“Peninjauan ulang tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih peran dan menyamakan persepsi mengenai tugas dan fungsi komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan.”

Seketika.com, Jakarta – Komisi X DPR RI saat ini tengah berupaya meningkatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semua tingkatan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga SMK. Tujuannya adalah agar sekolah dapat menggunakan dana tersebut secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, sementara Komite Sekolah dapat lebih fokus pada pengawasan proses pendidikan tanpa harus khawatir terkait masalah keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi.

Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 20 Maret 2024. Selain itu, usaha ini juga sedang dipertimbangkan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Purnamasidi menjelaskan bahwa Komisi X berusaha untuk meningkatkan alokasi dana BOS. Kami telah berdiskusi dengan pihak Bappenas dan Kemenkeu.

Sebagai anggota Banggar, kami berpendapat bahwa idealnya, alokasi untuk SD sekitar Rp8,7 juta per anak per tahun, sementara untuk SMK bisa mencapai Rp15-Rp17 juta per anak per tahun.

Peningkatan alokasi dana BOS juga menjadi perhatian Purnamasidi karena ia ingin mengurangi risiko campur tangan LSM yang dapat merusak jalannya pendidikan.

Dia juga mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meninjau kembali Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

The post Komisi X DPR RI Dorong Peningkatan Alokasi Dana BOS untuk Sekolah Menjangkau Tingkatan SD hingga SMK appeared first on seketika.com.

“Jika (pemilu) diwarnai kecurangan mungkin hasilnya tetap konstitusional karena sesuai prosedur tetapi pasti tidak akan legitimate dan itu pasti berbahaya”

Seketika.com, Jakarta – Sejumlah sivitas akademika dari pelbagai perguruan tinggi menyuarakan maklumat keprihatinan kondisi perpolitikan di Indonesia jelang Pemilu 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menekankan aspirasi ini tidak boleh dibungkam oleh stigma politis. Ia meyakini negara perlu menjaga iklim demokrasi yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.

“Seruan sivitas akademika perguruan tinggi dalam beberapa hari terakhir harusnya ditempatkan sebagai pesan keprihatinan para cendekiawan atas berbagai fenomena di Tanah Air jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Bukan berusaha membungkam mereka dengan berbagai stigma politis atau tudingan berpihak ke calon tertentu,” tanggap Huda dalam keterangan media yang dikutip oleh Parlementaria, di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Perlu diketahui, pasal 28E ayat 3 dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.’ Berangkat dari pasal ini, dirinya menekankan bahwa negara berkewajiban memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi yang menjadi kekhawatiran mereka.

Menurutnya, maklumat yang disampaikan oleh sivitas akademika telah berlandaskan pada keilmuan yang masak dan mantap. Pun, bagi mereka, aspirasi ini krusial demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan jurdil (luber dan jurdil).

“Pemilu tidak hanya butuh konstitusional tetapi juga butuh legitimasi. Jika (pemilu) diwarnai kecurangan mungkin hasilnya tetap konstitusional karena sesuai prosedur tetapi pasti tidak akan legitimate dan itu pasti berbahaya karena pemerintah yang dihasilkan juga tidak akan mendapat dukungan mayoritas rakyat,” terangnya.

The post Suara Sivitas Akademika Tidak Boleh Dibungkam oleh Stigma Politis appeared first on seketika.com.

“Aspirasi Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023 yang meminta adanya optimalisasi peningkatan kualitas, kuantitas dan pengembangan karir bagi dosen di PTS yang masih sangat minor untuk mendapatkan kesetaraan dalam peningkatan kualifikasi pendidikan melalui BPI Kemendibudristek”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyarankan Kemendikbudristek agar memberikan bimbingan persiapan pendaftaran bagi dosen-dosen swasta yang ingin mendaftar Beasiswa Pendidikan Indonesia (PBI).

Hal tersebut merespons aspirasi Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023 yang meminta adanya optimalisasi peningkatan kualitas, kuantitas dan pengembangan karir bagi dosen di PTS yang masih sangat minor untuk mendapatkan kesetaraan dalam peningkatan kualifikasi pendidikan melalui BPI Kemendibudristek.

“Karena saya tadi lihat banyak masalahnya itu adalah proposalnya yang disebutkan kurang tajam dan lain sebagainya, maka yang disebut affirmative action versi saya adalah sesiapa dari dosen-dosen swasta yang akan mengambil bantuan (beasiswa pendidikan) tersebut itu mengikuti semacam bimbingan online. Ini adalah niat baiknya dari kementerian pendidikan bagaimana sebetulnya proposal yang baik, terus bagaimana siasat untuk bersaing, itukan pasti akan sangat berat ketika bicara soal itu,” ujar Ledia.

