KPK kemudian menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2021 – 2025 dan 2025 – 2030. Terhadap tersangka FAR selanjutnya ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 4 s.d 23 Maret 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adapun, konstruksi perkara ini diawali dengan dugaan konflik kepentingan yang muncul karena perusahaan keluarga yakni PT RNB milik FAR.

Pada periode 2023–2026, PT RNB diketahui aktif menjadi vendor penyedia jasa outsourcing di sejumlah Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga Kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

Dalam struktur perusahaan tersebut, ASH (suami FAR) dan MSA (anak FAR) menjabat sebagai Komisaris dan Direktur. Sementara itu, FAR diketahui sebagai penerima manfaat atau beneficial owner (BO).

Di sisi lain, sebagian besar pegawai PT RNB adalah tim sukses Bupati, yang ditugaskan di sejumlah Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Pekalongan.

FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya (RUL) diduga melakukan intervensi terhadap para Kepala Dinas untuk memastikan PT RNB memenangkan pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan PT RNB atau “Perusahaan Ibu”.

The post KPK Tangkap Bupati Pekalongan! Dugaan Korupsi Outsourcing Rp46 Miliar, Perusahaan Keluarga Jadi Sorotan appeared first on seketika.com.

“Dalam bahasa Jawa, ada istilah pokil, yang merujuk pada tindakan curang untuk meraih keuntungan pribadi. Hal ini adalah bentuk dari apa yang kita kenal dengan korupsi. Oleh karena itu, setiap pihak harus berhati-hati,” ungkap Wawan dalam Seminar Integrity in Action yang bertema “The Power of Integrity”, yang diselenggarakan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (TWC) di Gedung Kesenian Tri Murti, Prambanan, pada Jumat (3/1/2025).

Wawan juga memaparkan bahwa sebanyak 466 pelaku tindak pidana korupsi berasal dari sektor swasta.

Angka ini menempatkan sektor swasta sebagai kelompok dengan pelaku terbanyak setelah eselon I, II, III, dan IV yang mencatatkan 423 kasus, serta anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam 358 kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk sektor swasta.

Untuk itu, Wawan mengajak seluruh jajaran PT TWC untuk aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Mari kita semua bersama-sama menyatakan diri untuk tidak korupsi dan aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi. Jadilah teladan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya menutup sambutannya.

The post Wawan Wardiana: Konflik Kepentingan Sebabkan Korupsi, Peran Swasta Penting dalam Pemberantasan appeared first on seketika.com.