Afifuddin menyampaikan hal ini dalam keterangan resmi setelah melakukan pengecekan di pabrik percetakan surat suara PT Antar Surya Jaya di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (17/10/2024).

Ia menekankan pentingnya mendahulukan daerah-daerah yang menghadapi tantangan distribusi.

“Konsentrasi KPU RI adalah untuk mendahulukan daerah yang memiliki tantangan distribusi logistik terjauh,” ujar Afifuddin.

Tantangan transportasi di setiap daerah bervariasi, terutama di daerah terluar. Untuk menghindari keterlambatan pengiriman, pencetakan surat suara harus diselesaikan lebih awal.

KPU telah menginstruksikan perusahaan mitra untuk memprioritaskan pencetakan surat suara di daerah-daerah ini.

Contohnya, surat suara untuk Provinsi Papua Tengah telah selesai dicetak beberapa hari yang lalu dan kini sudah 100 persen dalam proses pengiriman.

The post KPU RI Utamakan Pencetakan Surat Suara untuk Pilkada 2024 di Daerah Terpencil appeared first on seketika.com.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang akrab disapa Afif, menegaskan bahwa putusan MK harus dipatuhi hingga tahap penetapan pasangan calon. “Dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” ujar Afif.

Ia menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap putusan MK tidak hanya berlaku saat pendaftaran calon tetapi juga sepanjang proses pemilihan.

Putusan MK yang dimaksud meliputi Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024: MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, harus dihitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pelantikan kepala daerah. Hal ini memastikan calon kepala daerah memenuhi syarat usia yang relevan pada saat penetapan.

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024: MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dengan membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

The post KPU RI Tegaskan Kepatuhan terhadap Putusan MK untuk Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan, “Kami akan memeriksa salinan Putusan MK secara mendetail untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca-putusan Mahkamah Konstitusi,” dalam keterangan resminya pada Selasa (20/8/2024).

Dua putusan MK yang akan dikaji adalah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan Nomor 60 mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah dalam pilkada, sementara Putusan Nomor 70 menetapkan syarat usia calon kepala daerah pada saat penetapan oleh KPU.

Afifuddin menambahkan bahwa KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat untuk membahas implementasi putusan MK tersebut.

“Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti Putusan MK sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dimulai. Ini termasuk melakukan perubahan pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan,” katanya.

The post KPU RI Kaji Dua Putusan MK Terkait Pencalonan Kepala Daerah appeared first on seketika.com.

“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu,” ujar Hasyim.

Dia juga meminta maaf kepada awak media jika selama menjabat sebagai Ketua KPU RI ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan.

“Kepada teman-teman jurnalis, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf,” katanya.

DKPP RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy’ari terkait kasus dugaan asusila.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

DKPP juga mengabulkan seluruh pengaduan pengadu dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

“Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan,” ujarnya.

The post Hasyim Asy’ari Diberhentikan DKPP Terkait Kasus Dugaan Asusila appeared first on seketika.com.

Menurut Hasyim, KPU berpendapat bahwa kepastian hukum terkait batas usia calon bupati, wali kota, atau gubernur ditentukan pada saat penetapan pasangan calon, yaitu pada 22 September 2024.

Dalam penjelasannya, batas usia genap 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota, dan genap 30 tahun untuk calon gubernur, dihitung pada saat penetapan pasangan calon.

Pernyataan ini disampaikan Hasyim terkait dengan kemungkinan KPU RI mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas usia calon kepala daerah.

Menurutnya, pelantikan pasangan calon kepala daerah bukanlah ranah kewenangan KPU, yang berwenang hanya sampai pada penetapan pasangan calon terpilih untuk Pilkada 2024.

“Setelah penetapan pasangan calon terpilih, proses selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat. Untuk bupati dan wali kota, SK diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden, sementara untuk gubernur, SK diterbitkan oleh Presiden,” tambah Hasyim.

Meskipun demikian, KPU saat ini sedang mengharmonisasikan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah setelah terbitnya putusan MA.

The post Batas Usia Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024 appeared first on seketika.com.

“Pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara, pengawas, aparat keamanan, partai politik, peserta calon, media, dan masyarakat.”

Seketika.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) sebagai bagian dari penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024.

Penyerahan DP4 secara simbolis dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Ruang Sidang Utama Kantor KPU Jakarta pada hari Kamis, 2 Mei 2024.

Dalam sambutannya, Mendagri menekankan peran utama pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada dengan menyediakan DP4.

Data ini diperoleh dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang terus diperbarui setiap hari.

Berdasarkan data terbaru, jumlah jiwa dalam DP4 Pilkada Serentak per 27 November 2024 mencapai 207.110.768, dengan 103.228.748 laki-laki dan 103.882.020 perempuan.

Mendagri menegaskan bahwa pemilih adalah warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun pada tanggal 27 November.

Ini berbeda dengan DP4 untuk pemilu pada 14 Februari, di mana pemilih potensial adalah mereka yang berusia di atas 17 tahun pada tanggal tersebut.

The post Kemendagri Serahkan DP4 untuk Pilkada Serentak 2024 kepada KPU RI appeared first on seketika.com.

