk rata 4.500 kasus-5000 kasus pertahun, dan angka ini angka yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan lebih banyak. Maka ketika mengalami indikasi kekerasan silahkan lapor,” pungkasnya.

The post KPK Berkain, Dorong Kesetaraan Gender Dan Ciptakan Lingkungan Kerja yang Inklusif appeared first on seketika.com.

“Semua perkara-perkara yang masih dan berstatus seperti itu, itu menjadi prioritas daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Seketika.com, Jakarta – Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango berkomitmen untuk kembali memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi KPK.

“Saya katakan tadi, hal apa yang paling mendesak bagi kami untuk dilakukan dalam situasi seperti ini. Terpenting yaitu tadi bagaimana sedikit, dalam tanda kutip sedikit saja memulihkan tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat ini kepada lembaga,” ucap Nawawi usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11/2023) pagi.

Usai pelantikan di Istana Negara, ia akan langsung mengadakan rapat dengan pimpinan lainnya untuk membahas langkah strategis yang harus dilakukan KPK ke depan.

“Saya berencana seusai dari tempat ini saya akan kembali ke kantor dan meminta rekan-rekan pimpinan dan seluruh pejabat struktural eselon I dan II untuk mengadakan rapat, rapim barangkali, kita akan berbincang mengenai segala hal yang barangkali harus kita lakukan dalam yang menjadi skala prioritas kita ke depannya menyikapi situasi yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Presiden Joko Widodo pun memberikan arahan khusus kepadanya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

“Beliau tadi dengan mimik ini saja kami membaca, tetapi ada satu ucapan hati-hati dalam melaksanakan tugas, mengemban tugas,” kata Nawawi.

The post Ketua KPK Nawawi Pomolango: Langkah Prioritas Pulihkan Kepercayaan Masyarakat appeared first on seketika.com.

Para Tersangka tersebut yaitu BW, AY, GUP selaku pihak swasta, serta TS selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS). KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 September s.d 11 Oktober 2023 di Rutan KPK.

Sebelumnya KPK telah mengumumkan 3 orang sebagai Tersangka, yaitu EO Bupati Mimika periode 2014-2019 dan 2019-2024, MS Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta TA selaku Swasta/Direktur PT WM. Dimana saat ini proses hukumnya sedang berjalan dalam tahap upaya hukum kasasi di MA dan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Makassar.

Dalam perkara ini, TA diduga mendapat tawaran proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari EO dengan kesepakatan pembagian fee 10% dari nilai proyek. Dimana EO mendapat 7% dan TA 3%. EO diduga mengkondisikan pelaksanaan proyek dengan mengangkat MS sebagai PPK, lalu memerintahkannya menunjuk TA sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan.

Tersangka AY dan BW sebagai orang kepercayaan EO berperan mencari beberapa kontraktor yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek pembangunan gereja serta menerima sejumlah uang atas jasanya tersebut. Kemudian Tersangka GUP sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang berakibat progress pekerjaan menjadi lambat. Sehingga volume pekerjaan serta mutu hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak. Sedangkan TS sebagai ketua panitia pelelangan pekerjaan jasa konsultan perencanaan berperan mengondisikan berbagai dokumen lelang sehingga memenangkan perusahaan tertentu sebagaimana permintaan EO.

The post 4 Tersangka Baru Kasus Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Ditahan KPK appeared first on seketika.com.