Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menjelaskan penegasan kebijakan tersebut penting agar pelaksanaan TKA tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Ada semacam niatan dari masyarakat agar TKA ini menjadi satu kewajiban bersama, sehingga ada penegasan dari para guru untuk mengingatkan anak-anak didik nantinya harus mengikuti TKA,” kata Sabam Sinaga Hal itu disampaikan Sabam saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan TKA, ke Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (16/4/2026).

Ia menilai, kejelasan kebijakan akan mendorong partisipasi siswa sekaligus membantu pemerintah memperoleh data yang akurat mengenai capaian pendidikan nasional.

“Itu menurut kami juga perlu sekali, supaya tidak terkesan abu-abu,” ujarnya.

Sabam menyoroti masih rendahnya capaian TKA di sejumlah daerah. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima dalam kunjungan tersebut, terdapat wilayah dengan tingkat kelulusan hanya sekitar 10 persen.

“Hari ini kita mendengar persentase TKA ada yang hanya 10 persen. Ini menjadi sesuatu yang perlu jadi perhatian,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

The post TKA Mau Wajib atau Opsional, DPR Soroti Kebijakan Abu-Abu appeared first on seketika.com.

Pun, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berpandangan pembelajaran tatap muka harus tetap menjadi prioritas. Pernyataan ini disampaikannya melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (26/3/2026).

Selain lebih efektif, baginya, pendekatan ini juga penting demi menjaga kualitas interaksi, termasuk kegiatan praktikum yang tidak dapat tergantikan.

Apalagi, ia menilai mayoritas siswa bersekolah relatif dekat dari rumah di tengah sistem zonasi yang telah berjalan, membuat kebijakan tersebut berdampak positif terhadap penurunan konsumsi energi, khususnya dari konsumsi energi transportasi.

Belajar dari rumah memiliki sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai jika diterapkan secara luas, mulai dari risiko penurunan capaian belajar (learning loss), keterbatasan interaksi guru dan siswa, hingga potensi meningkatnya kesenjangan akses akibat perbedaan fasilitas dan pendampingan di rumah.

Selain itu, aspek sosial-emosional anak juga terdampak karena berkurangnya ruang interaksi dan pembentukan karakter.

Meski demikian, pembelajaran jarak jauh tetap dapat dimanfaatkan secara fleksibel pada kondisi tertentu, seperti saat terjadi bencana alam, gangguan akses sementara, atau di wilayah terpencil dengan keterbatasan tenaga pendidik. Dalam situasi tersebut, PJJ menjadi solusi adaptif agar proses belajar tetap berlangsung.

Oleh sebab itu, Hetifah menghimbau pemerintah daerah untuk tidak ragu dalam melanjutkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pasca libur Idulfitri sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, sembari terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat dukungan bagi guru, serta memastikan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

The post Tatap Muka Tetap Prioritas! DPR Tegaskan Wacana Belajar dari Rumah Tak Ganggu Sekolah appeared first on seketika.com.

Dengan latar belakang pendidikan di bidang keguruan, ia berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan.

“Concern saya sih di bidang pendidikan. Banyak sekali permasalahan di bidang pendidikan yang semoga bisa dicari jalan keluarnya,” ungkap Denny saat ditemui di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/10/2024).

Denny juga menyatakan ketertarikan untuk berkiprah di Komisi X, yang membahas masalah pendidikan, karena latar belakangnya yang relevan.

“Kalau saya sih sesuai dengan pengalaman, latar belakang pendidikan sepertinya di Komisi X itu pas gitu,” ujarnya pada Minggu (29/9/2024) di Jakarta.

The post Denny Cagur: Dari Pelawak ke Legislator Peduli Pendidikan appeared first on seketika.com.

“Kami tidak berharap pembangunan fisik yang begitu gencar di IKN melupakan pemajuan kebudayaan.”

Seketika.com, Jakarta – Pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) yang masif di Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan tidak melupakan pemajuan kebudayaan lokal. Ada banyak suku, tradisi, dan bahasa daerah yang hidup di Kaltim yang harus dijaga kelestariannya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di Balikpapan, Kaltim, Kamis (9/11/2023), usai memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kaltim yang membahas isu kebudayaan. Dikatakan Hetifah, saat ini ada UU Pemajuan Kebudayaan yang sudah disahkan yang mestinya bisa melindungi kebudayaan lokal di Kaltim dari ancaman kepunahan, dampak kehadiran IKN.

Keberadaan IKN akan menghadirkan pula jutaan penduduk baru dari berbagai daerah yang sangat mungkin menimbulkan benturan budaya. Pertemuan Komisi X DPR dengan para budayawan, akademisi, dan Pemerintah Kota Balikpapan, membincang serius isu-isu kebudayaan lokal, baik pelestarian budaya, menghidupkan kembali institut kesenian yang sempat ditutup, sampai ancaman tersingkirnya budaya lokal.

“Kami tidak berharap pembangunan fisik yang begitu gencar di IKN melupakan Pemajuan Kebudayaan. Banyak komunitas dan paguyuban yang telah merasakan adanya kecemasan dengan kedatangan penduduk baru ke Kaltim ini dan membuat budaya yang sudah ada terdegradasi atau punah, baik bahasa daerah atau keseniannya,” tutur Hetifah yang juga Legislator Dapil Kaltim tersebut.

Dari pertemuan dengan para budayawan dan seniman lokal itu terungkap, perlu ada ruang publik sebagai tempat berekspresi. Di ruang tersebut kelak para seniman lokal bisa berkesenian, melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki. Hetifah juga menambahkan, pembangunan IKN harus banyak memberi kesempatan bagi penduduk lokal untuk terlibat, baik dalam pembangunan infrastruktur fisik maupun kebudayaan.

The post Komisi X DPR RI Hetifah: Pembangunan Gencar Di IKN, Jangan Lupakan Pemajuan Budaya Lokal appeared first on seketika.com.