Hal itu mengemuka dalam RDP/RDPU Komisi X DPR RI dengan Sekjen Kemendikbudristek RI, Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek RI, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023 dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Hal tersebut, lanjut Ledia, agar dosen-dosen dari perguruan tinggi swasta memiliki modal dan kompetensi yang sama saat mendaftar beasiswa dengan dosen-dosen dari perguruan tinggi negeri.

The post Saran Ledia Hanifa Amaliah: Kemendikbudristek Berikan Pembekalan Bagi Dosen Swasta Pendaftar BPI appeared first on seketika.com.

“Saya berharap jangan membabi buta mengambil sumber-sumber anggaran untuk APBN”

Seketika.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan pemerintah harus berpihak kepada para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, ia menilai kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen berpotensi merugikan bagi subjek pajak serta semakin memperlambat pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Saya kira Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus di pihak pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif kita sedang berusaha berkembang menjadi andalan devisa negara, tetapi di sisi lain malah semakin dibebani dengan pajak. Saya berharap jangan membabi buta mengambil sumber-sumber anggaran untuk APBN,” ungkap Fikri kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI. Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Menurut Politisi Fraksi PKS itu, kenaikan pajak hiburan seharusnya diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terkait.

Sehingga, menghasilkan persentase kenaikan pajak yang tepat sekaligus tidak memberatkan. Oleh karena itu, ia pun mengingatkan pemerintah untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Indonesia ini memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif. Harusnya kita akan mendorong tumbuh dan berkembang mereka, bukan dibebani dengan pajak,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.

The post Pemerintah Harus Berpihak Pada Pelaku Ekonomi kreatif, Kenaikan Pajak Hiburan Perlambat Pertumbuhan Sektor Parekraf appeared first on seketika.com.

“Semua pihak peduli dan berpartisipasi aktif dalam proses melahirkan para wirausaha baru di tanah air, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing”

Seketika.com, Jakarta – Sejumlah target untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dari sisi jumlah pelaku wirausaha, harus konsisten direalisasikan dengan memanfaatkan sejumlah sumber daya yang kita miliki.

“Generasi muda saat ini juga sudah aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kewirausahaan, sehingga bisa jadi faktor pendorong untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/12).

Catatan Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47%. Padahal untuk dikategorikan sebagai negara maju pada 2045, Indonesia harus memiliki rasio entrepreneur atau wirausaha mencapai 12% dari populasi.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 65,82 juta pemuda di Indonesia pada 2022. Jumlah itu setara dengan 24% dari total populasi di Indonesia.

Menurut Lestari, sejumlah catatan tersebut harus menjadi dasar para pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama mewujudkan pertumbuhan jumlah pengusaha di Indonesia.

Tentu saja, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus dimulai dengan sejumlah langkah yang mampu membangun ekosistem berusaha yang memadai bagi para generasi muda dan pemula.

The post Potensi Generasi Muda Pencetak Pengusaha-Pengusaha Baru appeared first on seketika.com.

“Di Kementerian Pariwisata, ada lomba Desa Wisata, di kota tidak ada. Yang perlu diperhatikan dalam undang-undang ini adalah kota tidak boleh terlewatkan. Menikmati perkotaan, kita perlu memperhatikan budaya kota tersebut,”

Seketika.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) harus memuat regulasi yang komprehensif. Hal ini dinilai penting agar sektor pendukung pariwisata Indonesia bisa berkontribusi terhadap terciptanya Pariwisata Indonesia yang berkelanjutan.

Sebab itu, ia menyampaikan sejumlah rekomendasi guna memperkaya pembahasan RUU Kepariwisataan. Pertama, pembahasan RUU Kepariwisataan perlu rekognisi pembelajaran masa lampau. Rekognisi ini, baginya, akan membantu untuk menentukan kekuatan sumber daya Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas bangsa.

“Selama ini pembahasan pariwisata di Komisi X itu belum jelas (strategi dan regulasinya). Maka, ini perlu dinormakan. Saya banyak melihat potensi yang dimiliki oleh pelaku wisata yang sebenarnya memang capable,” ujar Fikri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Sahid, Politeknik Pariwisata Makassar, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Tidak hanya itu saja, terkait dengan sumber daya manusia, Politisi Fraksi PKS itu mendukung skema pendidikan pariwisata juga turut mempelajari aspek wirausaha. Walaupun begitu, ia berharap Politeknik Pariwisata Indonesia juga menjalin kerjasama dengan industri. Menurutnya, keahlian yang telah diperoleh oleh mahasiswa pariwisata bisa tersalurkan.

“Pokoknya, sekolah pariwisata penting bukan hanya mendorong hard skill, tapi juga soft skill. Hal ini perlu ditekankan dalam undang-undang. Pariwisata ini kan dari hulu ke hilir, hulunya itu SDM,” Paparnya.

The post Benahi Hulu Hingga Hilir, Abdul Fikri Faqih Rekomendasi RUU Kepariwisataan appeared first on seketika.com.