“Kegiatan unjuk rasa ini merupakan momentum penting dalam sejarah pelaksanaan tugas kita”

Seketika.com, Jakarta – Sebanyak 4.266 personel gabungan dari Polri dan TNI, didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan, telah disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa warga di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yang berlokasi di Jakarta Pusat, pada hari Rabu (24/4/2024).

“Personel gabungan TNI-Polri telah disiapkan dan ditempatkan di beberapa titik rute massa yang akan menyampaikan pendapat mereka di kantor KPU RI,” kata Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat, di Jakarta.

KPU RI akan mengumumkan pemenang Pilpres 2024 bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor KPU RI, Jakarta, pada hari ini.

Penetapan ini dilakukan dalam waktu kurang dari tiga hari setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilu.

Dalam rangka mengamankan unjuk rasa tersebut, kepolisian telah mengambil langkah antisipatif. Kombes Susatyo menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan situasi di lapangan.

“Jika ada peningkatan eskalasi, maka Jalan Iman Bonjol di depan kantor KPU RI akan ditutup. Warga yang hendak melewati Jalan Imam Bonjol diharapkan mencari rute alternatif,” ujarnya.

Kapolres juga menegaskan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan tidak diperkenankan membawa senjata api atau senjata tajam.

The post 4.266 Personel Gabungan Polri dan TNI Disiagakan Jelang Penetapan Hasil Pilpres 2024 appeared first on seketika.com.

“Pendaftaran melalui jalur perseorangan akan dilakukan lebih awal. “

Seketika.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, mengungkapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 memiliki dua jalur pendaftaran calon kepala daerah yang berbeda.

Jalur pertama adalah pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik atau koalisi partai politik, sedangkan jalur kedua adalah pendaftaran perseorangan atau independen.

“Ada dua jalur pencalonan, yakni jalur partai politik atau koalisi partai politik dan jalur perseorangan,” ujar Hasyim melalui pernyataan resminya pada Minggu (31/3/2024).

Hasyim juga menyoroti bahwa pendaftaran melalui jalur perseorangan akan dilakukan lebih awal.

Hal ini dikarenakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dengan memenuhi syarat dukungan yang diperlukan berdasarkan jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 41 UU 10 Nomor 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sementara itu, pencalonan melalui jalur partai politik memerlukan perolehan kursi atau suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD/provinsi untuk pemilihan gubernur (pilgub), serta perolehan kursi atau suara DPRD kabupaten/kota bagi partai politik atau koalisi partai politik.

The post 2 Jalur Pendaftaran dan Jadwal Tahapan Pilkada Serentak 2024 appeared first on seketika.com.

“Kalau saya melihat, mengalami dua kali pemilu, saya merasa 2024 lebih teduh, sejuk dibanding 2019,”

Seketika.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan apresiasi atas penyelenggara Pemilu 2024, terutama kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yang telah menetapkan hasil pemilu tersebut.

“Pemerintah memberikan apresiasi kepada penyelenggara, khususnya KPU dan jajarannya yang telah menyelesaikan tugasnya melakukan rapat pleno penetapan tingkat nasional sesuai dengan jadwal, yaitu 20 Maret,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang dikutip dari ANTARA pada Rabu (20/3/2024).

Tito juga menyoroti proses penetapan hasil pemilu yang melalui rekapitulasi bertahap dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat nasional.

Tito juga menekankan bahwa proses tersebut disiarkan secara langsung melalui ‘live streaming’ dari tingkat kabupaten hingga nasional, sehingga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Menurut Tito, penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU RI memberikan pemahaman yang lebih baik kepada rakyat tentang proses demokrasi dalam menentukan pilihan mereka.

Tito juga menegaskan bahwa dalam politik, baik kemenangan maupun kekalahan adalah hal yang wajar, dan ia mengajak masyarakat untuk dapat menerima hasilnya.

Tito juga menambahkan bahwa jika ada yang tidak puas, atau memiliki keberatan, terdapat mekanisme lain yang dapat diambil, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menjelaskan bahwa melalui proses di MK, dugaan pelanggaran pemilu dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid.

The post Menteri Dalam Negeri Apresiasi KPU RI atas Penetapan Hasil Pemilu 2024: Suasana Lebih Kondusif appeared first on seketika.com.

Berikut hasil rekapitulasi suara paslon 01, 02 dan 03 tingkat nasional di 34 provinsi yang sudah dilakukan KPU:

