Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menilai bahwa lembaga perbankan tidak boleh lagi menerapkan pola kerja pasif dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Menurutnya, bank harus lebih agresif dalam membangun relasi dan memahami kebutuhan pelaku usaha kecil di lapangan.

“Bank jangan hanya menunggu. Harus turun ke lapangan, pahami kebutuhan pasar, dan bantu UMKM menyusun skema bisnis yang layak bank,” tegas Didik usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank BRI tercatat sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan total nilai mencapai Rp23,94 triliun untuk 579 ribu debitur.

Posisi berikutnya ditempati oleh Bank Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng.

The post DPR Desak Bank Turun ke Lapangan! UMKM Diminta Tak Lagi Sulit Dapat Modal appeared first on seketika.com.

“Dari sisi perbankan, Non-Performing Loan (NPL) sudah terkendali dengan baik. Namun, masih perlu langkah lebih lanjut untuk memperkuat UMKM agar bisa berkembang menjadi usaha yang lebih besar,” ujar Harris usai pertemuan dengan perwakilan OJK di Kota Tegal, Kamis (30/1/2025).

Harris menyoroti peran OJK dalam memastikan kredit UMKM dapat tersalurkan dengan baik. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat bukan hanya akses kredit, melainkan juga pendampingan usaha.

“Yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM bukan hanya kredit, tetapi juga pendampingan usaha, mulai dari penyusunan visi bisnis, pemasaran, hingga pengembangan kemasan produk,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung UMKM, legislator Dapil Jawa Tengah IX ini juga mengungkapkan bahwa saat masih di Komisi VI DPR RI, ia mengusulkan pendirian rumah kemasan UMKM di Kota Slawi yang didukung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

The post Rumah kemasan, Harris Turino: UMKM Butuh Pendampingan Bukan Hanya Kredit appeared first on seketika.com.

Fauzi H. Amro menyatakan, “Kami mengapresiasi kerja keras Bea Cukai Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kami telah melihat langsung hasil kerja mereka, pertama di Soekarno-Hatta, yang menyelamatkan triliunan kerugian negara, dan kini di Semarang dengan barang ilegal yang disita senilai sekitar Rp300 miliar. Barang-barang tersebut nantinya akan dimusnahkan atau dilelang, sesuai keputusan DJKN.”

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini juga mengingatkan agar tugas Bea Cukai tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan terhadap para importir.

Fauzi berharap agar para importir menjalankan prosedur ekspor-impor dengan benar, sehingga negara dan para importir dapat memperoleh keuntungan bersama.

Fauzi menambahkan bahwa kami berharap importir mematuhi prosedur ekspor dan impor yang sesuai. Hal ini akan menguntungkan negara dan para importir. Jika tidak, justru akan timbul masalah, di mana ada yang ditangkap dan ada pula yang mendapat keuntungan pribadi.

Fauzi juga mengingatkan bahwa meskipun masih ada keluhan mengenai lamanya proses perizinan ekspor dan impor, dirinya yakin bahwa dengan semangat kepemimpinan baru, perizinan dapat dipercepat melalui sistem satu pintu.

The post Fauzi H. Amro Apresiasi Kinerja Bea Cukai Jawa Tengah, Amankan Barang Ilegal Rp398,45 Miliar appeared first on seketika.com.

“249 (nakes non ASN yang dipecat), rata-rata ikut demo mereka,”

Seketika.com, Jakarta – Komisi XI DPR RI telah mengangkat isu penting terkait pemecatan ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, solusi yang adil dapat ditemukan melalui musyawarah mufakat.

“Komunikasi dengan pihak Pemerintah Daerah, Bupati, dan Kepala Dinas terus berlangsung. Semoga melalui musyawarah mufakat, kita dapat menemukan solusi yang memungkinkan rekan-rekan Nakes ini kembali berkontribusi dalam pelayanan kesehatan publik di Manggarai,” jelas Melki dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, pada Jumat (12/4/2024).

