Dalam keterangan tertulis pada Senin (1/9/2025), KPK memaparkan konstruksi perkara. HD diduga bekerja sama dengan KW selaku Kepala Divisi Pembiayaan I, serta DW selaku Direktur Pelaksana I di LPEI, dalam mengondisikan pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan milik HD, yaitu PT SMJL sebesar Rp1,06 triliun dan PT MAS sebesar USD 50 juta.

Padahal, berdasarkan hasil penyelidikan, kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan untuk memperoleh fasilitas kredit, karena kebutuhan operasionalnya tercatat hanya di bawah 15 persen dari total nilai pinjaman.

Lebih lanjut, dana kredit yang diperoleh tidak sepenuhnya digunakan untuk operasional perusahaan.

Sebaliknya, sebagian besar dana tersebut justru dialihkan untuk kepentingan pribadi HD, yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,7 triliun.

Atas perbuatannya, HD dijerat dengan pasal-pasal berikut:

The post Bobol Kredit Rp1,7 Triliun: Bos PT SMJL & PT MAS Dibekuk KPK appeared first on seketika.com.

Direktur Reskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Dadang Wahyudi, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif yang terjadi di bank milik daerah tersebut.

“Kasus ini bermula dari temuan 47 fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pengadaan barang dan jasa, yang diduga menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif,” ujarnya pada Minggu (17/8/2025).

Dari 47 fasilitas kredit yang diperiksa, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp275,2 miliar.

Dugaan kuat menyebutkan bahwa pelaku berasal dari luar wilayah Kalimantan Utara dan mengajukan kredit dengan menggunakan dokumen jaminan palsu.

Setelah dana cair, pelaku langsung menarik uang dari Bank Kaltimtara. Aksi ini diperkirakan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024.

The post Kredit Fiktif Rp275 M di Bank Kaltimtara, Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara Sita Ratusan Dokumen appeared first on seketika.com.

Kasus yang diungkap oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polrestabes Makassar ini melibatkan penyimpangan kredit modal kerja yang diterima oleh PT TKM dari salah satu bank BUMN, terjadi dalam periode 2016 hingga 2018.

Kapolda Sulsel mengungkapkan, “Indikasi kerugian negara dari kasus ini mencapai lebih dari Rp 60.672.761.539,00.”

Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini meliputi pengajuan fasilitas kredit dengan menggunakan dokumen kontrak palsu.

PT TKM mencairkan kredit dengan dokumen faktur invoice palsu dan mengalihkan pembayaran ke rekening bank lain, bukan ke rekening yang disepakati.

Kapolda menjelaskan bahwa PT TKM awalnya memiliki kontrak dengan PT ST senilai Rp 118,8 miliar. Untuk mendapatkan persetujuan dari bank, PT TKM memalsukan kontrak dan meningkatkan nilai jaminan dari Rp 118,8 miliar menjadi Rp 258,3 miliar.

The post Kredit Fiktif di Makassar: Kerugian Negara Rp 60 Miliar Terungkap! appeared first on seketika.com.