1. Yogyakarta
   Anies-Muhaimin: 496.280
   Prabowo-Gibran: 1.269.265
   Ganjar-Mahfud: 741.220
2. Gorontalo
   Anies-Muhaimin: 227.354
   Prabowo-Gibran: 504.662
   Ganjar-Mahfud: 41.508
3. Kalimantan Tengah
   Anies-Muhaimin: 256.811
   Prabowo-Gibran: 1.097.070
   Ganjar-Mahfud: 158.788
4. Bali
   Anies-Muhaimin: 99.233
   Prabowo-Gibran: 1.454.640
   Ganjar-Mahfud: 1.127.134
5. Lampung
   Anies-Muhaimin: 791.892
   Prabowo-Gibran: 3.554.310
   Ganjar-Mahfud: 764.486
6. Bangka Belitung
   Anies-Muhaimin: 204.348
   Prabowo-Gibran: 529.883
   Ganjar-Mahfud: 151.109
7. Kalimantan Barat
   Anies-Muhaimin: 718.641
   Prabowo-Gibran: 1.964.183
   Ganjar-Mahfud: 534.450
8. Sumatra Selatan
   Anies-Muhaimin: 997.299
   Prabowo-Gibran: 3.649.651
   Ganjar-Mahfud: 606.681
9. Jawa Tengah
   Anies-Muhaimin: 2.866.373
   Prabowo-Gibran: 12.096.454
   Ganjar-Mahfud: 7.827.335
10. DKI Jakarta
    Anies-Muhaimin: 2.653.762
    Prabowo-Gibran: 2.692.011
    Ganjar-Mahfud: 1.115.138
11. Kepulauan Riau
    Anies-Muhaimin: 370.671
    Prabowo-Gibran: 641.388
    Ganjar-Mahfud: 140.733
12. Nusa Tenggara Timur
    Anies-Muhaimin: 153.446
    Prabowo-Gibran: 1.798.753
    Ganjar-Mahfud: 958.505
13. Kalimantan Selatan
    Anies-Muhaimin: 849.948
    Prabowo-Gibran: 1.407.684
    Ganjar-Mahfud: 159.950
14. Banten
    Anies-Muhaimin: 2.451.383
    Prabowo-Gibran: 4.035.052
    Ganjar-Mahfud: 720.275
15. Kalimantan Timur
    Anies-Muhaimin: 448.046
    Prabowo-Gibran: 1.542.346
    Ganjar-Mahfud: 240.143
16. Kalimantan Utara
    Anies-Muhaimin: 72.065
    Prabowo-Gibran: 284.209
    Ganjar-Mahfud: 51.451
17. Sulawesi Tenggara
    Anies-Muhaimin: 361.585
    Prabowo-Gibran: 1.113.344
    Ganjar-Mahfud: 90.727
18. Jawa Timur
    Anies-Muhaimin: 4.492.652
    Prabowo-Gibran: 16.716.603
    Ganjar-Mahfud: 4.434.805
19. Sulawesi Barat
    Anies-Muhaimin: 223.153
    Prabowo-Gibran: 533.757
    Ganjar-Mahfud Md: 62.514
20. Papua Barat
    Anies-Muhaimin: 37.459
    Prabowo-Gibran: 172.965
    Ganjar-Mahfud Md: 120.565
21. Riau
    Anies-Muhaimin: 1.400.093
    Prabowo-Gibran: 1.931.113
    Ganjar-Mahfud Md: 357.298
22. Sulawesi Utara
    Anies-Muhaimin: 119.103
    Prabowo-Gibran: 1.229.069
    Ganjar-Mahfud Md: 283.796
23. Bengkulu
    Anies-Muhaimin: 229.681
    Prabowo-Gibran: 893.499
    Ganjar-Mahfud Md: 145.570
24. Sumatra Barat
    Anies-Muhaimin: 1.744.042
    Prabowo-Gibran: 1.217.314
    Ganjar-Mahfud Md: 124.044
25. Sulawesi Selatan
    Anies-Muhaimin: 2.003.081
    Prabowo-Gibran: 3.010.726
    Ganjar-Mahfud Md: 265.948
26. Aceh
    Anies-Muhaimin: 2.369.534
    Prabowo-Gibran: 787.024
    Ganjar-Mahfud Md: 64.677
27. Nusa Tenggara Barat
    Anies-Muhaimin: 850.359
    Prabowo-Gibran: 2.154.843
    Ganjar-Mahfud Md: 241.106
28. Papua Selatan
    Anies-Muhaimin: 41.906
    Prabowo-Gibran: 162.852
    Ganjar-Mahfud Md: 110.003
29. Jambi
    Anies-Muhaimin: 532.605
    Prabowo-Gibran: 1.438.952
    Ganjar-Mahfud Md: 234.251
30. Sumatra Utara
    Anies-Muhaimin: 2.339.620
    Prabowo-Gibran: 4.660.408
    Ganjar-Mahfud Md: 999.528
31. Maluku Utara
    Anies-Muhaimin: 200.459
    Prabowo-Gibran: 454.943
    Ganjar-Mahfud Md: 91.293
32. Sulawesi Tengah
    Anies-Muhaimin: 386.743
    Prabowo-Gibran: 1.251.313
    Ganjar-Mahfud: 160.594
33. Papua Tengah
    Anies-Muhaimin: 128.577
    Prabowo-Gibran: 638.616
    Ganjar-Mahfud: 335.089
34. Papua Barat Daya
    Anies-Muhaimin: 48.405
    Prabowo-Gibran: 209.403
    Ganjar-Mahfud 99.899

(infopublik)

The post Daftar Rekapitulasi Suara KPU Paslon Anies Muhaimin, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud Di 34 Provinsi appeared first on seketika.com.