Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres dapat diakses publik secara transparan, tanpa ada pembatasan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan hak atas informasi publik.

“Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang dikecualikan KPU,” ujar Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers bertajuk Perkembangan Terkini Keputusan KPU Terkait Pengecualian Informasi, yang berlangsung di Gedung KPU, Selasa (16/9/2025).

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut para anggota KPU yakni Parsadaan Harahap, Iffa Rosita, August Mellaz, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat, serta Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Pembatalan keputusan ini membuka akses publik terhadap berbagai dokumen yang sebelumnya dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Berikut adalah dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang sebelumnya tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025:

The post Daftar Dokumen Capres-Cawapres, Keputusan 731 Tahun 2025 Resmi Dibatalkan KPU appeared first on seketika.com.

“Saya berharap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi akhir dari sengketa Pilkada 2024. Oleh karena itu, MK harus hati-hati dalam memutuskan, karena apapun putusannya harus diterima oleh para pihak yang bersengketa,” kata Ahmad Irawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/12/2024).

Berdasarkan informasi yang tercatat di situs resmi MK, per Kamis (12/12/2024), terdapat 275 permohonan sengketa hasil Pilkada 2024.

Dalam daftar tersebut, tercatat 15 permohonan sengketa Pilgub, 213 permohonan sengketa Pilkada bupati, dan 47 permohonan sengketa Pilkada wali kota.

Ahmad Irawan mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan MK dalam menangani sengketa Pilkada 2024.

Ia mengungkapkan bahwa pengalaman panjang MK dalam menyelesaikan sengketa Pemilu akan membantu proses penanganan perselisihan Pilkada 2024 menjadi lebih baik dan efisien.

The post Mahkamah Konstitusi Terima 300 Gugatan Pilkada 2024, Ahmad Irawan Harap Sengketa Selesai appeared first on seketika.com.

Menurut Bagja, penting bagi Bawaslu daerah untuk sangat teliti dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan sanksi pembatalan atau langkah-langkah hukum lainnya.

“Jika berkaitan dengan sanksi pembatalan, harap teman-teman di Bawaslu sangat detail dan hati-hati dalam menentukan pasal, tindak lanjut, dan lainnya,” kata Rahmat Bagja.

Bagja mengingatkan bahwa keputusan yang dibuat oleh Bawaslu daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Jangan sampai keputusan yang diambil tidak terbukti saat dibawa ke pengadilan,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengawasan pemilu, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan untuk saling berkoordinasi dengan baik.

The post Bawaslu Ingatkan Hati-Hati dalam Pengambilan Keputusan Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Nurdin juga meninjau proses pelipatan surat suara dan berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi potensi kendala yang mungkin muncul terkait gudang penyimpanan surat suara.

“Saya bersama teman-teman dari KPU dan Bawaslu melihat langsung kesiapan logistik Pemilu di Kota Tangerang. Alhamdulillah, proses pelipatan berjalan lancar dengan melibatkan masyarakat sekitar. Saat ini, fokus kita adalah pelipatan surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota,” ujar Dr. Nurdin.

Pj Wali Kota juga berharap agar KPU dapat melakukan mitigasi terhadap potensi permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November mendatang.

Nurdin meminta KPU untuk mengambil langkah antisipatif menghadapi kondisi darurat, seperti banjir, dengan menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aman dan bebas dari banjir.

“Alhamdulillah, tentu kita berkoordinasi dengan KPU menanyakan terkait dengan gudangnya apakah ada kendala, ada potensi bocor dan sebagainya? Upaya ini, tentunya sebagai bagian antisipasi, dan agar temen-temen KPU juga turut menyiapkan TPS di tempat yang potensial tidak banjir dan aman saat pelaksanaanya,” jelasnya.

The post Antisipasi Banjir, Penjabat Wali Kota Tangerang Tinjau Kesiapan Logistik Pemilu appeared first on seketika.com.

Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Djoko Poerwanto, melalui Kapolres Kobar, AKBP Yusfandi Usman, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024 berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

AKBP Yusfandi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Kobar, terutama saat proses pelipatan surat suara di KPU.

“Kami mengambil langkah proaktif dengan menempatkan personel di dua lembaga penting, yaitu KPU dan Bawaslu, untuk memastikan bahwa proses Pemilukada berjalan dengan aman dan lancar,” jelas Kapolres.

Personel yang ditugaskan merupakan bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Operasi Mantap Praja Agung 2024, yang bertugas mencegah potensi gangguan dan memastikan kedua lembaga ini berfungsi secara optimal selama tahapan Pilkada.

Kapolres menambahkan, pengerahan personel ini merupakan wujud komitmen Polres Kobar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Kobar selama proses Pilkada serentak tahun 2024.

(mediahubpolri)

The post Pengamanan Ketat  Kantor KPU dan Bawaslu Kobar oleh Polres Kobar Jelang Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tangerang berlangsung aman, damai, dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Pj Andi Ony menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keamanan selama seluruh tahapan Pilkada, termasuk masa kampanye.