Lebih lanjut, Melki menegaskan bahwa Komisi IX berharap agar semua pihak dapat bergerak menuju solusi yang memungkinkan para Nakes kembali bekerja, dengan memperhatikan catatan dari Pemerintah Daerah.

Dia juga menyoroti pentingnya dialog konstruktif antara Pemerintah Daerah dan perwakilan Nakes untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

“Kita mendorong terjadinya pembicaraan yang lebih konstruktif antara Pemerintah Daerah dan perwakilan Nakes, sehingga dapat ditemukan titik temu dan solusi terbaik,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit, memutuskan untuk memecat sebanyak 249 Nakes dengan tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024.

The post Kontroversi Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai: Solusi dan Penyelesaian dari Komisi XI DPR RI appeared first on seketika.com.

“Menjelang Ramadan dan Lebaran ini tidak akan ada lagi korban jiwa akibat Pinjol.”

Seketika.com, Jakarta – Fenomena pinjaman online ilegal (Pinjol) terus menjadi perhatian utama dalam diskusi masyarakat. Pinjol ilegal masih menghantui sebagian masyarakat di berbagai daerah, dan seruan untuk menerapkan moratorium Pinjol terus bergema.

Dalam pertemuan antara Komisi XI DPR RI, otoritas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Batam, Kepulauan Riau, isu Pinjol terus menjadi topik dominan dan menarik.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, mengungkapkan harapannya agar OJK terus mempertimbangkan moratorium Pinjol, mengingat dampak meresahkan yang masih dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, kebutuhan untuk memperketat regulasi Pinjol sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat menjadi semakin penting.

“Ternyata kabar baiknya adalah moratorium pinjol itu akan terus dilanjutkan. Infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengaturannya masih dipersiapkan oleh OJK sendiri,” jelas Puteri.

The post Atasi Masalah Pinjaman Online Ilegal, Moratorium dan Regulasi terus Diperketat appeared first on seketika.com.

“Apalagi ke depan, kita akan dihadapkan dengan tantangan bonus demografi, kecerdasan artifisial, digitalisasi yang memerlukan SDM yang berkualitas agar bisa menjadi negara maju”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoroti opsi pemerintah menghentikan alokasi untuk dana abadi pendidikan LPDP yang mencapai Rp20 triliun setiap tahun. Puteri meminta pengkajian ini haruslah dilakukan secara mendalam dan komprehensif sehingga tidak mengganggu program beasiswa yang selama ini sudah berjalan.

“Karena rencana ini masih dikaji pemerintah, pastinya kami berpesan agar dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Harus dijamin bahwa rencana tersebut tidak mengganggu program beasiswa yang selama ini berjalan karena memang dibutuhkan masyarakat, khususnya bagi anak muda,” kata Puteri di Jakarta, Jumat (19/1/2023).

Diketahui, dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan kini sudah menyentuh angka Rp139 triliun. Dengan jumlah ini, Puteri meminta dikaji dengan detail terhadap pengaruhnya terhadap pengembangan SDM di masa depan, yang dinilainya akan banyak menghadapi tantangan berat.

“Apakah dengan dana kelolaan LPDP yang mencapai Rp139 triliun pada 2023 memang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan SDM kita ke depan. Apalagi ke depan, kita akan dihadapkan dengan tantangan bonus demografi, kecerdasan artifisial, digitalisasi yang memerlukan SDM yang berkualitas agar bisa menjadi negara maju,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Puteri juga mengingatkan dampak penghentian alokasi ini terhadap penerimaan atas investasi dari dana abadi tersebut. Ia menjelaskan harus ada rencana strategi penempatan dana abadi tersebut supaya tetap menghasilkan imbal hasil (return) yang optimal.

The post Puteri Komarudin: Perlu Dikaji Secara Mendalam dan Komprehensif Opsi Penghentian Alokasi Dana Abadi Pendidikan LPDP Capai 20 triliun appeared first on seketika.com.