“Mereka ini orang-orang pilihan yang mampu menjadi contoh teladan bagi para pengikutnya di media sosial. Untuk itu kami mengundang para kontestan ke DPR untuk mendengar langsung masukan dan harapannya,”

Seketika.com, Jakarta – Putri Hijabfluencer merupakan wadah pembinaan para Muslimah Indonesia yang berfokus dalam pengembangan diri di bidang sosial media influencer, dengan tujuan untuk mengembangkan fashion hijab Indonesia, membentuk kepribadian yang baik guna menjadi wanita yang berprestasi dan bernilai.

“Putri Hijabfluencer diharapkan mampu menjadi contoh teladan bagi seluruh perempuan muslim Indonesia. Ajang ini sebagai pembinaan dan pengembangan diri dalam berperilaku berpakaian yang baik untuk mengajak perempuan muslin Indonesia berhijab,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Menjadi seorang Putri Hijabfluencer memang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi para peserta. Namun ia menegaskan, juga memiliki tanggung jawab yang besar sebagai influencer karena setiap perilakunya akan menjadi tauladan bagi pengikutnya.

“Mereka ini orang-orang pilihan yang mampu menjadi contoh teladan bagi para pengikutnya di media sosial. Untuk itu kami mengundang para kontestan ke DPR untuk mendengar langsung masukan dan harapannya,” sebutnya.

Ajang ini dimaksudkan untuk menunjukan bahwa hijab bukan halangan bagi wanita untuk terus berkarier. Dengan berhijab, wanita akan merasa dirinya lebih terjaga dan lebih suci dari semua fitnah. Sekarang ini dengan berhijab, muslimah tetap dapat tampil fashionable, elegan, dan juga anggun.

The post Ajang Putri Hijabfluencer Indonesia Bentuk Wanita Muslim Berprestasi appeared first on seketika.com.

“Anggaran untuk persiapan belum mencukupi, Komisi X minta agar penyelenggara PON dan Peparnas 2024 tetap fokus menjalankan agenda tersebut. Sebab, dua agenda ini berlangsung dalam suasana Pemilu dan Pilkada 2024. Maka, Kemenpora perlu antisipasi sedini mungkin”

Seketika.com, Jakarta – Tahun depan, Indonesia akan menggelar Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024. Menyoroti hal itu, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Macan Effendi mempertanyakan persiapan keseriusan dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dalam mempersiapkannya. Sebab, berdasarkan laporan yang diterima, anggaran untuk persiapan PON dan Papernas belum mencukupi.

Demikian hal tersebut disampaikan dirinya saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga Ario Bimo Nandito di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Ia mengingatkan agar Kemenpora untuk mempersiapkan agenda ini dengan matang.

“Seminggu lalu, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk meninjau kesiapan PON dan Papernas. Salah satu yang menjadi catatan penting bagi kami adalah tidak pastinya anggaran untuk penyelenggaraan dan persiapan venue PON di Aceh dan juga Peparnas ini juga. Kami harap Kemenpora menindaklanjutinya,” tutur Dede

Terakhir, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menekankan Kemenpora untuk mengantisipasi agar penanggung jawab PON dan Papernas 2024, yang terdiri dari para pejabat daerah, berkomitmen menyelenggarakan agenda tersebut. Hal ini menjadi sorotannya lantaran PON dan Peparnas 2024 dilaksanakan pada masa-masa persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Agenda olah raga nasional ini karena persiapannya jelang Pemilu dan Pilkada. Jangan sampai fokus menjadi teralihkan dan perselisihan menjadi menganggu persiapan. Maka perlu adanya antisipasi, ini harus jadi perhatian Kemenpora agar penyelenggaraannya tetap berjalan sesuai harapan,” tandas Dede.

The post Komisi X Soroti Komitmen Kemenpora Selenggarakan PON dan Peparnas 2024 appeared first on seketika.com.

Oleh karenanya, Komisi X DPR RI saat ini tengah menjalankan fungsi pengawasan yakni mengawasi kebijakan literasi melalui Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (Panja PLTP). 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Serang, Banten menyatakan bahagia karena mendapat berbagai informasi tentang kondisi literasi di Kabupaten Serang.

“Ternyata banyak yang sudah dilakukan pemda. Semoga dengan pertemuan ini, makin semangat lagi melibatkan desa, perguruan tinggi, komunitas literasi, dan sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkann indeks literasi,” ujar Hetifa di Pendopo Kabupaten Serang, Jumat (22/9/2023).

Hetifa menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu Pemkab Serang dalam melengkapi program yang sudah dilakukan dan direncanakan, seperti untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang perlu dibantu dengan berbagai pelatihan untuk pustakawan, penambahan koleksi buku, dan pembangunan perpustakaan rekreatif dan edukatif.

The post Kabupaten Serang Bisa Jadi Percontohan Indeks Pembangunan Literasi appeared first on seketika.com.