Andi Ony menegaskan, “Kampanye damai adalah wujud komitmen kita bersama dalam menjaga kondusifitas daerah selama Pilkada 2024. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan mengedepankan etika politik yang sehat dan santun.”

Dia berharap deklarasi ini mendorong semua pihak untuk saling menghormati dan mematuhi poin-poin yang telah disepakati.

Pj Bupati juga mengajak seluruh pendukung pasangan calon untuk menjaga euforia dan antusiasme, agar partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dapat mencapai 100 persen.

The post Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Kabupaten Tangerang 2024 appeared first on seketika.com.

Tiga pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bersaing dalam Pilkada Jakarta 2024 adalah Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, menegaskan hal ini dalam keterangan resmi pada Kamis, 19 September 2024. Ia menyebutkan bahwa sistem pemilu di Indonesia hanya mengizinkan pemilih untuk mencoblos satu pasangan calon, sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam setiap proses pemilu.

“Apabila pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah,” tegas Puadi.

Kemunculan isu mengenai pencoblosan tiga pasangan calon sekaligus menjadi pengingat penting bagi penyelenggara pemilu untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat.

Puadi mendorong Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan partai politik pengusung calon untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar pemilih lebih memahami tata cara yang benar dalam memilih.

The post Bawaslu Tegaskan: Mencoblos Tiga Paslon di Pilkada Jakarta 2024 Tidak Sah appeared first on seketika.com.

Dalam penilaiannya, Aminurokhman menekankan bahwa meskipun calon tunggal merupakan bagian dari dinamika demokrasi, perlu ada langkah antisipasi untuk menghadapi risiko kekalahan dari kotak kosong.

“Calon tunggal mencerminkan dinamika demokrasi kita, namun risiko kekalahan oleh kotak kosong tetap harus diperhitungkan. Jika ini terjadi, akan ada pemilihan ulang yang perlu dipersiapkan,” ujar Aminurokhman kepada Parlementaria setelah memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (11/9/2024).

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR bersama KPU RI membahas implikasi dari kekalahan calon tunggal, termasuk potensi pelaksanaan Pilkada ulang yang direncanakan pada tahun 2025.

Aminurokhman mengingatkan bahwa pemilihan ulang memerlukan persiapan anggaran dan waktu yang cukup, mengingat proses pendaftaran ulang serta tahapan lainnya memerlukan jeda waktu.

“Pemilukada ulang tentu membutuhkan waktu. Selama periode tersebut, harus ada Penjabat (Pj) sementara untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah. Jika masa jabatan Pj masih dalam batas enam bulan, kami dapat memaklumi. Namun, jika harus menunda hingga 2025, Komisi II akan menyatakan keberatan, terutama jika keserentakan Pilkada tetap harus dilaksanakan,” jelas Aminurokhman.

The post Aminurokhman Bahas Risiko Calon Tunggal dan Implikasi Pilkada Ulang appeared first on seketika.com.

Menurut Lolly, Bawaslu daerah baru saja diberikan akses ke Silon setelah adanya koordinasi antara Bawaslu dan KPU. Namun, akses tersebut terbatas hanya pada rekapitulasi data, tanpa menyertakan dokumen sumber yang mendasarinya.

“Pada subtahapan seperti pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon, Bawaslu hanya bisa melihat rekapitulasi berupa persentase progres subtahapan dan hasil akhir dari setiap subtahapan, tanpa bisa melihat dokumen sumbernya seperti berita acara atau surat keputusan,” jelas Lolly.

Lebih lanjut, Lolly menambahkan bahwa dokumen-dokumen yang menjadi dasar rekapitulasi tidak dapat diakses langsung melalui Silon.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, Bawaslu diperbolehkan meminta salinan dokumen persyaratan pencalonan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dengan beberapa pengecualian.

The post Bawaslu Intensifkan Pengawasan Terhadap Sistem Informasi Pencalonan KPU appeared first on seketika.com.

Menurut Idham, data terbaru dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pilkada hingga pukul 23.59 WIB mencatat sebanyak 51 pasangan calon perseorangan.

“Ini adalah angka final yang tercatat dalam sistem setelah penutupan pendaftaran,” ujar Idham dalam keterangan resminya usai meninjau persiapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya di Sorong, Papua Barat Daya.

Idham menjelaskan bahwa dari 51 pasangan calon perseorangan, satu pasangan mencalonkan diri di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta.

Di tingkat kabupaten dan kota, terdapat 38 pasangan calon untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 12 pasangan calon untuk wali kota dan wakil wali kota.

Selama tiga hari masa pendaftaran, KPU juga menerima 1.467 pasangan calon yang maju melalui partai politik atau gabungan partai politik.

The post KPU RI Terima 51 Pasangan Calon Perseorangan untuk Pilkada Serentak 2024 appeared first on seketika.com.